World Bank Soroti Infrastruktur Borobudur Highland, Investasi Rp1,5 Triliun Jadi Sorotan

Rakyatmerdekanews.co.id, Yogyakarta— Kesiapan infrastruktur dasar menjadi salah satu kunci pengembangan Kawasan Otoritatif Badan Pelaksana Otorita Borobudur (BPOB). Hal tersebut mengemuka dalam kunjungan lapangan dan diskusi bersama World Bank serta sejumlah kementerian/lembaga untuk mematangkan penyiapan Sustainable and Quality Tourism Development Program (SQTDP).
‎
‎Kegiatan yang berlangsung di De Loano Glamping, Kabupaten Purworejo, pada Senin(10/8/2026) tersebut menjadi bagian dari proses penilaian kesiapan dan kelayakan kawasan sebelum memasuki tahap appraisal. Pertemuan melibatkan World Bank, Kementerian Pariwisata, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pekerjaan Umum, dan BPOB.
‎
‎Dalam forum tersebut, BPOB memaparkan empat prioritas pembangunan infrastruktur dasar yang diusulkan melalui skema SQTDP. Keempatnya meliputi peningkatan akses jalan menuju kawasan, pembangunan jembatan akses utama, pembangunan jaringan jalan internal kawasan, serta penyediaan jaringan air bersih.
‎
‎Usulan tersebut sebelumnya telah melalui proses verifikasi teknis bersama Kementerian Pekerjaan Umum, termasuk terkait kesiapan Detail Engineering Design (DED), Readiness Criteria, dan dokumen lingkungan.
‎
‎Pada aspek konektivitas, BPOB mengusulkan kelanjutan penanganan koridor Pasar Plono hingga Nglinggo/Bukit Ngisis sepanjang 2,47 kilometer. Pembangunan ini akan melengkapi sekitar satu kilometer ruas yang sebelumnya telah ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
‎
‎Selain itu, diusulkan pembangunan jembatan utama sepanjang 53,5 meter beserta jalan pendekat sepanjang 240 meter. Infrastruktur tersebut ditujukan untuk menghubungkan jalan nasional dengan kawasan otoritatif BPOB.
‎
‎Untuk memperkuat konektivitas di dalam kawasan, BPOB juga mengusulkan pembangunan jaringan jalan sepanjang tujuh kilometer yang akan menghubungkan sejumlah klaster lahan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) seluas 50 hektare.
‎
‎Pembangunan jaringan tersebut diharapkan berjalan beriringan dengan penyelesaian proses Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).
‎Tidak kalah penting, penyediaan jaringan distribusi air utama dan fasilitas tampungan air baku turut menjadi prioritas. Infrastruktur air bersih dinilai diperlukan untuk mendukung aktivitas operasional kawasan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitarnya.
‎
‎Infrastruktur Disebut Jadi Kunci Realisasi Investasi
‎Penguatan infrastruktur dasar menjadi salah satu faktor penting untuk membuka peluang investasi di Borobudur Highland. Sejumlah calon investor disebut telah menyampaikan Letter of Intent (LoI) dan Memorandum of Understanding (MoU).Namun, realisasi investasi masih membutuhkan dukungan infrastruktur fisik, terutama aksesibilitas, air bersih, dan jaringan listrik.
‎
‎Dengan terpenuhinya infrastruktur dasar secara terintegrasi, investasi diharapkan dapat bergerak dari tahap komitmen menuju pembangunan fisik. BPOB memperkirakan pengembangan kawasan tersebut berpotensi membuka peluang investasi hingga Rp1,5 triliun.
‎
‎Dampaknya tidak hanya ditargetkan dirasakan di dalam kawasan, tetapi juga di wilayah penyangga Gelang Projo yang meliputi Kabupaten Magelang, Kulon Progo, dan Purworejo.
‎
‎Pengembangan kawasan diharapkan mampu memperkuat rantai pasok komoditas lokal, menciptakan aktivitas ekonomi baru, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar, khususnya di kawasan perbukitan Menoreh.
‎World Bank Minta Proyek Berdampak Tinggi
‎
‎Dalam diskusi, World Bank menekankan pentingnya menetapkan skala prioritas pembangunan dan memilih subproyek yang memiliki dampak tinggi serta mampu menghasilkan quick wins.
‎Pendekatan tersebut diharapkan tidak hanya mempercepat penyediaan infrastruktur dasar, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang lebih cepat bagi masyarakat lokal.
‎
Sementara itu, Kementerian PPN/Bappenas menekankan agar pengembangan kawasan tetap selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional.(Kun)