Rakyatmerdekanews – “Amar Jelas, Eksekusi Tuntas”: Hakim Agung Beri Masukan RPP Pidana dan Tindakan bagi Korporasi.
Mahkamah Agung (MA) ikut memberi masukan krusial dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pelaksanaan Pidana dan Tindakan bagi Korporasi.
Masukan itu disampaikan pada Focus Group Discussion (FGD) Konsultasi Publik yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum, pada Kamis (19/11/2026) di Hotel Mercure Harmoni, Jakarta.
Pada Sesi I yang bertema “Penjatuhan serta Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Korporasi”, hadir tiga narasumber: Hakim Agung Kamar Pidana MA Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., http://M.Hum., Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., Ph.D., dan Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M.* Peserta FGD berasal dari Kejaksaan, Kepolisian, kementerian dan Lembaga Negara, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat sipil.
FGD ini menjadi bagian dari konsultasi publik atas RPP yang akan menjadi aturan pelaksana KUHP Nasional dan KUHAP Baru. Pengaturan pidana bagi korporasi dinilai penting karena KUHP Nasional untuk pertama kalinya mengatur secara umum pertanggungjawaban pidana korporasi.
Hakim Agung Pudjoharsoyo menyampaikan paparan berjudul “Pertimbangan Hakim dan Kejelasan Putusan Pidana dan Tindakan”.
“Seluruh catatan ini merupakan bahan diskusi dan belum merupakan sikap final kelembagaan Mahkamah Agung,” ujarnya di awal paparan.
Tiga Delegasi, Satu Garis Pembagian
Pertama-tama Hakim Agung menjelaskan dasar delegasi RPP tersebut. Menurutnya, RPP ini memadukan tiga delegasi undang-undang: Pasal 124 KUHP, Pasal 330 ayat (2) KUHAP, dan Pasal 341 KUHAP.
Ia menawarkan satu garis pembagian tegas: Tahap penjatuhan pidana (straftoemeting) adalah wilayah hakim. Tahap pelaksanaan (strafexecutie) adalah wilayah jaksa sebagai eksekutor. “Titik sambung keduanya adalah amar putusan. Semakin jelas amar, semakin sedikit kebutuhan tafsir di tahap eksekusi,” tegasnya.
Tangga Intensitas: Dari Pemulihan hingga Pembubaran
Ia membacanya sebagai tangga intensitas: Pemulihan, Pembatasan kegiatan, Tindakan, dan Pembubaran sebagai ultimum remedium. “Pidana menjawab kesalahan, tindakan menjawab masa depan korporasi,” ujarnya.
Proporsionalitas Wajib Tampak dalam Putusan
Mengenai ukuran proporsionalitas, Hakim Agung merujuk Pasal 56 KUHP yang mewajibkan sepuluh hal dipertimbangkan, yang dikelompokkan menjadi empat: Akibat, Kesalahan dan keterlibatan, Pola perilaku, dan Sikap serta dampak pemidanaan. “Karena bersifat wajib, seluruh pertimbangan ini harus tampak dalam putusan. Putusan yang tidak menguraikannya berisiko dinilai onvoldoende gemotiveerd,” jelasnya.
Enam Unsur Wajib Dalam Amar Tindakan
Ia menguraikan enam unsur yang perlu tegas dalam amar tindakan korporasi, karena praktiknya belum mapan:
1. Pihak pelaksana;
2. Objek atau kegiatan yang dikenai;
3. Ruang lingkup kewenangan;
4. Jangka waktu beserta saat mulai berlakunya;
5. Kewajiban korporasi, termasuk pelaporan dan pembebanan biaya;
6. Tolok ukur keberhasilan.
“Bila batas ini tidak ditulis jelas, sengketa kewenangan akan muncul di tahap eksekusi,” ujarnya.
Alur Lima Langkah Akhiri Pengawasan
Untuk pengakhiran pengawasan atau pengampuan, ia mengusulkan alur lima langkah: 1) Laporan berkala pengawas ke jaksa, 2) Verifikasi jaksa, 3) Permohonan jaksa ke pengadilan, 4) Pemeriksaan dan penetapan pengadilan, 5) Pelaksanaan penetapan.
Tiga Wilayah Pengaturan & Enam Rekomendasi
Narasumber juga membagi pengaturan ke dalam tiga wilayah: Wilayah RPP (tata cara), Wilayah Pengadilan (putusan dan penetapan), dan Wilayah Pedoman MA (pertimbangan dan perumusan amar).
Untuk matriks hasil konsultasi publik, ia sampaikan enam rekomendasi awal, di antaranya RPP tidak memuat ukuran sanksi baru, amar tindakan memuat enam unsur, tindakan diakhiri melalui alur laporan-verifikasi-permohonan-penetapan, dan format amar disusun bersama MA, Kejaksaan, dan Kemenkum agar memiliki bahasa yang sama.
Menutup paparannya, Hakim Agung merangkum: “Kejelasan putusan adalah syarat keterlaksanaan putusan. Pertimbangan yang lengkap menjadikan sanksi proporsional; amar yang jelas menjadikan sanksi dapat dieksekusi; dan tata cara pelaksanaan yang tertib menjadikan sanksi itu benar-benar memulihkan dan memperbaiki,” pungkasnya.
Diskusi berlangsung interaktif dengan tanggapan dari narasumber lain dan para peserta.
(Red)
Mahkamah Agung Ikut Beri Masukan RPP Pelaksanaan Pidana Korporasi – Amar Putusan Jadi Kunci





