Rakyatmerdekanews, Pekanbaru – Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Plt Dirjen Badilag) Drs. H. Muchlis, S.H., M.H., menegaskan putusan pengadilan tidak boleh berhenti sebagai kemenangan di atas kertas.
Penegasan itu disampaikan Muchlis saat penandatanganan nota kesepakatan di Pekanbaru, Selasa (10/11/2026), antara Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan Pemerintah Provinsi Riau di Gedung Daerah Balai Serindit. Kesepakatan tersebut mencakup tiga ruang lingkup, yaitu pencegahan perkawinan anak, pemenuhan hak asuh anak, serta pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian.
Muchlis membuka sambutannya dengan satu pertanyaan sederhana: apa yang terjadi pada seorang perempuan dan anak-anaknya ketika sebuah perkawinan berakhir. Menurutnya, di ruang sidang perkara mungkin telah selesai, tetapi di kehidupan nyata perjuangan mereka justru sering baru dimulai.
“Di ruang sidang perkara mungkin telah selesai, tetapi di kehidupan nyata perjuangan mereka justru sering baru dimulai. Nafkah yang belum tentu lancar, hak asuh yang kadang harus diperjuangkan ulang, serta beban ekonomi yang tiba-tiba dipikul seorang diri,” ujarnya.
”Di titik inilah kehadiran negara diuji, bukan hanya melalui putusan yang adil, tetapi melalui jaminan bahwa putusan itu benar-benar dapat dinikmati manfaatnya,” tegasnya.
Ia menjelaskan, negara sebenarnya telah menetapkan kerangka hukum yang jelas. UUD 1945 menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. UU Perlindungan Anak menegaskan kewajiban negara melindungi anak, sementara UU Perkawinan memperketat batas usia perkawinan. Namun kerangka hukum yang baik tidak otomatis melahirkan perlindungan nyata.
”Hukum yang tertulis di atas kertas harus bertemu dengan kebijakan yang dijalankan di lapangan,” ungkapnya.
Tiga Nilai Strategis Kerja Sama:
Muchlis melihat kerja sama ini memiliki tiga nilai strategis:
1. Integrasi: Selama ini penanganan perempuan dan anak pascacerai kerap jalan sendiri-sendiri: pengadilan selesaikan perkara, pemda jalankan pemberdayaan, lembaga zakat salurkan bantuan, dan lembaga keuangan syariah sediakan pembiayaan. Melalui MoU ini, seluruh potensi dipadukan agar manfaat lebih terasa dan tidak tumpang tindih.
2. Kepastian: Kesepakatan membuka ruang pertukaran data dan informasi, fasilitasi sidang terpadu isbat nikah dan asal-usul anak, serta penguatan mediasi. Bagi masyarakat, hak yang telah ditetapkan pengadilan akan lebih mudah diakses dan dilaksanakan melalui dukungan kebijakan pemerintah daerah. “Tidak berhenti sebagai putusan yang hanya menang di atas kertas,” jelasnya.
3. Keberlanjutan: Harus diterjemahkan menjadi rencana kerja terukur, pembagian peran proporsional, serta monitoring dan evaluasi berkala. “Keberhasilannya harus diukur dari dampak yang dirasakan masyarakat secara luas,” tegasnya.
Muchlis menyampaikan apresiasi atas pendekatan holistik berbasis nilai-nilai keislaman yang mengakar di Riau. Pendekatan itu melibatkan Kementerian Agama Provinsi Riau, BAZNAS Provinsi Riau, dan Bank Riau Kepri Syariah. Menurutnya, persoalan perempuan dan anak pascacerai tidak cukup dengan pendekatan hukum semata, tetapi juga memerlukan pendekatan sosial, ekonomi, dan spiritual yang saling menguatkan.
Ketua PTA Pekanbaru Dr. H. Sutomo, S.H., M.H. menyatakan penandatanganan ini bukan sekadar seremoni administratif, melainkan komitmen berkelanjutan. Ia menyebut tiga tujuan: penguatan pencegahan perkawinan anak melalui edukasi, pemenuhan hak perempuan dan anak pascacerai secara nyata, serta penerjemahan kesepakatan menjadi program kerja terpadu. Sutomo berharap segera diikuti pengesahan perda tentang perlindungan perempuan dan anak dan diterapkan di seluruh kabupaten/kota di Riau.
Pelaksana Tugas Gubernur Riau Ir. H. S.F. Hariyanto, M.T. menyatakan pemda siap mengawal pelaksanaan putusan pengadilan. Ia menyoroti kewajiban nafkah yang telah ditetapkan pengadilan, namun dalam praktik kerap tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Perlindungan mencakup hak asuh, biaya pendidikan, kebutuhan sehari-hari, hingga jaminan masa depan anak.
Penandatanganan dihadiri Wakil Ketua PTA Pekanbaru Dr. Syaifuddin, S.H.M.Hum., para hakim tinggi, panitera, sekretaris PTA Pekanbaru, serta para ketua, wakil ketua, hakim, panitera, dan sekretaris PA se-Provinsi Riau.
(Red)
Nafkah Tak Lancar Usai Cerai? Plt Dirjen Badilag Muchlis: Negara Diuji Saat Putusan Harus Dinikmati Manfaatnya
