Rakyatmerdekanews.co.id, JAKARTA – Refleksi dari drama Korea Divorce Attorney Shin menunjukkan bahwa hukum keluarga di Indonesia membutuhkan pendekatan yang progresif terkait persoalan perceraian, pembagian harta, dan hak asuh anak.
”Dalam perceraian orang tua, anak-anak sering kali menjadi korban tersembunyi; tugas kita adalah melindungi perasaan mereka sebisa mungkin,” merupakan salah satu pesan menarik dalam drama Korea Divorce Attorney Shin.
Kutipan tersebut menggambarkan bahwa perkara keluarga tidak semata-mata merupakan persoalan mengenai hak dan kewajiban yang dapat dibaca secara tekstual dari peraturan perundang-undangan.
Di balik setiap perkara terdapat hubungan manusia, konflik, luka, harapan, serta kepentingan anak yang harus dilindungi.
Divorce Attorney Shin menarik untuk ditelisik karena menghadirkan berbagai persoalan hukum keluarga, mulai dari perceraian, hubungan orang tua dan anak, harta dalam perkawinan, hingga persoalan pengasuhan dan perlindungan anak.
Drama yang terdiri atas 12 episode tersebut memang dibangun berdasarkan sistem hukum dan realitas sosial Korea Selatan. Namun, persoalan keluarga yang ditampilkan memiliki relevansi universal dengan persoalan yang juga ditemukan dalam praktik hukum keluarga Indonesia.
Oleh karena itu, drama ini dapat menjadi medium refleksi untuk melihat bagaimana konflik keluarga tersebut apabila dibaca berdasarkan perspektif hukum keluarga Indonesia.
Dari berbagai konflik yang ditampilkan, terdapat tiga persoalan yang menarik untuk dikaji, yaitu gugatan perceraian berdasarkan prinsip fault-based divorce dan no-fault divorce, pembagian harta bersama berdasarkan prinsip keadilan substantif, serta pencabutan atau pengalihan hak asuh anak dengan menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama.
1. Gugatan Perceraian Berdasarkan Prinsip Fault-Based Divorce dan No-Fault Divorce
Fault-based divorce merupakan pendekatan yang menempatkan kesalahan salah satu pihak sebagai dasar penting dalam perceraian.
Sebaliknya, no-fault divorce tidak menjadikan pembuktian kesalahan pasangan sebagai dasar utama, melainkan menitikberatkan pada kenyataan bahwa perkawinan telah mengalami keretakan.
Dalam Divorce Attorney Shin, persoalan tersebut terlihat pada perkara seorang perempuan penyiar radio yang berselingkuh dengan pria lain. Perselingkuhan tersebut diketahui suaminya dan kemudian menjadi salah satu pemicu keretakan rumah tangga.
Dalam proses persidangan, masing-masing pihak berusaha mengungkap kesalahan pasangannya untuk menunjukkan siapa yang dianggap bertanggung jawab atas berakhirnya perkawinan.
Jika dikaitkan dengan hukum Indonesia, perceraian tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa alasan. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah upaya perdamaian tidak berhasil dan harus terdapat cukup alasan bahwa suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai pasangan.
Alasan-alasan perceraian kemudian dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan, khusus bagi masyarakat Islam, Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.
Dengan demikian, hukum perceraian Indonesia tidak menganut prinsip no-fault secara mutlak. Perceraian tetap harus didasarkan pada alasan yang ditentukan hukum. Namun, hal tersebut tidak berarti hakim harus selalu menentukan siapa pihak yang paling bersalah. Hal ini terutama terlihat pada alasan berupa perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Dalam perkara demikian, fokus pemeriksaan bukan semata-mata menemukan pihak yang harus disalahkan, tetapi menilai apakah perkawinan telah mengalami keretakan yang sedemikian rupa sehingga tidak terdapat harapan untuk hidup rukun kembali.
Pendekatan tersebut berkaitan dengan konsep broken marriage. Perkawinan tidak dipertahankan semata-mata karena ikatan formal masih ada apabila secara faktual kehidupan rumah tangga telah kehilangan fungsi dan tujuannya. Hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menekankan bahwa dalam perkara perceraian yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan masih dapat dipertahankan. Apabila sudah tidak dapat dipertahankan, perceraian dapat menjadi jalan keluar yang lebih maslahat.
2. Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Prinsip Keadilan Substantif
Persoalan kedua adalah sengketa harta yang diperoleh selama perkawinan. Dalam drama, terdapat harta berupa gedung yang secara yuridis terdaftar atas nama orang tua suami, sementara berdasarkan fakta cerita, harta tersebut diperoleh dalam masa perkawinan dan tidak dapat dilepaskan dari kontribusi istri dalam menopang kehidupan keluarga.
Dalam hukum Indonesia, harta yang diperoleh selama perkawinan pada prinsipnya merupakan harta bersama, sedangkan harta bawaan, hadiah, dan warisan berada di bawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang tidak ditentukan lain. Bagi masyarakat Islam, Pasal 85, Pasal 91, dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam memberikan pengaturan lebih lanjut. Pasal 97 KHI pada prinsipnya menentukan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas seperdua harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
Namun, pembagian harta bersama tidak selalu dapat dipandang sebagai persoalan matematis semata. Pekerjaan rumah tangga, pengasuhan anak, dukungan terhadap pasangan, serta upaya mempertahankan kehidupan keluarga merupakan bentuk kontribusi yang tidak selalu tercermin dalam dokumen kepemilikan.
Dalam praktik peradilan, terdapat perkembangan menuju penerapan keadilan substantif.
Salah satunya terlihat dalam Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 278/Pdt.G/2005 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/2010 yang menegaskan pentingnya rasa keadilan dengan memperhatikan kontribusi pasangan. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pembagian harta bersama tidak semata-mata berkaitan dengan angka “½ untuk suami dan ½ untuk istri”, tetapi juga mengenai keadilan atas kontribusi masing-masing pihak.
3. Pencabutan Hak Asuh Anak dan Prinsip The Best Interests of the Child
Persoalan ketiga adalah pengasuhan anak. Dalam drama, persoalan pengasuhan tidak hanya melibatkan orang tua, tetapi juga kerabat yang berusaha melindungi kepentingan anak.
Dalam hukum keluarga Indonesia, kewajiban orang tua terhadap anak tetap ada meskipun perkawinan berakhir. Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan menegaskan kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak. Sementara itu, Pasal 49 membuka kemungkinan pencabutan kekuasaan orang tua apabila orang tua sangat melalaikan kewajibannya atau berkelakuan sangat buruk.
Bagi masyarakat Islam, Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam memberikan kerangka mengenai hadhanah setelah perceraian. Anak yang belum mumayyiz pada prinsipnya berada dalam pemeliharaan ibu, tetapi hukum juga membuka kemungkinan pengalihan pengasuhan apabila pemegang hadhanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak.
Dengan demikian, hak asuh tidak dapat dipandang sebagai hak absolut orang tua. Di sinilah prinsip the best interests of the child menjadi penting. Sengketa hak asuh seharusnya tidak semata-mata menjadi pertarungan mengenai siapa yang paling berhak atas anak, tetapi mengenai siapa yang paling mampu menjamin tumbuh kembang, keselamatan, kenyamanan, dan perlindungan anak.
Divorce Attorney Shin menunjukkan bahwa persoalan hukum keluarga selalu berkaitan erat dengan kehidupan manusia. Drama tersebut dapat menjadi medium literasi hukum karena menghadirkan persoalan yang juga ditemukan dalam praktik peradilan, meskipun latar hukumnya berbeda.
Tiga persoalan yang dibahas memperlihatkan bahwa hukum keluarga tidak dapat dilepaskan dari konteks konkret para pihak. Dalam perkara perceraian, fokus tidak selalu harus diarahkan pada siapa yang paling bersalah, tetapi pada apakah perkawinan masih dapat dipertahankan.
Dalam perkara harta bersama, pembagian tidak semata-mata persoalan matematis, tetapi juga harus mempertimbangkan kontribusi dan keadilan. Sementara dalam perkara pengasuhan anak, kepentingan terbaik anak harus ditempatkan sebagai orientasi utama.
Sebagaimana pesan YM. Ibu Indiyah Noer Hidayati, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Surakarta, bahwa “Pekerjaan kita tidak mudah, karena yang kita periksa dan adili adalah perasaan orang.” Kalimat tersebut menjadi pengingat bahwa perkara keluarga bukan sekadar rangkaian fakta, dalil, bukti, dan norma hukum.
Di balik setiap perkara terdapat manusia dengan perasaan, harapan, luka, dan kehidupan yang akan terus berjalan setelah putusan dijatuhkan. (Red)
