Oleh: BR. Hannan Tirtadinala | Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Sering kali kita terjebak dalam penafsiran agama yang dangkal, di mana keislaman seseorang hanya diukur dari atribut lahiriah, simbol-simbol formal atau retorika yang menggema di panggung politik. Padahal jika kita merenungkan esensi nilai-nilai keislaman secara lebih mendalam, manifestasi iman sejatinya terletak pada bagaimana ajaran tersebut ditransformasikan menjadi tindakan nyata yang memberikan kemanfaatan luas bagi banyak orang. Dalam konteks kepemimpinan nasional, saya melihat bahwa orientasi keagamaan tidak seharusnya berhenti pada simbolisasi ritual semata, melainkan harus hadir sebagai spirit etis, elan vital dan pijakan moral yang melandasi setiap kebijakan publik demi tercapainya keadilan sosial serta kemakmuran rakyat.
Ketika kita membedah konsep kepemimpinan Prabowo Subianto dari sudut pandang substantif, kita akan menemukan bahwa esensi ajaran Islam terintegrasi secara kuat ke dalam visi berbangsa dan bernegara. Keberislaman yang dipraktikkan berfokus pada aktualisasi nilai-nilai universal Islam, seperti keadilan, kejujuran, kepedulian terhadap kaum dhuafa serta komitmen penuh dalam menegakkan kedaulatan rakyat. Pendekatan ini tidak menonjolkan jualan politik identitas yang kerap memecah belah, melainkan menghadirkan Islam sebagai nilai-nilai substantif (rahmatan lil ‘alamin) yang merangkul semua elemen bangsa tanpa membeda-bedakan latar belakang suku, agama maupun ras.
Kita dapat menyaksikan bagaimana komitmen kemanusiaan tersebut mewujud dalam berbagai kebijakan strategis berorientasi pro-rakyat. Salah satu wujud nyata dari pengamalan nilai-nilai kepemimpinan Islam adalah perhatian yang mendalam terhadap kesejahteraan sosial, ketercukupan gizi masyarakat serta jaminan kepastian hidup bagi golongan miskin dan rentan. Dalam kerangka filosofis Islam, seorang pemimpin adalah pelayan rakyat (sayyidul qaumi khadimuhum), sehingga keberhasilan sebuah kepemimpinan diukur dari sejauh mana kebijakan negara mampu mengentaskan kemiskinan dan memberikan perlindungan nyata bagi seluruh warga negaranya.
Selain dalam ranah kesejahteraan sosial bahwa kita juga melihat dorongan moral yang sangat kuat dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Ketegangan dan keberanian untuk menindak tegas praktik korupsi merupakan manifestasi dari amar ma’ruf nahi munkar serta bentuk keteladanan kepemimpinan yang bersih, jujur dan berintegritas. Langkah-langkah konkrit ini mencerminkan semangat keadilan substantif, di mana kekayaan negara ditata dan dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk memperkaya segelintir elite atau kelompok tertentu semata.
Dalam pergaulan internasional tentu kita menyaksikan bagaimana prinsip politik luar negeri bebas aktif dijalankan secara teguh untuk mengusung nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian dunia. Landasan diplomasi ini sejalan dengan spirit keislaman yang menolak segala bentuk penjajahan, kezaliman dan penindasan di muka bumi. Ketika kita mengamati peran aktif Indonesia dalam menyuarakan hak-hak kemanusiaan di panggung global, di situlah terlihat keberanian dan ketegasan seorang pemimpin yang memosisikan bangsa ini sebagai kekuatan alternatif yang disegani serta menjadi pilar perdamaian dunia.
Keteladanan ini juga tercermin dalam aspek persatuan nasional dan semangat rekonsiliasi yang terus diupayakan untuk merekatkan kebangsaan. Kita memahami bahwa dalam tradisi sejarah Islam, kepemimpinan yang berhasil adalah kepemimpinan yang mampu merangkul perbedaan, mengutamakan permaafan dan membangun persaudaraan di atas puing-puing perselisihan politik. Sikap merangkul semua pihak, membuka ruang dialog serta mengedepankan persatuan nasional merupakan cerminan nyata dari karakter kepemimpinan yang bijaksana, inspiratif dan berjiwa besar demi kemajuan bersama.
Sesungguhnya kita perlu melihat bagaimana pengelolaan instrumen ekonomi dan filantropi Islam, seperti zakat dan pajak, diarahkan secara konseptual untuk penguatan kesejahteraan masyarakat. Sinergi antara kewajiban keagamaan dan kewajiban bernegara ini menunjukkan pemahaman mendalam bahwa instrumen keuangan harus didayagunakan secara produktif guna menopang pembangunan nasional. Melalui tata kelola yang transparan dan akuntabel, zakat tidak hanya dipandang sebagai ritual ibadah, melainkan sebagai daya dorong transformatif yang mampu menggerakkan roda ekonomi rakyat bawah.
Model keberagamaan seperti ini memberikan pelajaran berharga bagi kita bahwa Islam tidak boleh dipersempit menjadi komoditas politik elektoral yang memisahkan bangsa. Islam substantif hadir sebagai nilai penggerak yang dinamis, menuntun kita untuk berjiwa patriotik, mencintai tanah air dan senantiasa berjuang demi martabat bangsa. Keberagamaan yang diwujudkan dalam tindakan nyata, keteladanan moral dan pengabdian tanpa pamong kepada negara adalah wujud keberislaman yang paling autentik dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh seluruh rakyat Indonesia.
Dengan demikian kita menyimpulkan bahwa kepemimpinan berlandaskan nilai substantif Islam adalah tentang menghadirkan negara yang adil, makmur dan beradab. Dengan memadukan keberanian, ketegasan, rasa empati yang mendalam terhadap rakyat kecil serta komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan, harapan akan Indonesia yang terang benderang menjadi kian nyata. Melalui langkah-langkah nyata tersebut, kita optimis bahwa masa depan bangsa akan senantiasa dinaungi oleh keadilan, keberkahan serta kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.(*)
