Rakyatmerdekanews.co.id, Bekasi – Pemerintah Kota (PEMKOT) Bekasi resmi memulai rangkaian sosialisasi intensif mengenai pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.(DTSEN). Program ini bertujuan untuk menciptakan basis data kemiskinan yang lebih akurat agar seluruh intervensi pemerintah, baik berupa bantuan sosial maupun pemberdayaan, dapat menyasar warga yang benar-benar membutuhkan.
Asisten Daerah (Asda) 1 Kota Bekasi, Lintong Dianto Putra, menegaskan bahwa validitas data adalah fondasi utama dalam upaya pemerintah menyejahterakan masyarakat. Ia berharap sosialisasi ini menjadi titik awal koordinasi yang lebih solid antarinstansi.
”Pada acara hari ini, ada kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Bekasi terkait Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Kita sama-sama berharap bahwa nantinya semuanya bergerak melalui data yang valid, melalui data yang paripurna,” ujar Lintong saat memberikan keterangan kepada media, Senin (11/05).
Lintong menambahkan bahwa akurasi data akan berdampak langsung pada efektivitas anggaran dan penurunan angka kemiskinan di wilayah Kota Bekasi.
”Dengan data yang valid, bantuan sosial nantinya akan tepat sasaran dan program pemberdayaan lebih efektif. Intervensi pemerintah akan lebih terukur dan pada akhirnya mampu menurunkan angka kemiskinan yang signifikan di Kota Bekasi,” tambahnya.
Di lokasi yang sama, Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, menjelaskan bahwa kendala utama selama ini adalah adanya selisih data di lapangan. Oleh karena itu, Pemkot Bekasi mengumpulkan para operator SIKS-NG, Kepala Seksi di Kelurahan dan Kecamatan, serta pendamping sosial PKH, PSM, dan TKSK untuk menyamakan persepsi.
”Data tunggal sosial ekonomi nasional ini memang harus terus kita mutakhirkan, harus terus kita update agar betul-betul menjadi data yang valid. Kendalanya, masih terdapat data yang memang belum sesuai, inilah yang harus terus kita validasi,” jelas Robert.
Ia menekankan bahwa petugas di lapangan memiliki peran krusial karena mereka adalah pihak yang berinteraksi langsung dengan warga dan menerima pengaduan masyarakat.
”Mereka inilah aparatur ujung tombak yang di wilayah, yang nantinya bekerja melakukan pendataan dan menerima pengaduan masyarakat. Tidak mungkin program pemerintah berjalan kalau datanya tidak akurat,” tegasnya.
Selain kesiapan aparatur, Robert juga meminta masyarakat untuk proaktif. Warga yang merasa layak mendapatkan bantuan namun belum terdaftar diimbau untuk segera melapor ke pihak kelurahan atau Dinas Sosial.
Hal ini dianggap sangat mendesak, terutama bagi warga yang membutuhkan kepastian data untuk keperluan pendidikan, seperti pendaftaran sekolah (SPMB) maupun pengajuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
”Kami mengimbau agar warga masyarakat juga aktif. Karena kalau masyarakatnya tidak aktif, tentu kita tidak bisa menjangkau keseluruhan. Jika masyarakat aktif dan petugas sudah penuh kapasitasnya, maka sinergi ini akan berjalan dengan baik,” tutup Robert. (Sur)
