Rakyatmerdekanews.co.id, Bengkalis – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bengkalis mempertegas komitmennya dalam menghadirkan negara di tengah masyarakat. Komitmen ini dibuktikan melalui aksi nyata penyaluran paket bantuan sosial (bansos) yang menyasar keluarga Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Sabtu (30/05/2026).
Langkah humanis ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan implementasi langsung dari program Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Kegiatan ini juga menjadi tindak lanjut cepat atas arahan Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terkait optimalisasi bansos pada Satuan Kerja Pemasyarakatan Tahun 2026.
Dimulai tepat pukul 09.00 WIB di area Kantor Lapas Bengkalis, jajaran pejabat struktural beserta staf bergerak membagikan 10 paket sembako kepada keluarga warga binaan yang telah diverifikasi sebagai penerima manfaat. Paket bantuan tersebut dirancang untuk menopang kebutuhan pangan harian, berisi komoditas pokok seperti beras, minyak goreng, telur, gula, hingga susu.
Kepala Lapas Kelas IIA Bengkalis, Priyo Tri Laksono, menegaskan bahwa pemasyarakatan modern tidak hanya fokus pada pembinaan di dalam jeruji besi, tetapi juga harus peka terhadap dampak sosial-ekonomi yang dialami oleh keluarga yang ditinggalkan di luar.
“Bantuan sosial ini bukan sekadar materi, melainkan wujud nyata kehadiran negara melalui sistem Pemasyarakatan. Kami ingin meringankan beban mereka sekaligus merajut hubungan emosional yang kuat antara Lapas dan keluarga warga binaan,” ujar Priyo dalam keterangannya, Sabtu (30/05).
Priyo menambahkan, kesejahteraan keluarga di luar Lapas memegang peranan krusial dalam keberhasilan program penegakan hukum. Dukungan psikologis dan stabilitas ekonomi keluarga dinilai menjadi motor penggerak utama bagi warga binaan untuk menjalani masa pidana dengan baik, serta mempermudah proses reintegrasi sosial saat mereka bebas nanti.
Aksi sosial yang berlangsung tertib, aman, dan kondusif ini diharapkan mampu menjadi pemantik semangat kepedulian universal. Lapas Kelas IIA Bengkalis sukses membuktikan bahwa penegakan hukum dapat berjalan selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan sosial.(FN)
