
JAKARTA — Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada hari Kamis, 19 November 2026, dinilai membuka babak baru pergeseran strategi pemberantasan korupsi dari orientasi pemidanaan pelaku (follow the suspect) menuju penelusuran dan pemulihan kekayaan hasil kejahatan (follow the asset). Namun keputusan mengeluarkan ketentuan peningkatan kekayaan pejabat publik yang tidak wajar (illicit enrichment) dari naskah undang-undang tersebut memunculkan sorotan serius terhadap efektivitas pemiskinan koruptor di lapangan.
Chairman & CEO Mubarok Institute, Fadhil As. Mubarok, menilai bahwa agenda memiskinkan koruptor selama ini kerap tersendat bukan hanya karena lemahnya sanksi pidana badan, melainkan juga karena celah pembuktian dalam menautkan kekayaan tersembunyi dengan tindak pidana asalnya. Demikian pernyataan tertulis yang disampaikan kepada awak media di Jakarta, Jum’at (20/11/2026).
Dalam perspektif politik hukum, Fadhil menjelaskan bahwa hukum tidak pernah lahir di ruang hampa, melainkan selalu berinteraksi dengan dinamika kepentingan dan konfigurasi kekuasaan. Ketika korupsi diperlakukan semata-mata sebagai kejahatan orang per orang yang diukur dari lamanya vonis penjara, akar finansial kejahatan kerah putih sering kali tidak ikut tercabut.
“Menghukum fisik pelaku tanpa mencabut akar finansial kejahatannya sering kali ibarat memangkas ranting pohon sementara akarnya dibiarkan menghunjam dalam di tanah yang subur. Dalam politik kekuasaan, kekayaan haram yang tidak dirampas berfungsi sebagai modal ekonomi dan politik bagi pelaku korupsi maupun jaringannya untuk mempertahankan pengaruh dan impunitas,” ujar Fadhil dalam analisisnya mengenai anatomi struktural pemiskinan koruptor dalam negara hukum.
Menurut Fadhil, terdapat empat faktor struktural yang selama ini menghambat pemulihan kerugian negara secara tuntas. Keempatnya meliputi ketimpangan fokus antara lamanya vonis penjara dan pemulihan ekonomi, ketergantungan pada keberhasilan pembuktian perkara pidana pokok, kompleksitas penyamaran aset melalui pihak ketiga atau nominee serta entitas berlapis dan masih lebarnya selisih antara amar putusan uang pengganti dengan realisasi eksekusinya.
Ia juga menyinggung perdebatan mengenai simbolisme sanksi berat, termasuk ancaman pidana maksimal dalam situasi krisis atau darurat. Meski sanksi berat memiliki fungsi ekspresif dan simbolik untuk menegaskan batas moral kolektif negara, pemulihan kerugian ekonomi yang terukur tetap membutuhkan mekanisme perampasan aset yang presisi serta penegakan hukum yang konsisten di tengah dinamika transisi kekuasaan.
Menanggapi penjelasan DPR RI yang mencoret klausul illicit enrichment atas dasar pertimbangan hak asasi manusia (HAM), perbandingan praktik sejumlah negara, serta pemisahan ranah hukum formil dan hukum materiil, Fadhil menekankan perlunya pembacaan politik hukum yang komprehensif. Menurut dia, secara sistematika legislasi, pembedaan antara hukum acara dan hukum pidana materiil memang lazim tetapi dalam praktik pemberantasan korupsi, keduanya saling terkait erat dalam menentukan efektivitas pembuktian.
“Jika klausul peningkatan kekayaan yang tidak wajar dicoret tanpa kejelasan norma pengganti yang terintegrasi, hambatan pembuktian untuk menjerat lonjakan aset pejabat yang tidak sepadan dengan penghasilan sahnya akan tetap menjadi tantangan besar,” tutur Fadhil.
Ia mengingatkan bahwa rujukan komparatif ke negara lain harus mempertimbangkan perbedaan kapasitas sistem pelacakan transaksi keuangan, transparansi kepemilikan dan tata kelola perpajakan masing-masing negara. Di sisi lain, diskursus HAM dalam perumusan regulasi antikorupsi perlu menempatkan perlindungan hak konstitusional individu secara berimbang dengan hak asasi warga negara atas pemerintahan yang bersih, adil dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan.
Selain menyoroti aspek substansi norma, Fadhil menggarisbawahi pentingnya penguatan pagar pengaman (safeguards) negara hukum agar kewenangan perampasan aset tidak disalahgunakan atau tergelincir menjadi praktik tebang pilih (selective justice). Kontrol yudisial yang ketat, pembuktian berbasis fakta objektif, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, transparansi pengelolaan aset rampasan serta pengawasan publik yang berkelanjutan dinilainya menjadi syarat mutlak.
“Ukuran keberhasilan politik hukum kita pada akhirnya terletak pada apakah hukum benar-benar mampu mencabut akar ekonomi korupsi secara adil, imparsial dan konstitusional serta mengembalikan kekayaan publik kepada rakyat,” pungkasnya.






