Rakyatmerdekanews.co.id, Jakarta — Momentum Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pada 17 Agustus 2026 menjadi titik refleksi kritis untuk menguji sejauh mana cita-cita luhur para pendiri bangsa telah terealisasi.
Kemerdekaan de jure yang diraih pada tahun 1945 dinilai harus terus ditransformasikan menjadi kemerdekaan substantif, yakni terwujudnya keadilan sosial, kemandirian ekonomi serta kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Hal tersebut ditegaskan oleh Chairman Mubarok Institute, Fadhil As.
Mubarok atau Gus Fadhil saat menyampaikan keterangan kepada awak media di Jakarta, Jum’at (14/8/2026), dalam pandangan refleksinya menyambut usia ke-81 tahun Republik Indonesia. Menurutnya, Pembukaan UUD 1945 secara filosofis telah meletakkan tatanan ontologis bahwa kemerdekaan Indonesia berdiri atas perpaduan antara ikhtiar spiritual dan dorongan etis kebangsaan.
“Kemerdekaan yang diraih pada 1945 sejatinya merupakan jembatan emas menuju kemerdekaan substantif. Namun refleksi kritis pada usia ke-81 tahun republik ini menunjukkan bahwa tantangan terbesar bangsa tidak lagi bersumber dari agresi fisik kolonialisme asing, melainkan dari bentuk penjarahan modern berupa korupsi sistemik, praktik oligarki serta patronase kekuasaan yang mengancam sendi-sendi kedaulatan nasional,” tegas Fadhil.
Dalam perspektif sosiologi-politik dan hukum tata negara, Fadhil menilai bahwa praktik pembiaran kebocoran sumber daya nasional merupakan reproduksi dari gaya ekstraktif era kolonial yang dilestarikan oleh jejaring elit politik-ekonomi. Struktur kekuasaan transaksional warisan masa lalu tidak hanya meninggalkan beban utang dan penyalahgunaan kewenangan tetapi juga menyandera lembaga-lembaga independen negara.
Korupsi berskala jumbo yang merenggut hak-hak dasar rakyat atas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur pada hakikatnya adalah bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita luhur para pendiri bangsa.
Konsolidasi kebangsaan saat ini menuntut paradigma baru: Indonesia harus merdeka secara hakiki dari para koruptor dan instrumen negara tidak boleh lagi dijadikan benteng perlindungan bagi kelompok oligarki.
Lebih lanjut, Mubarok Institute menekankan pentingnya sinergi antara gerakan moral masyarakat sipil, khususnya pilar keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) melalui orientasi high politics dengan kepemimpinan eksekutif yang tegas dan patriotik.
Merujuk pada kaidah fundamental Fikih Siyasah, yaitu Tasharruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manutun bil-maslahah (setiap kebijakan dan tindakan pemimpin harus diorientasikan sepenuhnya pada kemaslahatan publik), Fadhil menyebut bahwa lembaga keagamaan dan kekuatan kritis bangsa harus konsisten menjalankan fungsi sebagai moral compass.
Ketika kekuatan sipil dan lembaga keagamaan konsisten menjadi pemandu moral tanpa terjebak dalam pragmatisme politik kursi, negara memiliki benteng pertahanan yang kokoh agar roda pemerintahan tidak menyimpang dari amanat konstitusi.
Pertautan antara pengawalan moral sipil dan eksekusi kebijakan negara tersebut, menurut Fadhil, menemukan momentum strategisnya di bawah kepemimpinan patriotik Presiden Prabowo Subianto.
Ia menilai, jiwa nasionalisme yang menjiwai arah kepemimpinan nasional saat ini terpancar lewat langkah-langkah strategis pemerintah dalam mengeliminasi kebocoran anggaran, menindak tegas praktik korupsi tanpa pandang bulu serta menata ulang birokrasi agar murni melayani kepentingan nasional.
Kepemimpinan berorientasi patriotik memahami bahwa penegakan hukum yang lugas dan konsisten merupakan syarat mutlak bagi terciptanya kepastian hukum, stabilitas investasi dan pemulihan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Kebangkitan nasionalisme ekonomi diwujudkan melalui keberanian politik menguasai, mengelola dan mengoptimalkan aset strategis serta kekayaan alam nasional demi nilai tambah sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Mengakhiri keterangannya, Fadhil As. Mubarok menyatakan bahwa perpaduan antara landasan filosofis Pembukaan UUD 1945, independensi moral kekuatan sipil dan ketegasan eksekutif Presiden Prabowo memberikan pijakan optimisme yang rasional bagi masa depan Indonesia.
Pembersihan sisa-sisa jaringan oligarki dan koruptor warisan masa lalu memang memerlukan konsistensi, keberanian serta waktu. Namun dengan kemauan politik yang kuat dan dukungan rakyat yang solid, tata kelola pemerintahan yang bersih, jujur dan berintegritas pasti dapat diwujudkan.
Dengan memegang teguh rahmat Allah SWT dan mengobarkan kembali keinginan luhur seluruh rakyat, Indonesia diyakini mampu melangkah keluar dari pintu gerbang menuju wujud nyata Indonesia sebagai Negara Maju yang berdikari, berdaulat dan bermartabat. (Red)
