‎Bawas MA Umumkan 14 Hakim Lulus Seleksi Pengawas dan Yustisial, Keputusan Final

Rakyatmerdekanews.co.id, JAKARTA – Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung Republik Indonesia mengumumkan hasil pelaksanaan seleksi Hakim Tinggi Pengawas dan Hakim Yustisial Tahun 2026.
‎
‎Pengumuman tersebut tertuang dalam Nomor 5833/BP/PENG.KP.1.1.2/IX/2026 yang ditetapkan di Jakarta pada 25 September 2026.
‎
‎Berdasarkan pengumuman tersebut, sejumlah hakim dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara dinyatakan lulus seleksi untuk mengisi posisi Hakim Tinggi Pengawas dan Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung.
‎
‎Untuk posisi Hakim Tinggi Pengawas dari lingkungan Peradilan Umum, terdapat tujuh nama yang dinyatakan lulus, yakni Mahendrasmara Purnamajati, Mardison, Moehammad Pandji Santoso, R Hendy Nurcahyo Saputro, Radityo Baskoro, Salman Alfarasi, dan Wahyu Iswari. Mereka sebelumnya menjabat sebagai ketua maupun wakil ketua pengadilan negeri di sejumlah wilayah Indonesia.
‎
‎Sementara itu, dari lingkungan Peradilan Agama, dua hakim dinyatakan lulus sebagai Hakim Tinggi Pengawas, yaitu Khalid Gailea, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Kendari, dan Khoiriyah Roihan, Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara.
‎
‎Dari lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, satu nama dinyatakan lulus, yakni Joko Agus Sugianto, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.
‎
‎Selain Hakim Tinggi Pengawas, Bawas MA juga mengumumkan peserta yang lulus seleksi sebagai Hakim Yustisial. Dari lingkungan Peradilan Umum, terdapat Dwi Elyarahma Sulistiyowati, Melia Nur Pratiwi, dan Tri Lestari. Ketiganya masing-masing merupakan hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan Pengadilan Negeri Batam.
‎
‎Adapun dari lingkungan Peradilan Agama, peserta yang dinyatakan lulus sebagai Hakim Yustisial adalah Dahsi Oktoriansyah, Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai.
‎
‎Pengumuman hasil seleksi tersebut menegaskan bahwa keputusan bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Pengumuman ditetapkan di Jakarta pada 25 September 2026 dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Muh. Djauhar Setyadi. (Red)
‎

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *