Rakyatmerdekanews, Bogor – Penjara bukan pilihan utama! Hakim anak dituntut kedepankan keadilan dan pembinaan. Penegasan ini disampaikan Diah Nur Pratiwi, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, dalam materi “Pidana dan Tindakan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak” pada Pelatihan Sertifikasi Hakim Peradilan Anak Peradilan Umum Gelombang II di Pusdiklat Mahkamah Agung, Bogor, Rabu (11/11/2026).
Penjatuhan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak dapat disamakan dengan pemidanaan terhadap orang dewasa. Dalam sistem peradilan pidana anak, hakim dituntut untuk mempertimbangkan tidak hanya pertanggungjawaban atas perbuatan, tetapi juga aspek pendidikan, pembinaan, rehabilitasi, serta kepentingan terbaik bagi anak.
Dalam pemaparannya, Diah menjelaskan bahwa pidana merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada pelaku atas perbuatan yang dilarang hukum untuk menegakkan norma sekaligus mendidik. Sementara tindakan lebih mengedepankan aspek pendidikan dan pembinaan untuk memperbaiki mental dan kepribadian anak melalui program bimbingan, rehabilitasi, tanpa berorientasi pada perampasan kemerdekaan atau pembalasan.
Prinsip Dasar UU SPPA:
Diah menguraikan prinsip-prinsip dasar dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA):
- Pasal 69 ayat (1): Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan UU SPPA.
– Pasal 69 ayat (2): Anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan, bukan pidana.
- Pasal 79 ayat (1): Pidana pembatasan kebebasan hanya dapat dikenakan kepada anak yang melakukan tindak pidana berat atau disertai kekerasan. Perampasan kemerdekaan bukanlah pilihan utama.
Ruang Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon):
Diah menyoroti pentingnya pertimbangan hakim dalam menentukan respons hukum yang tepat. Pasal 70 UU SPPA memberikan ruang bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, maupun keadaan yang terjadi kemudian, berdasarkan pertimbangan keadilan dan kemanusiaan.
Ketentuan tersebut mencerminkan pentingnya pendekatan pemaafan hakim (rechterlijk pardon) dalam penanganan perkara anak.
Pembatasan Khusus Pemidanaan Anak:
– Pasal 71 ayat (3): Pidana denda dalam ancaman kumulatif penjara dan denda diganti dengan pelatihan kerja.
– Pasal 71 ayat (4): Pidana yang dijatuhkan tidak boleh melanggar harkat dan martabat anak.
– Pasal 81 ayat (2): Pidana penjara paling lama setengah dari maksimum ancaman orang dewasa.
- Pasal 79 ayat (3): Ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.
- Pasal 81 ayat (5): Pidana penjara terhadap anak hanya sebagai upaya terakhir (ultimum remedium).
- Pasal 81 ayat (6): Jika tindak pidana diancam mati atau seumur hidup, pidana penjara anak paling lama 10 tahun.
Berbagai pembatasan tersebut menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak memiliki karakteristik khusus yang menempatkan perlindungan, pembinaan, dan pemulihan anak sebagai bagian penting dalam proses penegakan hukum.
Melalui materi ini, para peserta pelatihan diharapkan semakin memahami peran strategis hakim dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban hukum yang proporsional bagi anak. Penegakan hukum terhadap anak tidak semata-mata bertujuan memberikan konsekuensi, tetapi juga memastikan anak memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri, berkembang, dan kembali berintegrasi secara positif di tengah masyarakat.
(Red)
Ultimum Remedium! Pelatihan Hakim Anak di Bogor: Penjara Paling Lama 10 Tahun Bahkan Jika Ancamannya Mati
