Rakyatmerdekanews, Megamendung – Dalam penanganan kasus-kasus lingkungan hidup, hakim memainkan peran vital sebagai pembaharu hukum (law reform). Hal ini mengemuka dalam Sertifikasi Hakim Lingkungan (10/11) di Megamendung.
I Gusti Agung Sumanatha dan Bambang H. Mulyono menyampaikan peran ini dapat diwujudkan melalui penemuan hukum (rechtvinding) dan keberanian untuk menggali nilai-nilai perlindungan ekosistem serta keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Dalam lanskap peradilan Indonesia, Judicial Activism menjadi instrumen krusial bagi hakim perdata dan lingkungan untuk menerobos kekakuan hukum tertulis demi memberikan keadilan ekologis yang nyata.
1. Konseptualisasi dan Problematika Regulasi
Judicial Activism didefinisikan sebagai pendekatan peradilan di mana hakim menggunakan diskresi (judicial discretion) untuk mempengaruhi kebijakan publik, menguji perundang-undangan, dan mengisi kekosongan hukum ketika regulasi formal tidak memadai.
Hakim dihadapkan pada problem legislasi kontemporer:
- Regulasi Berlebih & Sweeping Legislation (Hyper Regulation): Tumpang tindih aturan nuansa politik minim kajian akademik.
- Ketidakpastian Hukum: Definisi kabur (illusive definition), ambigu, serta ketertinggalan norma dari perkembangan zaman.
- Scientific Uncertainty vs Post-Normal Science: Kesulitan pembuktian perkara lingkungan yang menuntut hakim mengolah data ilmiah (scientific evidence).
2. Landasan Hukum & Perbandingan Pendekatan
Berbeda dengan Judicial Restraint yang membatasi hakim hanya sebagai “corong undang-undang”, Judicial Activism yang tepat dan konstitusional justru memperkuat tata kelola pemerintahan. Landasannya:
- Pasal 5 ayat (1) UU No. 48/2009: Kewajiban menggali nilai hukum & rasa keadilan masyarakat.
- Pasal 10 ayat (1) UU No. 48/2009 (Ius Curia Novit): Larangan menolak perkara dengan dalih hukum tidak jelas.
- Pasal 3 ayat (2) PERMA Lingkungan Hidup: Wajib menggali nilai perlindungan & pengelolaan lingkungan hidup serta keadilan publik.
3. Virtue Jurisprudence dan Empat Asas Pelindung
Untuk mencegah kesewenang-wenangan diskresi, Judicial Activism dijustifikasi melalui pendekatan etika kehakiman (Virtue Jurisprudence) berlandaskan empat prinsip:
– Principled Implicationism: Menjaga hak dan kebebasan warga negara baik tersurat maupun tersirat dalam konstitusi.
- Principled Minoritarianism: Memberikan perlindungan maksimal bagi kelompok minoritas/rentan yang terdampak keputusan mayoritas.
- Principled Remedialism: Mengubah dan memulihkan hak-hak konstitusional warga yang dilanggar.
- Principled Internationalism: Mengintegrasikan perkembangan keadilan global dan hukum internasional ke dalam hukum nasional.
4. Studi Kasus Landmark Global: Urgenda v. The State of the Netherlands (2019)
Yurisprudensi Urgenda menjadi contoh nyata Judicial Activism dan Principled Internationalism dalam kasus perubahan iklim. Organisasi Urgenda gugat Pemerintah Belanda atas target penurunan emisi yang terlalu rendah dan mengancam hak atas hidup (Pasal 2 ECHR) serta hak atas kehidupan pribadi/keluarga (Pasal 8 ECHR).
Putusan Mahkamah Agung Belanda (20 Des 2019) memutus Negara melanggar kewajiban kehati-hatiannya (duty of care) dan melalui Efek Refleks (Reflex Effect), prinsip internasional memiliki efek refleks yang memungkinkan hakim menggunakannya saat menafsirkan standar terbuka dalam hukum nasional, mewajibkan pemerintah menaikkan target pemangkasan emisi minimal 25%.
5. Kualitas Putusan & Empat Fungsi Yudisial
Sebagai penutup, pengadilan harus memastikan setiap putusan berkualitas tinggi mencakup: Act of Communication, Public Document, dan Act of Skill Exercise menurut Raymond Chamberlain.
Bambang H. Mulyono mendorong peserta tidak ragu menerapkan Judicial Activism agar putusan tidak “kering.” Ia menjelaskan Empat Fungsi Utama Yudisial:
- Interpretasi: Menerapkan prinsip lingkungan secara mendalam.
- Adjudikasi: Menyelesaikan sengketa dan merespons permasalahan regulasi.
- Implementasi: Mewujudkan putusan menjadi langkah nyata perlindungan ekosistem.
- Enforcement: Memantau kepatuhan atas putusan untuk memastikan pemulihan efektif.
Mengapa Judicial Activism Diperlukan? Karena perkembangan hukum tertinggal dari dinamika kerusakan ekologi, UU tidak selalu mampu jawab masalah konkret, hakim wajib gali living law, dan putusan aktif jadi inspirasi pembaharuan hukum nasional.
Hakim dapat melakukan judicial activism menggunakan metode penafsiran gramatikal, sosiologis/teleologis, futuristis, konstruksi analogi, serta hermeneutika hukum. Filsafat kehakiman harus integratif, menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan substantif berlandaskan Pancasila, HAM, serta prinsip Living Constitution.
Lima Dimensi Acuan Hakim: Pertimbangan Yuridis, Rasa Keadilan & Kebenaran (pathos), Nilai Budaya Masyarakat, Akal Sehat (logos), dan Rujukan Hukum Luar (landmark decisions, yurisprudensi, hukum internasional).
”Environmental Judicial Activism bukan hanya tentang penegakan hukum, tetapi juga upaya transformatif mengubah paradigma antroposentris menjadi ekosentris. Judicial Activism bukan sekadar alternatif, ia adalah keniscayaan dalam zaman yang menuntut keadilan melampaui teks Undang-Undang.”
(Red)
Dari Megamendung: Hakim Lingkungan Didorong Jadi Pembaharu Hukum – Saatnya Paradigma Antroposentris ke Ekosentris
