Oleh: Fadhil As. Mubarok | CEO. Mubarok Institute
1. Pengantar
Dalam dinamika diskursus politik kontemporer di Indonesia, ruang publik sering kali diwarnai oleh berbagai spekulasi, wacana hipotetis serta narasi alternatif yang mencoba membaca arah angin kekuasaan di tingkat elite. Salah satu narasi yang sempat menarik perhatian luas adalah wacana “kembali ke laptop”, sebuah istilah metaforis yang mengindikasikan kerinduan atau skenario hipotetis untuk memutar ulang waktu ke konfigurasi politik masa lalu, khususnya merujuk pada kontestasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 atau 2019. Dalam skenario spekulatif tersebut, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden di tengah masa bakti pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang sering kali dihubung-hubungkan dengan dinamika politik atau potensi pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka, muncul asumsi bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat serta-merta mengangkat kembali mantan pasangan calon wakil presiden Prabowo terdahulu, seperti Hatta Rajasa atau Sandiaga Salahuddin Uno.
Sebagai bagian dari warga negara yang memiliki kepedulian mendalam terhadap tegaknya prinsip-prinsip konstitusionalisme, kematangan demokrasi, dan kesehatan sistem pemerintahan presidensial, kita tidak boleh membiarkan narasi yang keliru ini berkembang tanpa filter akademis yang memadai. Spekulasi politik yang mengabaikan teks konstitusi dan doktrin hukum tata negara berpotensi menyesatkan pemahaman publik, menciptakan kegaduhan yang tidak perlu serta mencederai kepastian hukum yang menjadi fondasi utama negara hukum (rechtsstaat). Oleh karena itu kita perlu membedah akar permasalahan ini secara komprehensif. Kita harus menelaahnya melalui kacamata hukum tata negara yang positivistik, membaca realitas di balik sosiologi politik dan perilaku elite serta merumuskan solusi kelembagaan yang konstruktif sekaligus menawarkan kebaruan konseptual (novelty) bagi masa depan tata kelola pemerintahan Indonesia.
Melalui esai panjang ini kita akan menguraikan secara mendalam mengapa gagasan suksesi otomatis berdasarkan nostalgia pemilu masa lalu merupakan sebuah kekeliruan struktural. Kita akan menelusuri bagaimana UUD 1945, UU MD3, dan Peraturan Tata Tertib MPR mengatur secara ketat mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden, di mana hak usul berada secara eksklusif di tangan Presiden, sementara proses verifikasi dan pemilihan berada di tangan MPR. Selain itu kita juga akan menyelidiki dimensi sosiologis mengapa narasi nostalgia tersebut begitu mudah menemukan panggungnya di tengah masyarakat serta bagaimana kita dapat merumuskan model penyelesaian yang menjamin stabilitas nasional tanpa mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi yang substantif.
2. Menguak Ketentuan Yuridis Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Presiden
Untuk memahami secara utuh mengapa wacana pengangkatan mantan cawapres terdahulu melalui keputusan sepihak parlemen merupakan pandangan yang keliru, kita harus kembali merujuk pada hukum positif tertinggi di negara kita, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Konstitusi adalah dokumen hidup yang merumuskan aturan main tertinggi bagi seluruh organ negara dan warga negara. Segala bentuk tindakan penyelenggaraan negara, termasuk suksesi kepemimpinan eksekutif, wajib berakar dan tunduk secara mutlak pada koridor yang telah digariskan oleh konstitusi.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 secara sangat eksplisit, tegas dan tanpa ruang ambiguitas mengatur prosedur manakala terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden di tengah masa jabatannya. Pasal tersebut menyatakan secara imperatif: “Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.”
Rumusan norma ini mengandung beberapa pilar hukum yang sangat fundamental dan harus kita bedah satu per satu secara teliti:
Penolakan Terhadap Suksesi Otomatis (Automatic Succession): Ketentuan konstitusional tersebut secara jelas menunjukkan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia sama sekali tidak mengenal mekanisme suksesi otomatis yang didasarkan pada ikatan emosional historis atau rekam jejak pencalonan pada pemilu-pemilu sebelumnya. Konstitusi tidak memberikan hak kepada figur mana pun yang pernah kalah atau pernah mendampingi seorang calon presiden pada pemilu lampau untuk secara otomatis menduduki kursi kekuasaan apabila terjadi lowongan di tengah jalan. Oleh karena itu anggapan bahwa Hatta Rajasa dari Pilpres 2014 atau Sandiaga S. Uno dari Pilpres 2019 memiliki hak konstitusional melekat untuk “dipanggil kembali” adalah sebuah distorsi hukum yang nyata.
Monopoli Hak Usul oleh Presiden: Frasa “dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden” menegaskan bahwa kewenangan untuk mengajukan nama calon pengganti Wakil Presiden merupakan hak prerogatif eksklusif yang dipegang oleh Presiden yang sedang menjabat. Presiden berada dalam posisi sebagai satu-satunya aktor konstitusional yang memegang kendali inisiatif awal untuk menyaring dan menyodorkan dua nama kandidat. Lembaga perwakilan rakyat, baik DPR, DPD maupun MPR secara institusional, tidak memiliki kewenangan konstitusional untuk mengajukan nama calon dari kantong mereka sendiri, apalagi memaksakan kehendak untuk melantik figur di luar usulan resmi kepala negara.
Batas Waktu Konstitusional (60 Hari): Konstitusi memberikan batasan waktu yang sangat ketat, yakni selambat-lambatnya enam puluh hari sejak terjadinya kekosongan jabatan. Pembatasan waktu ini dirancang sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya kevakuman kekuasaan (vacuum of power) yang berkepanjangan yang dapat melumpuhkan stabilitas pemerintahan nasional. Dalam rentang waktu tersebut, seluruh instrumen negara dipaksa untuk bergerak cepat, terukur dan disiplin sesuai prosedur hukum.
Kedaulatan Sidang Paripurna MPR: Peran Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam konteks ini bukanlah sebagai lembaga yang mengangkat atau memilih figur secara bebas dari ruang hampa, melainkan sebagai lembaga pemutus akhir yang memilih satu dari dua nama yang secara resmi telah dikirimkan oleh Presiden. MPR bertindak sebagai validator kedaulatan rakyat melalui mekanisme sidang paripurna yang melibatkan seluruh anggota DPR dan DPD.
Lebih lanjut apabila kita menelusuri aturan operasional yang lebih teknis dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) beserta berbagai perubahan dan peraturan pelaksanaannya, termasuk Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR, proses ini dijabarkan ke dalam tata cara persidangan yang sangat formal. Pimpinan MPR diwajibkan untuk segera memproses surat usulan dari Presiden, melakukan verifikasi administratif terhadap pemenuhan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 6 UUD 1945 (seperti kewarganegaraan, batas usia, kesehatan jasmani dan rohani, tidak pernah melakukan pengkhianatan negara serta syarat-syarat integritas moral lainnya), sebelum akhirnya membawa kedua nama tersebut ke dalam Sidang Paripurna untuk dipilih melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara (voting).
Dengan demikian kacamata hukum tata negara kita membuktikan bahwa narasi “kembali ke laptop” dengan mengangkat Hatta Rajasa atau Sandiaga Uno tanpa melalui mekanisme usulan resmi Presiden adalah sebuah pandangan yang cacat hukum. Hukum tata negara kita bekerja berdasarkan norma tertulis, pembagian kewenangan yang ketat dan prosedur formal yang tidak dapat direduksi sekadar menjadi ajang pelampiasan nostalgia politik masa lalu.
*3. Dialektika Politik dan Sosiologi Kekuasaan*
Meskipun secara norma hukum tata negara mekanismenya sudah sangat terang dan tidak menyisakan ruang keraguan, kita tidak boleh bersikap naif dengan mengabaikan kenyataan mengapa wacana-wacana spekulatif seperti itu tetap hidup dan bergulir di ruang publik. Dalam kajian ilmu politik dan sosiologi kekuasaan, fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep political nostalgia atau romantisme konfigurasi koalisi.
Masyarakat, pengamat politik dan para pelaku media sering kali membaca dinamika kekuasaan tingkat tinggi melalui kacamata historiografi emosional. Ketika sebuah pemerintahan dihadapkan pada ketidakpastian atau potensi turbulensi politik, imajinasi kolektif publik secara naluriah sering kali ditarik mundur ke belakang untuk mencari figur-figur yang dianggap sudah “selesai dengan dirinya sendiri”, memiliki rekam jejak pengalaman kontestasi nasional, dan pernah berada di lingkaran inti perjuangan sang pemimpin tertinggi.
Mari kita bedah kembali konfigurasi historis tersebut secara objektif:
* Konfigurasi Pilpres 2014 (Prabowo Subianto–Hatta Rajasa): Duet ini pada masanya merepresentasikan perpaduan strategis antara kepemimpinan tegas berlatar belakang militer dengan keahlian teknokrasi ekonomi yang matang, serta dukungan luas dari spektrum partai politik Islam modernis dan nasionalis. Hatta Rajasa dikenal sebagai sosok birokrat senior yang pernah menduduki berbagai posisi menteri strategis sehingga kehadirannya di masa lalu dipandang mampu menstabilkan sektor fiskal dan ekonomi makro.
* Konfigurasi Pilpres 2019 (Prabowo Subianto–Sandiaga S. Uno): Pasangan ini menghadirkan simbol perpaduan kepemimpinan nasional dengan energi kewirausahaan (entrepreneurship) modern, daya tarik elektoral yang kuat di kalangan pemilih muda, serta representasi kelas menengah urban. Sandiaga Uno dengan pendekatan kampanye berbasis isu-isu ekonomi kerakyatan, lapangan kerja, dan penciptaan wirausaha baru meninggalkan kesan mendalam bagi sebagian besar pendukung koalisi saat itu.
Ketika ruang publik diterpa oleh isu-isu spekulatif mengenai stabilitas kursi Wakil Presiden di era pemerintahan Prabowo Subianto saat ini, sebagian pengamat dan kelompok masyarakat menggunakan memori kolektif tersebut sebagai jalan pintas berpikir. Mereka beranggapan bahwa solusi paling aman dan minim gesekan untuk mengisi kekosongan kursi kekuasaan adalah dengan memanggil kembali figur-figur yang telah memiliki chemistry dan pengalaman elektoral bersama Prabowo di masa lalu.
Namun kita harus menyadari bahwa pendekatan sosiologis yang berbasis nostalgia semacam ini sering kali mengabaikan realitas material dari lanskap politik kontemporer. Politik bukanlah laboratorium sejarah di mana kita bisa mengambil komponen lama dan memasangnya begitu saja pada mesin pemerintahan yang baru. Lanskap politik Indonesia hari ini ditopang oleh arsitektur koalisi partai politik yang jauh lebih kompleks, luas dan heterogen dibandingkan tahun 2014 maupun 2019.
Dalam sistem presidensial multipartai yang kita anut, tidak ada satu pun keputusan besar yang lahir di ruang hampa kekuasaan. Keputusan seorang Presiden dalam menyusun langkah strategis, termasuk dalam hal menentukan dua nama calon Wakil Presiden untuk diajukan ke MPR akan senantiasa melalui kalkulasi yang sangat cermat mengenai:
* Keseimbangan Mayoritas di Parlemen (Legislative Majority): Presiden harus memastikan bahwa calon yang diajukan tidak justru memicu keretakan di dalam koalisi pendukung pemerintah di DPR yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas pembuatan undang-undang dan kebijakan publik.
* Soliditas Antarpartai Koalisi: Setiap partai politik koalisi memiliki aspirasi, basis konstituen dan kepentingan strategis masing-masing. Memilih figur dari luar konsensus koalisi yang sedang berjalan tanpa melalui proses komunikasi politik yang intensif justru dapat membahayakan keutuhan koalisi pemerintahan itu sendiri.
* Efektivitas Kinerja Kabinet: Sisa masa jabatan pemerintahan menuntut kehadiran figur wakil presiden yang mampu bekerja secara sinkron dengan visi besar kepala negara, memiliki akseptabilitas politik yang luas serta mampu menjadi jembatan efektif antara eksekutif dan legislatif.
Oleh karena itu nama-nama seperti Hatta Rajasa atau Sandiaga Uno secara hukum murni tetap memiliki peluang untuk dipilih tetapi peluang tersebut tidak ditentukan oleh sejarah masa lalu mereka, melainkan sepenuhnya bergantung pada dinamika kekinian: apakah Presiden Prabowo Subianto secara sadar dan strategis mencantumkan nama mereka dalam surat usulan resmi kepada MPR dan apakah mayoritas anggota MPR memberikan persetujuannya. Tanpa dua pintu gerbang tersebut, wacana “kembali ke laptop” hanyalah sebatas komoditas wacana warung kopi dan spekulasi media massa semata.
*4. Solusi Ketatanegaraan*
Menghadapi berbagai potensi spekulasi politik, kerentanan penafsiran hukum serta dinamika yang menyertai wacana pengisian kekosongan jabatan wakil presiden, kita memerlukan langkah-langkah solusi yang bersifat sistemik, preventif dan edukatif. Solusi ini amat penting agar setiap pergerakan dinamika di tingkat elite tidak berujung pada instabilitas nasional atau kegaduhan yang merugikan kepentingan rakyat banyak. Kita dapat merumuskan tiga pilar solusi utama sebagai berikut:
*Pertama: Penyempurnaan Instrumen Regulasi Teknis Mengenai Tenggat Waktu Usulan Presiden*
Meskipun Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 telah menetapkan batas waktu maksimal enam puluh hari bagi MPR untuk menyelenggarakan sidang pemilihan sejak kekosongan jabatan Wakil Presiden terjadi, kita mendapati adanya kekosongan norma turunan yang mengatur secara rinci mengenai batas waktu maksimal bagi Presiden untuk menyerahkan dua nama calon kepada MPR. Ketidakpastian mengenai kapan Presiden harus mulai mengirimkan surat usulan tersebut dapat memicu spekulasi yang terlalu panjang di ruang publik atau bahkan membuka celah bagi tarik-menarik kepentingan politik yang tidak sehat di tingkat elite.
Oleh karena itu kita perlu mendorong adanya penyempurnaan instrumen hukum teknis, baik melalui revisi undang-undang terkait maupun melalui peraturan internal lembaga negara yang mengatur secara tegas rentang waktu penyerahan nama calon oleh Presiden (misalnya mewajibkan Presiden mengirimkan nama calon paling lambat dalam waktu tiga puluh hari pertama sejak kekosongan resmi dinyatakan). Kepastian tenggat waktu ini akan memaksa proses politik berjalan secara terukur, transparan dan menutup ruang bagi kevakuman komunikasi antara eksekutif dan legislatif.
*Kedua: Penguatan Mekanisme Verifikasi dan Transparansi Uji Kelayakan di MPR*
Apabila skenario terburuk kekosongan jabatan Wakil Presiden benar-benar terjadi di dunia nyata, lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak boleh terjebak untuk sekadar menjadi lembaga stempel politik yang mengesahkan keputusan elite tanpa pengawasan substansial. Kita harus memastikan bahwa proses verifikasi terhadap dua calon yang diusulkan oleh Presiden dilakukan secara terbuka, akuntabel dan melibatkan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation).
MPR perlu membuka ruang bagi masyarakat sipil, akademisi dan pakar hukum untuk memberikan masukan kritis terhadap rekam jejak, integritas moral, kapasitas manajerial serta visi kenegaraan dari kedua calon yang diajukan. Dengan cara ini Wakil Presiden terpilih nantinya tidak hanya memiliki legitimasi legal-formal berdasarkan hasil voting di sidang paripurna tetapi juga memiliki legitimasi sosiologis dan moral yang kuat di hadapan seluruh rakyat Indonesia.
*Ketiga: Optimalisasi Literasi Konstitusi dan Pendidikan Politik bagi Masyarakat Luas*
Maraknya peredaran narasi keliru di media sosial, seperti anggapan bahwa DPR atau MPR dapat langsung melantik mantan calon wakil presiden dari pemilu terdahulu secara otomatis menunjukkan masih adanya jurang pemahaman yang cukup lebar di sebagian kalangan masyarakat terhadap arsitektur ketatanegaraan kita pasca-amendemen UUD 1945. Literasi konstitusi adalah benteng pertahanan utama demokrasi kita.
Lembaga-lembaga negara, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil serta insan media massa memiliki tanggung jawab moral yang besar untuk secara konsisten mengedukasi publik mengenai bagaimana sistem ketatanegaraan kita bekerja. Dengan meningkatnya literasi politik masyarakat, publik akan memiliki imunitas intelektual terhadap disinformasi, hoaks dan spekulasi politik yang sengaja diembuskan oleh pihak-pihak tertentu demi kepentingan sesaat.
*5. Kebaruan Konseptual*
Sebagai bentuk kontribusi pemikiran akademis yang mendalam (novelty) dalam khazanah ilmu hukum tata negara dan ilmu politik Indonesia, kita perlu merumuskan kerangka konseptual baru yang dapat dijadikan panduan teoretis sekaligus praktis dalam menghadapi tantangan suksesi kepemimpinan paruh waktu di masa depan.
Selama ini diskursus mengenai pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden di Indonesia kerap kali terjebak dalam dikotomi yang tidak produktif antara dua kutub ekstrem:
* Kutub Legalistik-Formalistik: Pandangan yang kaku dan sempit yang hanya membaca teks konstitusi secara harfiah tanpa mau memahami realitas dinamika kekuasaan dan konstelasi politik di lapangan.
* Kutub Pragmatis-Transaksional: Pandangan yang melihat jabatan Wakil Presiden semata-mata sebagai komoditas bagi-bagi kekuasaan (power-sharing) antarpartai koalisi, di mana pertimbangan transaksional mengalahkan integritas dan kapasitas kenegaraan.
Untuk keluar dari jebakan dikotomi tersebut, kita menawarkan dua konsep kebaruan (novelty) yang komprehensif, yaitu Constitutional-Coalitional Alignment (Penyelarasan Konstitusional-Koalisional) dan Technocratic Continuity (Keberlanjutan Teknokratis).
*1. Paradigma Constitutional-Coalitional Alignment*
Konsep ini berangkat dari kesadaran bahwa hukum tata negara dan realitas politik tidak dapat dipisahkan dalam ruang hampa. Di satu sisi ketaatan mutlak terhadap Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 adalah harga mati yang tidak boleh ditawar. Di sisi lain kita tidak boleh mengabaikan kenyataan bahwa sistem presidensial multipartai di Indonesia sangat bergantung pada stabilitas dukungan parlemen.
Melalui paradigma Constitutional-Coalitional Alignment, pengajuan dua nama calon Wakil Presiden oleh Presiden kepada MPR tidak boleh lagi dipandang sekadar sebagai formalitas administratif di mana satu calon disiapkan sebagai kandidat utama dan satu calon lainnya hanya berfungsi sebagai pelengkap formalitas belaka. Sebaliknya proses penyusunan dua nama tersebut harus diinstitusionalisasikan melalui forum deliberasi koalisi yang terstruktur, transparan dan berbasis kinerja.
Artinya kedua nama yang disodorkan oleh Presiden harus merupakan hasil penyelarasan antara hak prerogatif konstitusional kepala negara dengan konsensus kolektif partai-partai koalisi pemerintahan. Kandidat yang dipilih harus merepresentasikan figur-figur yang memiliki akseptabilitas politik yang luas di parlemen, rekam jejak integritas yang teruji serta komitmen penuh terhadap visi pembangunan nasional jangka panjang. Pendekatan ini memastikan bahwa proses pemilihan di MPR benar-benar mencerminkan substansi demokrasi deliberatif yang sehat bukan sekadar kompromi gelap di tingkat elite.
*2. Prinsip Technocratic Continuity*
Kandidat pengganti Wakil Presiden yang dipilih di tengah jalan (mid-term succession) memikul beban sejarah yang sangat berat. Mereka tidak memiliki waktu adaptasi yang panjang sebagaimana pasangan presiden-wakil presiden yang terpilih secara serentak melalui pemilu reguler. Oleh karena itu, kriteria utama dalam menyeleksi calon pengganti wakil presiden harus mengalami pergeseran paradigma dari sekadar pertimbangan elektoral-populistik atau nostalgia historis masa lalu, menuju kapasitas manajerial dan teknokratis yang mendalam.
Melalui prinsip Technocratic Continuity, figur yang diajukan oleh Presiden harus memiliki kualifikasi khusus sebagai berikut:
* Pemahaman Mendalam Terhadap Rencana Pembangunan: Calon tersebut harus menguasai secara komprehensif arsitektur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang sedang berjalan, sehingga ia dapat langsung mengambil alih kendali koordinasi lintas kementerian tanpa mengalami disorientasi kebijakan.
* Kapabilitas Koordinasi Birokrasi yang Teruji: Wakil presiden di paruh masa jabatan harus bertindak sebagai dirigen yang efektif dalam mengorkestrasi birokrasi pemerintahan, menyelesaikan sumbatan-sumbatan struktural serta memastikan program-program strategis prioritas nasional dapat dieksekusi tepat waktu.
* Kesiapan Kerja Instan: Tidak ada ruang bagi proses belajar (learning curve) yang lama. Figur pengganti harus mampu bekerja secara efektif sejak hari pertama dilantik di hadapan Sidang Paripurna MPR.
Dengan mengintegrasikan kedua gagasan kebaruan ini, Constitutional-Coalitional Alignment dan Technocratic Continuity, kita tidak hanya menjaga ketaatan formal kita terhadap teks UUD 1945 tetapi juga berhasil mengangkat mutu demokrasi substansial Indonesia ke level yang jauh lebih matang, rasional, berintegritas dan senantiasa berorientasi pada kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia.
*6. Penutup*
Sebagai kesimpulan dari seluruh rangkaian analisis yuridis, sosiologis dan konseptual yang telah kita jabarkan di atas, menjadi sangat jelas bahwa wacana “kembali ke laptop” dengan memunculkan kembali mantan pasangan calon wakil presiden terdahulu seperti Hatta Rajasa atau Sandiaga Uno melalui anggapan pengangkatan otomatis oleh DPR/MPR adalah sebuah kekeliruan besar yang tidak memiliki dasar konstitusional.
Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia pasca-amendemen UUD 1945 telah merancang mekanisme yang sangat jelas, tegas dan terukur dalam Pasal 8 ayat (2). Pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden dalam mengusulkan dua nama yang kemudian diverifikasi dan dipilih oleh MPR dalam sidang paripurna selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari. Tidak ada ruang bagi suksesi otomatis yang didasarkan pada memori nostalgia pemilu masa lalu.
Tantangan terbesar kita ke depan bukanlah bernostalgia dengan masa lalu, melainkan memperkuat institusi demokrasi kita agar semakin tahan uji terhadap berbagai dinamika politik yang mungkin terjadi. Melalui penerapan prinsip Constitutional-Coalitional Alignment dan Technocratic Continuity serta diiringi dengan peningkatan literasi konstitusi dan penguatan mekanisme kelembagaan yang transparan, kita optimis bahwa Indonesia akan terus bergerak maju sebagai negara hukum yang demokratis, stabil dan bermartabat di bawah naungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.(*)
