Rakyatmerdekanews, Jakarta – Berbeda dari hukum privat, pengadaan barang/jasa pemerintah wajib menggunakan kontrak tertulis demi akuntabilitas keuangan negara.
Perjanjian merupakan instrumen hukum yang melahirkan hubungan hak dan kewajiban di antara para pihak. Dalam hubungan hukum privat, kesepakatan pada prinsipnya dapat diwujudkan secara lisan maupun tertulis sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian. Namun, prinsip tersebut tidak dapat diterapkan secara mutlak terhadap seluruh hubungan kontraktual, terutama apabila salah satu pihak bertindak atas nama negara.
Pengadaan barang/jasa pemerintah bukan semata-mata aktivitas transaksi antara pembeli dan penjual, melainkan tindakan hukum yang menggunakan keuangan negara atau keuangan daerah dan harus dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dasar Hukum Wajib Tertulis
Dasar hukum mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dan terakhir dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2025.
Salah satu ketentuan penting terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d Perpres tersebut, yang mewajibkan para pihak menerima dan bertanggung jawab atas keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak-pihak terkait.
Pengaturan yang lebih tegas terdapat dalam Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
Pasal 1 angka 23 Peraturan LKPP 3/2026 secara eksplisit mendefinisikan *Kontrak Pengadaan Barang/Jasa sebagai perjanjian tertulis* antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia. Definisi ini selaras dengan Pasal 1 angka 44 Perpres Pengadaan Barang/Jasa.
Definisi tersebut memiliki konsekuensi yuridis penting. Bentuk tertulis bukan lagi sekadar pilihan para pihak, melainkan telah menjadi karakter normatif dari kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan demikian, kesepakatan lisan semata tidak dapat diperlakukan sebagai kontrak pengadaan yang telah memenuhi ketentuan regulasi.
5 Bentuk Kontrak yang Diakui
Keharusan dalam bentuk tertulis tidak berarti setiap pengadaan wajib menggunakan dokumen kontrak panjang berjudul “Surat Perjanjian”. Pasal 28 Perpres Pengadaan Barang/Jasa menentukan beberapa bentuk kontrak, yaitu:
1. Bukti pembelian atau pembayaran
2. Kuitansi
3. Surat Perintah Kerja (SPK)
4. Surat perjanjian
5. Surat atau bukti pesanan
Masing-masing bentuk digunakan berdasarkan nilai, jenis pengadaan, dan karakteristik pekerjaan. Bukti pembelian/pembayaran untuk nilai paling banyak Rp10 Juta, kuitansi untuk nilai paling banyak Rp50 Juta, SPK untuk jenis dan nilai tertentu, surat perjanjian untuk pengadaan lainnya, dan surat bukti pesanan hanya untuk e-purchasing.
Regulasi memberikan fleksibilitas bentuk dokumen berdasarkan karakteristik dan nilai, tetapi tidak memberikan kebebasan menggantikan bentuk kontrak tersebut dengan kesepakatan lisan.
Risiko Jika Hanya Lisan
Dalam hukum perdata Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata memang membolehkan kesepakatan lisan. Namun pengadaan pemerintah memiliki karakteristik khusus karena melibatkan kewenangan pejabat dan anggaran publik. Asas konsensualisme tidak dapat digunakan untuk mengesampingkan persyaratan khusus regulasi pengadaan.
Praktik yang hanya didasarkan pada kesepakatan lisan berpotensi menimbulkan:
- Ketidakpastian objek dan ruang lingkup pekerjaan
- Kesulitan membuktikan prestasi dan wanprestasi (Pasal 1865 & 1866 KUHPerdata)
- Persoalan pertanggungjawaban keuangan negara dan temuan pemeriksaan
- Terbuka ruang penyalahgunaan kewenangan PPK
Keharusan tertulis juga tidak berarti harus dokumen fisik. Perkembangan e-purchasing dan e-Kontrak memungkinkan kontrak elektronik, yang diakui sah sebagai alat bukti menurut Pasal 5 UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008 jo UU No. 1 Tahun 2024).
Dipertegas Putusan MA
Pentingnya keharusan bentuk tertulis juga memperoleh penegasan dalam praktik peradilan, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1501 K/Pdt/2015 yang berkaidah hukum, “Perjanjian pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintah tidak dibenarkan hanya dengan perjanjian lisan saja”.
Putusan a quo relevan untuk menegaskan bahwa asas konsensualisme dalam hukum perdata tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan formalitas kontraktual yang diwajibkan regulasi pengadaan.
Pada akhirnya, prinsip yang harus ditegakkan adalah bahwa negara tidak cukup hanya bersepakat, tetapi harus berkontrak secara sah, tertulis, sesuai kewenangan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
(Red)
Putusan MA No. 1501 K/Pdt/2015 Jadi Kunci: Negara Tidak Cukup Bersepakat, Tapi Harus Berkontrak Secara Sah
