Hakim Agung Dr Syamsul Arief Bawa Pengalaman 14 Tahun Sertifikasi Hakim Lingkungan ke COP31 Turki

Rakyatmerdekanews, Turki– Dari Sertifikasi Hakim ke Keadilan Iklim: Dr Syamsul Arief Bicara di Paviliun Indonesia COP31.
‎
‎Dunia peradilan Indonesia unjuk gigi di panggung iklim global.
‎
‎Hakim Agung Dr. H. Syamsul Arief membawa pengalaman 14 tahun Program Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup ke Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki. Ia tampil di Paviliun Indonesia pada Kamis (19/11/2026) dalam sesi bertajuk “Strengthening Environmental Law Enforcement as a Catalyst for Climate Change Mitigation”.
‎
‎Dr. Syamsul Arief, Hakim Agung Kamar Pidana sekaligus Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung, membawakan materi berjudul “From Judicial Certification to Climate Justice”.
‎
‎Ia membuka paparan dengan menyebut krisis iklim sebagai ujian bagi hukum, keadilan, dan keberanian hakim. Negara berkembang dituntut menarik investasi, menyediakan energi, membuka lapangan kerja, dan tumbuh secara ekonomi. Tekanan ekonomi dan geopolitik global bisa menggeser perlindungan lingkungan. Di sinilah hakim berperan: memastikan pembangunan taat hukum, menjaga perlindungan lingkungan, dan tetap independen.
‎
‎1.903 Hakim Telah Disertifikasi Lingkungan
‎
‎Untuk membangun kapasitas itu, Mahkamah Agung menjalankan Program Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup sejak 2012. Selama 14 tahun, program ini telah melatih 1.903 hakim dalam 23 angkatan. Materinya meliputi hukum dan regulasi lingkungan, tanggung jawab mutlak (strict liability), kerusakan lingkungan, bukti ilmiah, prinsip kehati-hatian, dan pemulihan ekologis.
‎
‎Paparkan Putusan Triliunan Rupiah
‎
‎Syamsul juga menunjukkan sejumlah putusan penting yang menjadi yurisprudensi progresif:
‎- Perkara Kallista Alam: Ganti rugi dan pemulihan sekitar Rp366 miliar atas kebakaran lahan gambut di Aceh.
‎- Perkara Merbau Pelalawan Lestari: Ganti rugi dan pemulihan sekitar Rp16,2 triliun atas kerusakan hutan.
‎- Perkara Polusi Udara Jakarta (2021): Mengakui tanggung jawab hukum pemerintah melindungi warga dari pencemaran udara.
‎- Perkara PLTU Batu Bara Tanjung Jati A (2022): Mengakui risiko perubahan iklim dan prinsip kehati-hatian.
‎-Perkembangan anti-SLAPP (2025): Memperkuat perlindungan hukum bagi pejuang dan ahli lingkungan.
‎
‎Menurutnya, putusan-putusan ini menunjukkan perlunya pendidikan hakim yang berkelanjutan.
‎
‎Asas In Dubio Pro Natura
‎
‎Ia lalu mengangkat asas in dubio pro natura. Jika hukum lingkungan membuka beberapa tafsir yang sama-sama masuk akal, hakim sebaiknya memilih tafsir yang lebih melindungi alam, tetap dalam batas hukum.
‎
‎“Generasi mendatang tidak bisa bersuara di pengadilan kita hari ini. Namun, putusan kita akan memengaruhi hidup mereka,” tulisnya dalam materi paparan.
‎
‎Ke depan, BSDK berencana melanjutkan dan memperluas sertifikasi hakim lingkungan, memperkuat kerja sama dan dukungan pendanaan internasional, memperbaiki kurikulum melalui pertukaran pengetahuan, mengadakan studi banding tentang perlindungan lingkungan, litigasi, dan pemulihan ekologis, serta berbagi pengalaman peradilan Indonesia dengan dunia.
‎
‎“Mendukung pendidikan hakim bukan hanya investasi pada hakim. Ini investasi bagi masa depan planet kita,” demikian salah satu pesannya.
‎
‎Paparan ditutup dengan pesan bahwa bumi membutuhkan hakim yang baik: hakim yang memahami hukum, menghormati ilmu pengetahuan, tetap independen, dan berani melindungi alam.
‎
(Red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *