Oleh: Fadhil As. Mubarok | CEO. Mubarok Institute – Jakarta
Peta perpolitikan nasional Indonesia pada penghujung tahun 2026 tengah berada di dalam pusaran turbulensi institusional dan krisis ketatanegaraan yang amat mendalam. Perbincangan hangat mengenai polemik pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, retaknya konsensus politik antara figur-figur sentral pasca-Pemilu 2024, hingga mengemukanya metafora “kawin paksa” yang berujung pada “perceraian politik”, bukan lagi sekadar wacana di ruang obrolan publik. Peristiwa ini merupakan manifestasi nyata dari benturan mendasar antara kalkulasi kekuasaan pragmatis dengan tuntutan konstitusionalisme serta penegakan hukum yang tidak lagi dapat dikompromikan. Kita menyaksikan bagaimana narasi persatuan strategis yang dibangun semasa kampanye elektoral perlahan terurai ketika dihadapkan pada ujian legitimasi hukum, tekanan parlemen serta pergeseran kompas kepentingan di antara para aktor utamanya.
Untuk mengurai secara komprehensif bagaimana dinamika ini berjalan sekaligus merumuskan jalan keluar teoretis dan praktis, kita dapat membedah struktur persoalan tersebut melalui empat pilar analisis mendalam berikut.
*Ketika Pragmatisme Berbenturan dengan Negara Hukum (Rechtsstaat)*
Dari lensa politik hukum, bahwa setiap produk hukum dan konfigurasi politik pendukung rezim selalu lahir dari kompromi kekuasaan tertentu (power configuration). Aliansi besar yang dibentuk antara kubu Joko Widodo, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk memenangi kontestasi Pemilu 2024 pada hakikatnya merupakan sebuah perkawinan politik pragmatis (transactional political arrangement). Koalisi ini tidak diikat oleh kesamaan nilai ideologis yang mendalam, melainkan oleh kalkulasi taktis untuk mengamankan kemenangan elektoral secara cepat.
Namun dalam kerangka rechtsstaat (negara hukum), hukum memiliki otonomi normatif serta daya ikat moral-konstitusional yang tidak bisa selamanya dikekang oleh ambisi elektoral kekuasaan. Ketika legitimasi formil kepemimpinan diuji kembali melalui rentetan sengketa administratif dan persoalan keabsahan dokumen pendidikan di lembaga peradilan, fondasi koalisi tersebut mulai mengalami goncangan struktural. Hukum yang semula digunakan untuk memuluskan jalan kekuasaan kini berbalik menjadi instrumen verifikasi yang menguji batas-batas kepatuhan formal.
Pertemuan intensif yang terjadi antara Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memberi gambaran jelas mengenai posisi konstitusional eksekutif. Dalam pertemuan tersebut, Presiden tidak menolak niatan pengunduran diri yang disampaikan, melainkan memberikan saran agar keabsahan dokumen diselesaikan secara transparan melalui koridor Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sikap ini memperlihatkan penegakan due process of law, di mana kepemimpinan nasional memilih untuk melepaskan diri dari beban kontroversi personal sang wakil demi mempertahankan legitimasi dan stabilitas tata kelola pemerintahan secara keseluruhan.
*Pengawasan Konstitusional dan Runtuhnya Simpul Solo*
Pusaran krisis eksekutif ini secara langsung menyeret lembaga legislatif di Senayan ke dalam kancah pertarungan pengaruh yang tajam. Dalam sistem presidensial Indonesia, hubungan antara eksekutif dan parlemen ditata melalui mekanisme pembagian kekuasaan (checks and balances). Kendati demikian ketika keretakan mulai menjalar di tubuh partai-partai pendukung pemerintah, instrumen konstitusional DPR, seperti hak interpelasi, hak angket, hingga hak menyatakan pendapat kerap bergeser fungsi menjadi instrumen penekan (political leverage) yang sarat muatan politis.
Dari perspektif sosiologi politik, dinamika formal ini berjalan sejajar dengan meluruhnya jaringan patronase informal yang dikenal sebagai “Simpul Solo”. Eksodus secara berantai dari sejumlah mantan petinggi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) serta desakan terbuka dari mantan pimpinan relawan Projo, Budiman Tarigan yang meminta Joko Widodo dan Iriana menarik mundur Gibran dari jabatannya, menjadi bukti bahwa kesetiaan politik bersifat kontingen. Ketika insentif kekuasaan berkurang dan risiko reputasi meningkat, jaringan pendukung informal mengalami disintegrasi masif.
Kita mengamati bahwa sikap “tiarap” atau diamnya partai-partai koalisi di Senayan saat posisi Wakil Presiden digugat memperlihatkan betapa rapuhnya soliditas parlemen yang dibangun di atas patronase personal semata. Tanpa adanya platform programatik yang diikat oleh prinsip hukum yang kuat, perimbangan kekuatan di parlemen mudah goyah, meninggalkan figur-figur kunci terisolasi di tengah gelombang tekanan politik.
*Menata Ulang Hubungan Eksekutif, Parlemen dan Koridor Hukum*
Guna mengakhiri lingkaran krisis yang berulang akibat koalisi pragmatis dan benturan kepentingan, kita memerlukan formulasi solusi kelembagaan yang konkret dan berjangka panjang adalah:
* Institusionalisasi Koalisi Berbasis Platform (Programmatic Coalition): Kita harus mereformasi aturan aliansi politik agar setiap koalisi pengusung pemerintah wajib diikat dalam kontrak politik terbuka berbasis program kerja dan akuntabilitas hukum. Hal ini penting untuk memastikan bahwa partai politik pengusung ikut bertanggung jawab secara kolektif dan tidak serta-merta melepaskan diri ketika terjadi krisis institusional di tubuh eksekutif.
* Sterilisasi Koridor Pengawasan Konstitusional: Lembaga legislatif harus mengembalikan fungsi pengawasan sesuai batasan Pasal 7A UUD 1945. Sementara itu setiap polemik keabsahan formil atau administratif pejabat negara harus diselesaikan secara murni di lembaga yudisial (seperti PTUN dan Mahkamah Konstitusi) tanpa dijadikan komoditas gertakan politik di Senayan.
* Standarisasi Audit Penyelenggara Negara sejak Dini: Kita perlu memperkuat sistem verifikasi seleksi kepemimpinan nasional dengan melibatkan mekanisme audit independen pra-pencalonan. Langkah ini mendesak agar legitimasi hukum para pejabat publik yang terpilih tidak lagi rapuh dan mudah digugat di tengah masa jabatannya.
*Rekonfigurasi Menuju New Equilibrium*
Sebagai kontribusi pemikiran teoretis dalam ilmu politik hukum dan tata negara, krisis ini memberikan momentum untuk melahirkan kebaruan (novelty) paradigma ketatanegaraan, meliputi:
* Tesis Constitutional-Pragmatic Equilibrium (Keseimbangan Konstitusional-Pragmatis): Keseimbangan baru ini merumuskan bahwa kompromi politik elektoral hanya akan menghasilkan stabilitas yang langgeng jika memiliki mekanisme koreksi diri (self-correction) yang melekat pada supremasi hukum. Ketika kompromi politik bertabrakan dengan konstitusi, hukum berfungsi sebagai rem darurat (emergency brake) untuk menjaga keutuhan sistem tanpa merubuhkan tata kelola negara.
* Konsep Post-Patronage Statecraft (Tata Kelola Pasca-Patronase): Runtuhnya patronase informal menegaskan pentingnya transisi menuju model tata kelola negara yang sepenuhnya bertumpu pada meritokrasi, kelembagaan formal dan transparansi publik bukan lagi pada figur kekerabatan atau ikatan relawan.
* Doktrin Collective Governance Accountability (Akuntabilitas Kolektif Penguasa): Kebaruan etika politik ini menegaskan bahwa manfaat dan beban kekuasaan harus ditanggung secara kolektif oleh seluruh parpol pengusung sehingga beban krisis hukum tidak ditimpakan secara personal kepada figur tertentu saja.
Seluruh dinamika krisis dan formulasi perbaikan ini pada akhirnya bermuara pada proses reorganisasi peta kekuatan nasional menuju new equilibrium di bawah kepemimpinan penuh Presiden Prabowo Subianto. Dengan dialihkannya sengketa kelembagaan ke koridor peradilan yang sah (PTUN), Presiden memiliki ruang keleluasaan yang lebih luas untuk menata ulang kabinet dan memfokuskan energi pemerintahan pada agenda strategis nasional. Kita dapat menyimpulkan bahwa stabilitas politik yang sejati tidak lahir dari rekayasa jangka pendek, melainkan dari kepatuhan mutlak pada supremasi hukum, prinsip konstitusi dan keadilan substansial bagi seluruh rakyat Indonesia.(*)
