RMNews, Jakarta — Program Koperasi Merah Putih (Kopdes Merah Putih) menjadi sorotan publik akibat berbagai kritik terkait perencanaan, pemilihan lokasi yang dinilai tidak ideal, serta kekhawatiran dampaknya terhadap ekonomi lokal.
Sejumlah isu utama yang menjadi sorotan misalnya, lokasi pembangunan yang dinilai tidak ideal. Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mengungkapkan adanya temuan lokasi koperasi yang berada di dekat area pemakaman, di tengah hutan, di pinggir laut (seperti di Jember dan lokasi lainnya), hingga bangunan yang berdiri saling berhadapan dalam satu kawasan. Menteri Koperasi Feri Juliantono menyatakan bahwa jumlah lokasi terpencil ini sangat kecil (kurang dari 10 dari total 30.000 unit awal) dan akan diverifikasi kembali.
Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang digadang-gadang mampu menjadi penggerak ekonomi desa dan memperkuat kemandirian masyarakat di berbagai daerah.
Namun, seiring pelaksanaannya, program ini mulai menuai beragam sorotan. Sejumlah pihak menilai pembangunan Koperasi Desa Merah Putih masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan.
Kritik muncul terkait dugaan pemotongan dana desa, potensi penyalahgunaan anggaran, hingga pemanfaatan sejumlah fasilitas publik yang dinilai menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Perdebatan mengenai program ini pun berkembang di berbagai ruang publik. Mulai dari warga, kalangan akademisi, hingga anggota dewan yang menyoroti efektivitas, tata kelola, serta pengawasan dalam pelaksanaan program tersebut.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan Koperasi Desa Merah Putih dirancang untuk memperkuat perekonomian desa melalui pengembangan usaha produktif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Meski demikian, berbagai kritik dan masukan yang muncul menunjukkan pentingnya transparansi, pengawasan, serta evaluasi berkelanjutan agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.
Sementara itu Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto menilai Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih berpotensi menguntungkan konglomerat sekaligus mengancam keberlangsungan warung kelontong di pedesaan.
Menurut Gigin, produk yang dijual di Kopdes dan warung kelontong memiliki kesamaan. Kondisi tersebut dikhawatirkan membuat usaha kecil milik masyarakat desa kalah bersaing dengan program pemerintah tersebut.
“Kebangkrutan massal warung kelontong akan terjadi di pedesaan bila Kopdes terwujud 100% karena jualannya sama,” tulis Gigin di akun X pribadinya, dikutip Kamis (29/10). (Red)
