Rakyatmerdekanews, Jakarta — Pada Kamis (12/11), Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materiel Pasal 215 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Permohonan yang tercatat dengan register Nomor 383/PUU-XXIV/2026 tersebut diajukan oleh Dicky Saputra, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Dalam permohonannya, pemohon mendalilkan ketidakjelasan rumusan teks Pasal 215 KUHAP sebagai berikut: “Pertanyaan yang bersifat menjerat dilarang diajukan kepada Saksi Ahli, atau Terdakwa”. Menurutnya, penggunaan frasa “Saksi Ahli” yang tidak dipisahkan dengan tanda koma dapat menimbulkan kerancuan mengenai subjek hukum yang dilindungi dari pertanyaan menjerat. Inkonsistensi juga tampak pada penjelasan pasal yang justru hanya mencantumkan saksi dan terdakwa, tanpa sekalipun menyebut redaksi “ahli”.
Ketidakjelasan norma di atas menyebabkan terlanggarnya hak konstitusional untuk mengembangkan diri dan memperoleh pendidikan sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Sebagai mahasiswa dan anggota delegasi kompetisi peradilan semu, pemohon mengalami kesulitan untuk memahami dan menerapkan Pasal 215 KUHAP, karena terjadi perbedaan penafsiran di antara peserta kompetisi.
Dalam petitumnya, pemohon meminta MK menyatakan Pasal 215 KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Pertanyaan yang bersifat menjerat dilarang diajukan kepada Saksi, Ahli, atau Terdakwa”.
Mempertimbangkan permohonan tersebut, MK berpendapat Pasal 215 KUHAP memiliki kesamaan substansi dengan Pasal 166 KUHAP lama, yang melarang pertanyaan menjerat terhadap terdakwa maupun saksi. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin agar keterangan saksi dan terdakwa diberikan secara bebas tanpa tekanan dalam setiap tingkat pemeriksaan.
MK kemudian mencermati Pasal 215 KUHAP yang hanya menggunakan frasa “Saksi Ahli”, sementara Pasal 1 angka 47 dan angka 51 KUHAP justru memisahkan definisi saksi dan ahli dalam dua terminologi yang berbeda. Maka dari itu, tidak tepat apabila keduanya digabungkan dalam satu nomenklatur “Saksi Ahli”. Penggunaan frasa tersebut justru berpotensi menimbulkan “kerancuan dan ketidakpastian hukum”.
Berdasarkan penafsiran gramatikal, sistematis, dan historis, MK berpendapat larangan mengajukan pertanyaan menjerat dalam Pasal 215 KUHAP hanya berlaku terhadap saksi dan terdakwa. Hal ini sejalan dengan substansi Pasal 166 KUHAP lama maupun penjelasan pasal.
Selanjutnya, frasa “Ahli” dalam norma Pasal 215 KUHAP tidak relevan untuk dipertahankan karena tak sejalan dengan penjelasan pasal, serta kehilangan relevansi historisnya dengan ketentuan KUHAP lama. Di samping itu, MK menganggap pertanyaan menjerat tidak berlaku bagi ahli, karena ahli “tidak memiliki keharusan untuk mengetahui, menyaksikan, merasakan tindak pidana sebagaimana yang dialami seorang saksi dan hal-hal yang dilakukan oleh terdakwa”.
Dalam amar putusannya, MK mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dan menyatakan kata “Ahli,” dalam norma Pasal 215 KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, Pasal 215 KUHAP kini selengkapnya berbunyi, “Pertanyaan yang bersifat menjerat dilarang diajukan kepada Saksi atau Terdakwa”.
(Red)






