Rakyatmerdekanews.co.id, Jakarta – Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) mendapatkan perhatian khusus dari Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo). Ketua Umum Asprindo, Jose Rizal, mengapresiasi tujuan penguatan ekonomi desa.
Namun ia meminta pemerintah daerah mengevaluasi kebijakan penutupan sejumlah gerai ritel modern yang dilakukan seiring berjalannya program KDMP.
“Meskipun ada bantahan bahwa penutupan gerai ini bersifat lokal dan dipicu oleh pelanggaran aturan perizinan daerah, kami sulit untuk menyatakan hal ini tidak memiliki keterkaitan dengan ekspansi KDMP. Karena toh yang memberikan izin ke ritel modern, pemerintah daerah juga kan? Mengapa baru sekarang ditutup setelah mereka beroperasi sekian lama? Atau mengapa mereka bisa mendapatkan izin beroperasi kalau memang melanggar aturan tentang zonasi?” kata Jose pada awak media, Rabu 3 Juni 2026.
Agar tujuan pemerintah tercapai, ia mengusulkan agar ekspansi KDMP ke usaha ritel, dilakukan melalui kemitraan. Bukan dengan menutup usaha yang sudah melayani masyarakat.
Dampak ke Warga dan Pekerja
Jose Rizal menyebut penutupan gerai berdampak pada dua hal. Pertama, akses warga terhadap kebutuhan pokok.
“Di sejumlah desa, mungkin saja warga akan kembali ke kota kecamatan yang jaraknya berkilo-kilometer untuk membeli gas LPG 3kg setelah gerai setempat tutup,” ujarnya.
Kedua, soal tenaga kerja. Satu gerai ritel modern rata-rata mempekerjakan 6-10 orang warga lokal.
“Jika ada gerai yang tutup, seperti di Lombok Tengah yang katanya menutup 25 gerai, ya hitung saja berapa pekerja yang tidak jelas kepastian nasibnya. Mereka ini umumnya pemuda desa yang sudah bekerja bertahun-tahun,” ujarnya lagi.
Moratorium dan Transparansi
Untuk menjaga desa tetap kondusif, Asprindo menyampaikan empat usulan kepada pemerintah pusat dan daerah. Pertama, melakukan moratorium penutupan gerai ritel eksisting.
“Kami tahu gerai ritel modern itu milik pengusaha besar. Tapi Asprindo yang anggotanya notabene mayoritas pengusaha kecil, tetap tidak mendukung aksi penutupan tersebut. Karena ini ada kaitannya dengan tenaga kerja dan supply chain di mana pengusaha kecil terlibat,” kata Jose.
Kedua, Asprindo menyarankan menelisik data kajian kelayakan bisnis KDMP, terutama yang akan masuk sektor ritel, agar tidak terjadi tumpang tindih dengan gerai ritel modern.
“Apa yang kita saksikan hari ini di gerai ritel modern, itu bukan lahir 1-2 hari. Itu adalah hasil pembelajaran dan penyempurnaan sistem selama lebih dari 2 dekade.
Ada investasi lain di luar produk yang dijual, yakni teknologi, SDM, System Operating Procedure, termasuk merawat principal pemasok. Karena itu akan sulit bagi gerai KDMP untuk langsung bersaing secara head to head,” ungkapnya.
Ketiga, Asprindo mengusulkan untuk memprioritaskan skema kemitraan antara KDMP dengan peritel yang sudah ada sebagai mentor atau saluran distribusi. Anggota KDMP dibina untuk menjadi pemasok.
Keempat, fokus membenahi koperasi eksisting yang saat ini 51 persen tercatat kurang aktif sebelum membentuk koperasi baru dalam jumlah besar.
“Koperasi tumbuh karena kepercayaan. KDMP akan kuat jika didukung sistem yang matang dan tidak terburu-buru,” tambahnya.
Ia menyatakan pihaknya siap berdialog dengan semua pemangku kepentingan. “Tujuan pemerintah dan Asprindo sama, ekonomi desa maju. Namun kami ingin memastikan prosesnya tidak meninggalkan siapa pun, baik konsumen maupun pekerja yang sudah ada hari ini,” pungkasnya. (Rat)
