Oleh: Fadhil As. Mubarok | CEO. Mubarok Institute
*Dialektika Intelektual di Ruang Kekuasaan*
Kita menyaksikan sebuah babak penting dalam dinamika tata kelola komunikasi politik Indonesia ketika Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) digelar di Jakarta, Selasa, 6 Oktober 2026. Momentum pergantian tampuk kepemimpinan dari pimpinan terdahulu kepada Syahganda Nainggolan tidak sekadar menjadi seremoni birokrasi biasa, melainkan arena konvergensi gagasan antara para aktivis, akademisi dan praktisi kekuasaan. Dalam tayangan dokumentasi visual tersebut, kehadiran Rocky Gerung yang menyampaikan ulasan satir khasnya menjadi pemantik diskusi kritis mengenai fungsi komunikasi negara di bawah naungan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Saya memandang bahwa peristiwa ini mengisyaratkan sebuah transformasi mendasar dalam cara negara mengartikulasi kebijakan publik serta bagaimana kekuasaan merangkul elemen-elemen paling kritis dalam masyarakat sipil untuk memperkuat fondasi kebangsaan.
Dalam ruang Sertijab tersebut, kita disuguhi kelakar bernas Rocky Gerung yang secara terbuka meminta Syahganda Nainggolan untuk meluruskan persepsi dan memulihkan nama baiknya di mata publik akibat badai kritik pasca-masuknya ia ke dalam lingkaran kekuasaan. Secara akademis, kelakar ini menyimpan kedalaman makna sosiologi-politik mengenai fragmentasi persepsi publik ketika figur-figur oposisi bertransisi ke dalam struktur formal negara. Saya melihat bahwa pesan Rocky Gerung sesungguhnya menggarisbawahi tanggung jawab Bakom RI untuk tidak bertindak sebagai alat propaganda tunggal, melainkan sebagai institusi komunikasi persuasif yang transparan dan akuntabel. Kita diingatkan bahwa komunikasi pemerintah yang sehat harus mampu menjelaskan substansi dari setiap dinamika politik tanpa harus mengorbankan kejujuran intelektual.
Peristiwa Sertijab ini juga menyajikan lanskap menarik mengenai reintegrasi para mantan aktivis dan kritikus senior, seperti Syahganda Nainggolan dan tokoh-tokoh sekitarnya ke dalam pusat-pusat pengambilan keputusan. Kita dapat menganalisis fenomena ini melalui kacamata teori kooptasi konstruktif, di mana kekuasaan negara membuka pintu lebar bagi pemikir-pemikir kritis jalanan untuk mentransformasikan narasi perlawanan menjadi kebijakan nyata. Saya mengamati bahwa pergeseran ini bukan menandakan pudarnya daya kritis, melainkan sebuah metamorfosis perjuangan intelektual dari ranah demonstratif menuju ranah eksekutif. Dalam konstelasi ini, peran Bakom RI yang dipimpin oleh seorang mantan aktivis diharapkan dapat menjembatani aspirasi masyarakat bawah secara presisi kepada Presiden.
Fenomena masuknya para kritikus tajam ke dalam struktur pemerintahan ini mustahil terjadi tanpa adanya jiwa negarawan yang kuat dari Presiden Prabowo Subianto. Secara akademis kepemimpinan patriotik yang ditunjukkan oleh Presiden Prabowo merefleksikan model kepemimpinan inklusif, yakni strategi pengelolaan negara yang mengedepankan persatuan nasional di atas fragmentasi ideologis dan politik sektarian. Saya mencatat bahwa keputusan Presiden untuk memberikan ruang bagi para pemikir independen menunjukkan keberanian politik dan kedewasaan berdemokrasi. Kita menyaksikan sebuah kepemimpinan yang tidak anti-kritik, melainkan justru melembagakan kritik sebagai instrumen dialektika untuk memperkaya perumusan kebijakan nasional.
*Model Kepemimpinan Patriotik dan Inklusivitas Negara*
Dalam tinjauan sosiologi politik dan teori kepemimpinan, kepemimpinan patriotik Presiden Prabowo mengombinasikan elemen ethos, pathos dan logos dalam membangun narasi kebangsaan yang utuh. Keinginan untuk mengintegrasikan berbagai elemen bangsa termasuk mantan penentangnya, didasari oleh kesadaran sejarah bahwa tantangan geopolitik dan ekonomi global tidak dapat dihadapi dengan bangsa yang terpecah belah. Saya menganalisis bahwa jiwa patriotik ini berakar dari rekam jejak pengabdian dan doktrin militer-sipil yang menempatkan kedaulatan negara serta kesejahteraan rakyat sebagai hukum tertinggi. Bagi kita pendekatan ini membuktikan bahwa persatuan nasional bukanlah slogan semata, melainkan tindakan politik nyata yang diwujudkan melalui pembentukan kabinet berorientasi gotong-royong.
Penunjukan Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Bakom RI yang baru disertai dengan arahan langsung Presiden Prabowo agar komunikasi pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana, jernih dan menyentuh hati rakyat. Secara akademis, ini merupakan penerjemahan dari teori komunikasi publik kerakyatan, di mana jarak komunikatif antara negara dan warga dicairkan melalui penyampaian narasi kebijakan yang membumi. Saya menilai bahwa Bakom RI di bawah kepemimpinan baru ini memikul tugas berat untuk membedah kebijakan-kebijakan kompleks, seperti kedaulatan pangan, energi, dan ketahanan nasional menjadi pemahaman umum yang membakar semangat optimisme warga.
Sertijab Bakom RI yang dihadiri oleh figur-figur pemikir ini menggarisbawahi pentingnya mentransformasikan ruang publik digital dari sekadar ajang polarisasi menjadi ruang dialektika yang produktif. Kita sering kali mendapati bahwa komunikasi politik terjerat dalam perang persepsi buatan dan misinformasi. Oleh karena itu saya menekankan bahwa Bakom RI harus hadir sebagai jangkar kebenaran informasi. Melalui pemanfaatan riset ilmiah, data objektif serta teknologi komunikasi terkini, Bakom RI dapat menjelaskan arah serta latar belakang rasional di balik setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Langkah ini sangat vital untuk membangun kepercayaan publik yang berkelanjutan.
Dalam konteks ketahanan nasional, komunikasi pemerintah bukan sekadar fungsi hubungan masyarakat, melainkan lini pertahanan nirmiliter yang sangat strategis. Kita memahami bahwa di era perang informasi dan disrupsi digital, stabilitas politik internal sangat bergantung pada sejauh mana narasi kebangsaan mampu menahan gesekan eksternal maupun internal. Saya melihat bahwa jiwa kepemimpinan patriotik Presiden Prabowo menempatkan komunikasi strategis sebagai bagian integral dari doktrin pertahanan negara. Kehadiran tokoh-tokoh yang memiliki pemahaman mendalam tentang sosiologi massa di Bakom RI memberikan keunggulan analitis dalam memetakan serta meredam potensi konflik sosial di ruang publik.
*Komunikasi Publik Menuju Prospek Masa Depan Bangsa*
Secara akademis gaya kepemimpinan Presiden Prabowo sering kali dikarakterisasikan memiliki sentuhan populisme kerakyatan yang kuat, namun dalam bentuknya yang positif dan konstruktif. Keberpihakan pada program-program pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, seperti kedaulatan pangan, kesehatan dan pendidikan menjadi bukti konkret dari kepemimpinan patriotik yang tidak berjarak dengan penderitaan massa. Saya mengamati bahwa dalam diskursus Sertijab Bakom RI, keselarasan narasi antara jajaran pimpinan baru dan Visi Presiden tercermin dari komitmen untuk menjadikan program-program kerakyatan ini sebagai pusat berita pemerintah yang diartikulasikan secara konsisten kepada publik.
Masuknya kaum intelektual dan mantan aktivis ke dalam birokrasi pemerintahan membawa konsekuensi etis yang besar. Kita diingatkan oleh analisis Rocky Gerung bahwa jabatan adalah posisi sementara yang diuji oleh konsistensi tindakan dan integritas moral. Saya berpendapat bahwa kaum intelektual yang berada di dalam lingkaran Presiden Prabowo memiliki tanggung jawab ganda, menjadi eksekutor kebijakan yang handal sekaligus tetap menjadi kompas moral bagi kekuasaan. Hubungan dialektis antara Presiden sebagai pemegang mandat kenegaraan dan para pembantunya sebagai konseptor serta komunikator akan menentukan efektivitas jalannya roda pemerintahan menuju Indonesia Emas.
Kedinamisan posisi kepemimpinan pada lembaga-lembaga strategis komunikasi merefleksikan proses penyesuaian yang terus-menerus demi mencapai kinerja pemerintahan yang optimal. Kita dapat melihat bahwa fleksibilitas dan ketegasan Presiden Prabowo dalam melakukan evaluasi organisasi merupakan ciri dari kepemimpinan adaptif. Saya menilai bahwa proses sertijab yang berlangsung secara damai, beradab dan penuh nuansa intelektual ini membuktikan kematangan tradisi politik nasional kita. Stabilitas politik yang terbangun dari sinergi antar-elemen bangsa ini menjadi fondasi utama bagi akselerasi pembangunan nasional di berbagai bidang.
Sebagai penutup kita dapat menyimpulkan bahwa peristiwa Sertijab Kepala Bakom RI yang diwarnai oleh kehadiran dan pemikiran Rocky Gerung serta Syahganda Nainggolan merupakan cerminan mini dari realitas kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Jiwa negarawan dan kepemimpinan patriotik Presiden telah berhasil merangkul keberagaman potensi nasional, mengubah kritik menjadi energi pembangunan, serta memperkuat saluran komunikasi antara negara dan rakyatnya. Saya meyakini bahwa dengan semangat inklusivitas, integritas akademik dan komunikasi politik yang berorientasi pada kepentingan publik, pemerintahan saat ini akan mampu mengarungi tantangan zaman dan membawa bangsa Indonesia menuju era kedaulatan dan kesejahteraan yang sejati(*)
