‎Di Turki, Ketua Kamar Perdata MA Paparkan Perma 1/2023 sebagai Jalan Pemulihan Lingkungan ‎

Rakyatmerdekanews, Antalya, Turki – Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Hamdi, menyampaikan paparan berjudul “Supreme Court Regulation No. 1 of 2023: Advancing Climate Justice through Judicial Mechanisms” di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31-UNFCCC) di Antalya Expo Center, Turkiye, Kamis (19/11/2026). Paparan itu disampaikan dalam sesi diskusi bertema “Strengthening Environmental Law Enforcement as a Catalyst for Climate Change Mitigation” yang dijadwalkan pukul 12.00 sampai 13.30 waktu setempat atau 16.00 sampai 17.30 WIB.
‎
‎Sesi ini juga menghadirkan Hakim Agung Kamar Pidana Dr. Syamsul Arief, Profesor Hukum sekaligus Direktur Melbourne Climate Futures University of Melbourne Prof. Jacqueline Peel, Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Dr. Dodi Kurniawan, dan Legal Officer United Nations Environment Programme (UNEP) Renee Gift.
‎
‎Dalam paparannya, Prof. Hamdi menguraikan perjalanan Mahkamah Agung membangun kerangka hukum untuk keadilan lingkungan. Langkah itu dimulai pada 2012 lewat Program Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup, dilanjutkan pembentukan kelompok kerja Mahkamah Agung pada 2014, lalu terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.
‎
‎Menurut beliau pengaturan Mahkamah Agung menempatkan keadilan iklim dan pemulihan lingkungan sebagai pusat perhatian. Campur tangan pengadilan karena itu tidak berhenti pada penentuan siapa yang bertanggung jawab, tetapi ikut mendorong pulihnya lingkungan yang rusak.
‎
‎Prof. Hamdi juga menyinggung peran peradilan Indonesia dalam litigasi iklim. Mengutip Global Climate Litigation Report: 2025 Status Review, ia menyebut ada 17 perkara terkait perubahan iklim di Indonesia. Angka itu, menurut paparannya, memperlihatkan pentingnya peran lembaga peradilan dalam menghadapi perubahan iklim melalui proses hukum dan penegakan hukum lingkungan.
‎
‎Agar putusan benar-benar berujung pada pemulihan, Perma 1/2023 memuat sejumlah mekanisme. Pasal 58 dan 59 mengatur keterlaksanaan segera, sehingga perintah pengadilan dapat dilaksanakan tanpa menunggu putusan berkekuatan hukum tetap. Pasal 55 mengatur penyusunan rencana pemulihan lingkungan hidup, dan Pasal 67 mengatur tim pengawas yang memantau pelaksanaan serta kemajuan langkah pemulihan.
‎
‎Paparan yang sama juga menampilkan data 30 gugatan lingkungan hidup yang diajukan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup. Dari jumlah itu, 3 perkara kini berada pada tahap pemulihan yang sedang berjalan. Litigasi berbasis pemulihan, menurut materi tersebut, dapat mengubah putusan pengadilan menjadi hasil nyata bagi lingkungan.
‎
‎Prof. Hamdi kemudian mengaitkan pemulihan lingkungan dengan mitigasi iklim. Ekosistem rusak yang direhabilitasi dapat meningkatkan penyerapan karbon dan menekan emisi gas rumah kaca, selain membangun ketahanan iklim jangka panjang.
‎
‎Di akhir paparan, ia menegaskan bahwa keadilan lingkungan tidak akan terwujud sepenuhnya tanpa pemulihan lingkungan yang bermakna. Menurutnya, perlindungan lingkungan membutuhkan lebih dari pengakuan hukum atas hak lingkungan hidup, yakni tindakan konkret untuk memperbaiki kerusakan, memulihkan ekosistem, dan melindungi kehidupan manusia.
‎
‎(Red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *