Rakyatmerdekanews, Jakarta – Mahkamah Agung terus bertransformasi memberikan layanan terbaik, profesional dan berbiaya ringan dalam rangka percepatan akses keadilan bagi para pengguna layanan pengadilan dan pencari keadilan.
Salah satunya melalui terbitnya SK Sekretaris MA mengenai petunjuk teknis, pengadaan, pengelolaan dan penggunaan kendaraan fungsional layanan publik di MA dan badan peradilan di bawahnya, Senin (9/11/2026).
Berdasarkan uraian SK Sekretaris MA, nantinya kendaraan fungsional layanan publik peradilan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan peradilan di luar gedung.
Lebih lanjut, kendaraan operasional ini akan dilengkapi dengan logo MA dan identitas kendaraan fungsional layanan publik yang dinamakan “Mobil Layanan Peradilan”.
<span;>Plt. Sekretaris MA, Dr. H. Sobandi, S.H., M.H. saat diwawancarai tim redaksi MARINews menyampaikan kendaraan layanan publik peradilan nantinya dapat difungsikan untuk pemeriksaan setempat, sita, eksekusi, PTSP keliling, wasmat serta layanan terhadap kelompok rentan dengan dilengkapi fasilitas pendukung.
“Guna permudah layanan luar gedung, kendaraan tersebut akan dilengkapi peralatan pendukung layanan sesuai kebutuhan satuan kerja, seperti peralatan administrasi, teknologi informasi, PTSP, pendukung pemeriksaan setempat, sita dan eksekusi dan/atau peralatan lain guna mendukung layanan peradilan,” ujar Dr. Sobandi, Selasa (10/11/2026).
Mantan Ketua PN Denpasar tersebut menyampaikan bilamana satker belum memiliki kendaraan fungsional layanan publik dapat menggunakan kendaraan milik satker pengadilan lainnya dalam wilayah yang sama.
“Nantinya pemakaian bersama dilaksanakan berdasarkan penugasan, persetujuan atau dokumen koordinasi sesuai kewenangan pejabat yang berwenang,” ungkapnya.
Dr. Sobandi juga menjelaskan seandainya pemeriksaan setempat/sita/eksekusi sudah gunakan kendaraan tersebut, komponen sewa kendaraan tidak lagi dipungut atau dikurangi proporsional. Ini menjadi kabar baik bagi pencari keadilan karena biaya perkara menjadi lebih ringan.
“Adapun untuk kendaraan operasional peradilan ini, penggunaan dan pemeliharaannya akan tetap diawasi yang melekat pada hakim pengawas bidang pada satker tingkat pertama dan hakim pengawas daerah pada pengadilan tingkat banding,” tambahnya.
Sedangkan proses administrasi Penetapan Status Penggunaan (PSP) kendaraan fungsional layanan publik peradilan diajukan paling lama 6 bulan sejak perolehan dan penggunaan asuransi wajib diusulkan di RKA-KL, pemakaian dicatat di formulir baku, dan dilarang untuk kepentingan pribadi.
(Red)
