Klungkung-RMNews: Citra pariwisata Bali bagian timur kini tengah diuji. Infrastruktur di kawasan Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan yang menjadi destinasi unggulan wisata dunia, kini rusak parah dan membahayakan keselamatan warga serta wisatawan.
Kondisi ini menjadi sorotan serius DPD RI asal Bali, I Komang Marta Jiwa, yang menilai pembangunan di tiga pulau Klungkung tidak berjalan seimbang antara kebutuhan wisata dan kelestarian lingkungan.
“Kita tidak bisa membiarkan pembangunan yang merusak alam dan membahayakan masyarakat. Infrastruktur yang rusak bukan hanya soal jalan atau jembatan, tapi juga soal citra Bali di mata dunia,” ujar Martajiwa, Rabu (22/10).
Laporan lapangan dari Bali Media Partner menunjukkan sejumlah fakta mengkhawatirkan diantaranya, Jalan-jalan utama di Nusa Penida rusak berat dan rawan kecelakaan. Jembatan Kuning, ikon penghubung antara Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan, mulai keropos. Pelabuhan baru di Nusa Ceningan, yang dibangun dengan dana miliaran rupiah, belum bisa difungsikan maksimal karena desain tidak sesuai kondisi pasang-surut laut.
“Pembangunan harus punya visi jangka panjang. Jangan sampai proyek besar justru menimbulkan masalah baru, apalagi di kawasan wisata yang jadi wajah Bali,” tegas Martajiwa.
Selain masalah infrastruktur, ia juga menyoroti banyaknya vila dan bangunan wisata di kawasan pesisir yang diduga belum memiliki izin lengkap melalui sistem OSS (Online Single Submission). Menurutnya, sistem perizinan nasional tersebut tidak mempertimbangkan nilai-nilai adat dan keseimbangan lingkungan khas Bali.
“Bali punya karakteristik tersendiri. Penerapan sistem perizinan harus disesuaikan dengan kearifan lokal agar pembangunan tidak merusak alam dan budaya,” ujarnya.
Martajiwa berkomitmen akan berkoordinasi dengan Bupati Klungkung dan Dinas PUPR untuk mendorong perbaikan infrastruktur yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Ia juga menegaskan akan membawa persoalan ini ke tingkat pusat agar pembangunan di Bali tidak hanya berorientasi ekonomi, tetapi juga menjaga harmoni antara manusia dan alam.
“Kalau kita biarkan, pariwisata Bali akan kehilangan jati dirinya. Kita harus kembalikan keseimbangan itu,” pungkasnya.
Hingga berita ini dirilis, Pemkab Klungkung dan DPRD Klungkung belum memberikan tanggapan resmi atas sorotan DPD RI tersebut. Masyarakat setempat berharap pemerintah segera bertindak, sebelum pariwisata Nusa Penida berubah dari surga menjadi masalah ekologis baru. (SKR).
