Menajamkan Taring Hukum di Era Kepemimpinan Presiden Prabowo

Oleh: Fadhil As. Mubarok | Chairman & CEO. Mubarok Institute

Narasi opini ini, saya mengulas dinamika legislasi RUU Perampasan Aset serta penegasan ancaman pidana mati bagi koruptor di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tentu saja hal ini saya tulis dari sudut pandang politik hukum yang merupakan jawaban atas tumbuhnya para koruptor warisan periode sebelumnya.

Membaca Politik Hukum RUU Perampasan Aset

Dalam diskursus publik dan pemberitaan media mengenai arah pemberantasan korupsi di Indonesia, percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset serta penegasan kembali hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di DPR RI sering dipandang oleh berbagai pengamat dan pelaku politik sebagai momentum krusial dalam perjalanan reformasi hukum nasional. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, langkah legislasi yang didorong bersama parlemen ini kerap ditafsirkan sebagai upaya menajamkan taring penegakan hukum agar mampu menyentuh bukan hanya praktik korupsi masa kini, melainkan juga menuntaskan residu kasus-kasus korupsi besar dari periode pemerintahan sebelumnya. Jika kita mencermati dinamika ini melalui kacamata politik hukum, kita dapat melihat bagaimana negara berupaya merumuskan ulang instrumen kekuasaan dan hukumnya untuk menjawab persoalan struktural yang selama puluhan tahun menghambat pemulihan keuangan negara serta rasa keadilan masyarakat.

Pergeseran Paradigma Politik Hukum Pemberantasan Korupsi

Dalam kajian politik hukum yang dikemukakan oleh para pakar hukum tata negara seperti Mahfud MD, hukum pada hakikatnya merupakan produk politik yang mencerminkan konfigurasi kekuasaan dan kehendak politik (political will) dari pembentuk undang-undang pada suatu masa tertentu. Ketika kita mengamati dorongan kuat dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran pimpinan DPR RI, seperti Sufmi Dasco Ahmad dan pimpinan Komisi III Habiburokhman untuk merampungkan RUU Perampasan Aset, kita sedang menyaksikan terjadinya pergeseran paradigma dalam strategi pemberantasan korupsi. Selama bertahun-tahun, pendekatan hukum pidana di Indonesia lebih berfokus pada penghukuman badan pelaku (follow the suspect) yang dalam praktiknya sering kali gagal mengembalikan kerugian keuangan negara secara optimal karena para pelaku telah lebih dahulu menyembunyikan, mengalihkan atau mencuci hasil kejahatannya melalui jaringan transaksi yang kompleks.

Melalui instrumen RUU Perampasan Aset, arah kebijakan hukum negara bergeser menuju pendekatan pengejaran aset (follow the asset) dengan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan atau non-conviction-based asset forfeiture. Dalam perspektif politik hukum, pilihan kebijakan ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif di tingkat elite eksekutif dan legislatif bahwa sanksi penjara konvensional tidak lagi memadai untuk menciptakan efek jera bagi kejahatan kerah putih (white-collar crime). Para pendukung kebijakan ini menilai bahwa dengan memutus akses pelaku terhadap kekayaan hasil kejahatan, negara tidak hanya memulihkan anggaran pembangunan tetapi juga melumpuhkan sumber daya finansial yang kerap digunakan oleh jejaring koruptor untuk memengaruhi proses hukum maupun politik.

Penuntasan Residu Perkara Lintas Periode

Salah satu narasi yang paling kuat mengemuka dalam ulasan publik dan komentar para analis politik adalah keterkaitan antara penguatan regulasi antikorupsi di era Presiden Prabowo Subianto dengan agenda penertiban warisan perkara korupsi dari masa-masa sebelumnya. Dalam setiap transisi kepemimpinan nasional, selalu muncul pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana pemerintahan baru berani menindak pelanggaran hukum yang terjadi pada periode terdahulu tanpa terjebak pada kompromi politik. Para pengamat yang memandang positif langkah pemerintahan saat ini berpendapat bahwa pengesahan RUU Perampasan Aset memberikan landasan legal yang jauh lebih tajam bagi aparat penegak hukum untuk menelusuri dan menyita aset-aset bermasalah yang selama ini mengendap atau terhambat penyelesaiannya.

Dari sudut pandang politik hukum, keberadaan mekanisme perampasan aset yang tidak bergantung sepenuhnya pada putusan pidana badan sangat relevan untuk menjangkau perkara-perkara lama yang terkendala faktor teknis, seperti pelaku yang melarikan diri ke luar negeri, meninggal dunia atau aset yang telah dialihkan kepada pihak lain. Namun di sisi lain sejumlah akademisi hukum dan organisasi masyarakat sipil mengingatkan bahwa keberanian politik dalam membersihkan residu kasus masa lalu harus tetap berpijak pada asas kepastian hukum dan prinsip non-retroaktif yang diatur secara ketat dalam konstitusi. Artinya penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu hanya akan memperoleh legitimasi moral dan yuridis apabila dilakukan secara konsisten terhadap siapa pun, baik pihak yang berada di luar lingkar kekuasaan maupun mereka yang memiliki kedekatan politik dengan pemerintahan yang sedang berjalan.

Rasionalitas Ancaman Pidana Mati dalam Konstruksi Hukum Nasional

Selain instrumen perampasan aset, penegasan mengenai penerapan hukuman mati bagi koruptor dalam kondisi-kondisi tertentu kembali menjadi bagian penting dalam narasi penguatan hukum di parlemen. Sebagaimana tercermin dalam pembahasan di DPR RI dan ketentuan yang selaras dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional yang baru, ancaman pidana mati tetap dipertahankan sebagai instrumen hukum untuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime), khususnya ketika korupsi dilakukan dalam situasi krisis nasional, bencana alam atau keadaan darurat yang secara langsung mengancam keselamatan dan hajat hidup orang banyak.

Jika kita menelaah hal ini dari perspektif politik hukum pidana, pencantuman dan penegasan ancaman hukuman mati memiliki dua dimensi utama, yakni dimensi simbolik dan dimensi preventif. Secara simbolik negara ingin menegaskan bahwa korupsi skala besar yang merampas hak dasar rakyat dalam situasi darurat merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kemanusiaan dan kedaulatan negara. Secara preventif ancaman pidana maksimal diharapkan menjadi benteng psikologis terakhir bagi para penyelenggara negara agar tidak menyalahgunakan wewenang di tengah penderitaan masyarakat. Meski demikian dalam diskursus hukum internasional dan hak asasi manusia, penerapan pidana mati tetap memicu perdebatan panjang di kalangan ahli hukum. Sebagian pakar berpendapat bahwa dalam praktik peradilan di Indonesia, pidana mati bagi koruptor sangat jarang dijatuhkan oleh hakim, sehingga efektivitas pemiskinan melalui perampasan aset dinilai jauh lebih realistis dan berdampak langsung dibandingkan sekadar memperberat ancaman pidana badan.

Menjaga Keseimbangan antara Kewenangan Negara dan Hak Warga Negara

Setiap kebijakan politik hukum yang memperluas kewenangan aparat negara selalu membawa konsekuensi pada relasi antara kekuasaan negara dan hak-hak konstitusional warga negara. Dalam konteks RUU Perampasan Aset, pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk menelusuri, membekukan dan mengajukan permohonan perampasan aset ke pengadilan merupakan langkah progresif yang sangat dibutuhkan. Namun para pengamat hukum tata negara dan pegiat antikorupsi secara konsisten menekankan pentingnya pagar pengaman atau safeguards yang kokoh di dalam batang tubuh undang-undang tersebut.

Kita perlu memahami bahwa tanpa mekanisme pengawasan yang transparan, akuntabel dan independen, instrumen hukum yang dirancang untuk memberantas korupsi berisiko mengalami penyimpangan dalam implementasinya. Para kritikus mengingatkan bahwa kewenangan penyitaan aset yang terlalu luas tanpa kontrol yudisial yang ketat berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang oleh oknum aparat di lapangan atau bahkan dipersepsikan sebagai alat tekanan politik terhadap pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu dalam perumusan akhir RUU Perampasan Aset di DPR RI, jaminan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik, mekanisme pembuktian yang adil di hadapan pengadilan serta keterbukaan informasi dalam pengelolaan aset rampasan menjadi syarat mutlak agar undang-undang ini tidak melanggar prinsip negara hukum (rechtstaat) dan hak atas kepemilikan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Masa Depan Integritas Penegakan Hukum

Pada akhirnya sejarah hukum di Indonesia mengajarkan kepada kita bahwa kualitas sebuah undang-undang tidak hanya ditentukan oleh ketajaman pasal-pasalnya di atas kertas, melainkan oleh integritas lembaga dan manusia yang menjalankannya. Pengesahan RUU Perampasan Aset dan penegasan sanksi berat bagi koruptor di era Presiden Prabowo Subianto merupakan fondasi normatif yang penting tetapi ujian sesungguhnya terletak pada tahap implementasi di lapangan. Sinergi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Kepolisian serta lembaga peradilan akan sangat menentukan apakah perangkat hukum baru ini benar-benar mampu menjadi taring yang efektif dalam mengembalikan kerugian negara.

Dengan memadukan ketegasan politik di tingkat pimpinan nasional, transparansi dalam proses legislasi di DPR RI serta pengawasan publik yang berkelanjutan dari masyarakat sipil dan media, politik hukum pemberantasan korupsi di Indonesia memiliki peluang besar untuk memasuki babak baru yang lebih bermartabat. Kita semua berkepentingan memastikan bahwa setiap rupiah kekayaan negara yang dirampas oleh praktik korupsi dapat ditarik kembali untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sekaligus membuktikan bahwa hukum di negeri ini berdiri tegak di atas kepentingan siapa pun tanpa terkecuali.(*)
@all

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *