Rakyatmerdekanews.co.id, Jakarta – Gema integritas yang dikumandangkan dari Jalan Medan Merdeka Utara hingga ke pengadilan tingkat pertama di pelosok negeri merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
Namun, menjawab pertanyaan tersebut secara realistis, pencapaian program prioritas integritas Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya akan sangat sulit terwujud secara maksimal tanpa dukungan dan pengawalan aktif dari awak media, khususnya FORSIMEMA.
Berikut adalah beberapa alasan mengapa sinergi antara Mahkamah Agung dan media massa (FORSIMEMA) menjadi kunci mutlak:
Fungsi Kontrol Sosial dan Pengawasan Eksternal:
Kebijakan dan pakta integritas di atas kertas membutuhkan mata rantai pengawasan di lapangan.
Awak media bertindak sebagai social control yang memastikan arahan pimpinan Mahkamah Agung benar-benar diimplementasikan hingga ke satuan kerja terpencil.
Jembatan Komunikasi Publik :
Program reformasi birokrasi dan peradilan bersih (clean judiciary) memerlukan diseminasi informasi yang masif. Media membantu menerjemahkan kebijakan teknis hukum agar transparan dan mudah dipahami oleh masyarakat luas di seluruh pelosok negeri.
Ruang Edukasi Hukum :
Melalui pemberitaan yang objektif, edukatif, dan membangun, media turut serta mengawal pemahaman publik terhadap keadilan substantif—termasuk dalam mendorong implementasi restoratif justice dan transparansi penanganan perkara.
Mitigasi Risiko Penyimpangan :
Publikasi yang konsisten terhadap kinerja pengadilan menciptakan efek gentar (deterrent effect) bagi oknum aparatur peradilan yang berniat melakukan pelanggaran integritas.
“Integritas peradilan tidak hanya dibangun melalui regulasi internal dan pengawasan struktural, tetapi juga membutuhkan cahaya keterbukaan yang dijaga bersama oleh komitmen moral pimpinan lembaga dan ketajaman pena awak media di garis depan.” Pungkas Syamsul Bahri Ketum FORSIMEMA. (Red)
