Rakyatmerdekanews, PANGKALAN BUN – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Kalimantan, khususnya di Kabupaten Kotawaringin Barat, menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Menindaklanjuti kondisi tersebut, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kotawaringin Barat di Posko Karhutla 2026 Kodim 1014/PBN.
Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB turut hadir dalam pertemuan strategis tersebut.
Fokus utama ratas tersebut adalah penanganan kebakaran yang melanda Taman Nasional Tanjung Puting. Kawasan konservasi yang menjadi habitat endemik orangutan dan primata lainnya ini tak luput dari lalapan api. Bahkan, beredar luas di media sosial video yang memperlihatkan dua titik api besar nyaris menyatu di kawasan tersebut.
Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerja keras seluruh elemen yang terlibat dalam upaya pemadaman, mulai dari TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga para relawan. Sebagai langkah konkret, Presiden menginstruksikan pengerahan 70.000 Polisi Hutan, didukung TNI dan Polri, untuk mengamankan hutan lindung di Kalimantan, dengan prioritas utama Taman Nasional Tanjung Puting. Ke depan, pemerintah akan memprioritaskan langkah mitigasi dengan melibatkan pakar gambut dan kehutanan.
Panglima Kodam XXII/Tambun Bungai, Mayjen TNI Zainul Arifin, S.A.P.M.Sc., dalam laporannya memaparkan sejumlah kendala di lapangan. Medan berawa dan titik api yang terpencar menyulitkan upaya pemadaman. Selain itu, keterbatasan alat pompa air jenis alkon dan jarak pandang yang hanya mencapai 500 meter akibat asap pekat membuat pemadaman jalur darat terhambat, sehingga diperlukan bantuan water bombing.
Merespons hal tersebut, Presiden menjanjikan pengiriman 200 unit alat pompa air serta dana bantuan sebesar Rp 2 miliar untuk memaksimalkan operasi pemadaman.
Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Ikha Tina, juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah ini dan memberikan dukungan moral kepada seluruh petugas di lapangan. Kehadiran unsur peradilan dalam ratas ini menegaskan soliditas Forkopimda dalam mendukung upaya penyelamatan kawasan konservasi nasional.
(Red)
