RMnews, Jakarta — Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Singapura memasuki babak baru yang sangat tegang. Merespons bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hebat yang mengirimkan kabut asap pekat ke wilayah domestik hingga negara tetangga, pemerintah kedua negara secara resmi sepakat membentuk Satuan Tugas Bersama (Joint Task Force).
Langkah ekstrem ini diambil pasca-pertemuan darurat tingkat tinggi antara Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan. Pembentukan satgas ini mengirimkan sinyal bahaya bagi korporasi nakal: tidak ada lagi tempat bersembunyi bagi para perusak lingkungan.
Buru Aliran Dana dan Sita Aset
Satgas lintas negara ini dibentuk dengan misi yang sangat agresif. Berbeda dengan penanganan tahun-tahun sebelumnya yang hanya berfokus pada pemadaman api di lapangan, tim khusus ini akan melakukan investigasi mendalam terhadap aspek finansial.
Petugas gabungan bakal menelusuri aliran dana (follow the money) dan memburu 10 perusahaan Singapura serta puluhan korporasi Indonesia yang terindikasi kuat menjadi dalang atau terafiliasi dengan titik-titik api di Sumatera dan Kalimantan. Jika terbukti bersalah, aset-aset berharga milik perusahaan raksasa tersebut terancam disita dan dibekukan.
Menlu RI Arrmanatha Nasir memberikan pernyataan menohok yang menegaskan posisi Indonesia dalam krisis ini. Beliau menekankan bahwa rakyat Sumatera dan Kalimantan adalah korban utama yang dipaksa mengisap asap beracun terlebih dahulu, jauh sebelum kabut polusi tersebut menyeberang dan sampai ke negara tetangga. Oleh karena itu, penegakan hukum dinilai sudah tidak bisa ditawar lagi.
Respons Keras Singapura
Di sisi lain, Singapura tidak tinggal diam. Badan Lingkungan Nasional (NEA) Singapura sebelumnya telah melayangkan nota peringatan resmi di bawah Transboundary Haze Pollution Act (Undang-Undang Polusi Kabut Asap Lintas Batas). Korporasi yang berbasis di Singapura namun terbukti berkontribusi terhadap polusi asap ini terancam sanksi pidana berat, termasuk denda finansial masif hingga hukuman penjara bagi para petingginya. (Red)
