Rakyatmerdekanews, Jakarta – Mahkamah Agung ingin menegaskan kepada publik bahwa integritas bukan sekadar jargon.
Pertanyaan mengenai keseriusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia dalam menjaring masukan masyarakat terkait integritas Calon Hakim Tahun 2026 kembali mengemuka di ruang publik. Di media sosial, sejumlah warganet mempertanyakan apakah mekanisme “Uji Publik” yang sedang berlangsung benar-benar akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kelulusan peserta atau sekadar formalitas dan basa-basi belaka.
Menjawab keraguan tersebut, Mahkamah Agung melalui Badan Pengawasan (Bawas) secara tegas memastikan bahwa Uji Publik Calon Hakim 2026 adalah instrumen penyaringan nyata dan bukan sekadar formalitas apalagi basa-basi.
Mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa Calon Hakim yang akan memegang palu keadilan kelak adalah individu-individu yang memiliki rekam jejak tanpa cela. Jika masyarakat dapat membuktikan adanya rekam jejak negatif dari seorang peserta, masukan tersebut akan diproses dan dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kelulusan calon hakim tersebut.
Komitmen tegas ini tertuang secara resmi dalam Surat Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nomor 9433/BP/KP1.1.2/XI/2026 tertanggal 11 November 2026. Melalui surat tersebut, Bawas MA secara terbuka mengundang seluruh aparatur MA dan masyarakat umum se-Indonesia untuk berpartisipasi memberikan catatan atau rekam jejak negatif terhadap perilaku Calon Hakim yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi.
Langkah ini juga diperkuat melalui Surat Nomor 9436/BP/KP1.1.2/XI/2026 pada tanggal yang sama, di mana Kepala Bawas MA, Muh. Djauhar Setyadi, menginstruksikan seluruh jajaran pimpinan di lingkungan MA hingga Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia untuk menyebarluaskan tautan dan banner Uji Publik (https://bit.ly/UjiPublikCakim2016) di situs web resmi masing-masing satuan kerja.
Berdasarkan dokumen resmi Bawas MA tersebut, masyarakat diminta untuk memberikan laporan atau pendapat apabila menemukan indikasi pelanggaran perilaku peserta Calon Hakim yang mencakup tiga klasifikasi utama, yaitu:
Kejujuran: Mencakup rekam jejak terkait perilaku antisuap, antigratifikasi, bebas pungutan liar (pungli), tidak menyalahgunakan keuangan negara atau keuangan perkara, tidak melakukan kolusi dan nepotisme, serta wajib jujur dalam pelaporan harta kekayaan.
Profesionalisme: Menilai perilaku peserta yang menjunjung tinggi profesionalitas, tidak berinteraksi gelap dengan pihak beperkara, disiplin jam kerja, tidak menyalahgunakan wewenang, menjaga keharmonisan hubungan kerja, serta tidak menunjukkan afiliasi atau keberpihakan politik praktis.
Kesusilaan: Mencakup rekam jejak moral peserta dalam menjaga norma kesopanan. Masyarakat dapat melaporkan apabila peserta pernah melakukan perbuatan amoral/cabul, berselingkuh dari pasangan sah, menyalahgunakan narkoba, terjerat perjudian, hingga menunjukkan gaya hidup berlebihan atau flexing.
Mahkamah Agung menegaskan bahwa penyampaian pendapat dan laporan masyarakat ini ditunggu paling lambat pada tanggal 23 November 2026. Pelaporan dapat dilakukan secara terpusat melalui Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) pada tautan resmi: https://siwas.mahkamahagung.go.id/Uji_publik.
Melalui mekanisme Uji Publik yang transparan ini, Mahkamah Agung ingin menegaskan kepada publik bahwa integritas bukan sekadar jargon. Tidak ada ruang bagi calon hakim yang memiliki rekam jejak tidak berintegritas maupun tidak profesional dalam sistem peradilan di Indonesia.
(Red)





