Rakyatmerdekanews.co.id, PURWOREJO – Kondisi sungai yang mengalami pendangkalan hingga keterbatasan pasokan air irigasi menjadi perhatian serius Komisi II DPRD Kabupaten Purworejo. Persoalan tersebut ditemukan saat Komisi II melakukan pengawasan dalam daerah (Wasda) ke wilayah Kecamatan Ngombol, Senin (8/9/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPRD Purworejo, H. Alipman Safi’i, bersama seluruh anggota Komisi II.
Rombongan turut didampingi Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Purworejo, Eko Paskiyanto, kepala desa setempat, serta sejumlah pihak terkait.
Salah satu lokasi yang ditinjau adalah Sungai Keburuan di Desa Keburuan. Sungai tersebut mengalami pendangkalan akibat timbunan lumpur, pasir, dan sedimentasi. Kondisi itu dinilai menghambat kelancaran aliran air dan berpotensi berdampak terhadap lahan pertanian masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Purworejo, H. Alipman Safi’i, mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi di lapangan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat.
Menurut Alipman, persoalan sedimentasi perlu segera mendapatkan penanganan. Aliran sungai yang tidak lancar dikhawatirkan menimbulkan persoalan ketika debit air meningkat maupun saat terjadi rob.
“Harapan dari pemerintah desa dan masyarakat, sedimentasi ini bisa dibuang atau dialihkan sehingga aliran sungai tidak lagi terhambat. Kalau aliran sungai terganggu, ketika ada rob atau air naik ke sungai, tentu bisa berdampak ke lahan pertanian,” kata Alipman.
Ia menjelaskan, luapan air berpotensi masuk ke area persawahan dan mengganggu tanaman padi milik warga. Jika tidak segera ditangani, kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko kerugian bagi petani, termasuk kemungkinan gagal panen.
Masyarakat selama ini juga telah berupaya secara swadaya memperbaiki aliran sungai agar air dapat mengalir lebih lancar. Namun, menurut Alipman, persoalan sedimentasi membutuhkan penanganan yang lebih serius dan terintegrasi.
Selain meninjau kondisi Sungai Keburuan, Komisi II DPRD Purworejo juga melihat kondisi pertanian di Desa Girirejo, Kecamatan Ngombol.
Di wilayah tersebut, sejumlah lahan pertanian masih mengalami keterbatasan pasokan air.
Sebagian petani bahkan mengandalkan pompa dari sumber air tanah dangkal untuk memenuhi kebutuhan irigasi.
Kondisi tersebut dinilai belum mampu menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, terutama ketika memasuki musim kemarau.
Alipman menilai pembangunan Bendung Bener perlu terus didorong agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat, khususnya untuk mendukung sektor pertanian. Namun, menurutnya, keberadaan bendung saja tidak cukup tanpa dukungan jaringan irigasi yang memadai.
“Tidak hanya bendungnya, tetapi akses-akses saluran irigasi maupun jaringan distribusi irigasinya juga harus dibangun dan diperbaiki. Air harus benar-benar bisa sampai ke wilayah pertanian, termasuk wilayah Purworejo Selatan hingga kawasan pesisir,” ujarnya.
Menurut Alipman, Bendung Bener yang sebelumnya menjadi bagian dari proyek strategis nasional diharapkan dapat segera diselesaikan dan dioptimalkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purworejo.
“Harapan masyarakat tentu Bendung Bener ini bisa segera didorong penyelesaiannya oleh pemerintah pusat, sehingga manfaatnya benar-benar bisa dirasakan masyarakat, terutama untuk pertanian,” imbuhnya.
Sementara itu, Plt Kepala DPUPR Kabupaten Purworejo, Eko Paskiyanto, mengatakan pihaknya memahami aspirasi masyarakat terkait kebutuhan normalisasi dan kelancaran aliran sungai.
Menurut Eko, sedikitnya terdapat tujuh desa yang terdampak persoalan sedimentasi dan gangguan aliran air di kawasan tersebut.
“Intinya kami memahami keinginan masyarakat. Ada tujuh desa yang mengharapkan aliran Sungai Lereng bisa lancar. Saat ini banyak sedimentasi, termasuk di bagian muara Sungai Jali, yang menghambat aliran keluar dari Sungai Lereng,” jelas Eko. (Kun)
