Kasus Keracunan MBG Mencuat di Purworejo, DPRD Soroti Standar Dapur hingga Dugaan Mark Up Anggaran ‎

‎Rakyatmerdekanews.co.id, PURWOREJO – Rentetan kasus keracunan makanan yang diduga berkaitan dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Purworejo menjadi perhatian DPRD setempat.
‎Wakil Ketua Komisi IV DPRD Purworejo, Ivan Fatchan Gani Wardhana, SE, MM, meminta seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG memperketat pengawasan, khususnya terhadap standar pengolahan dan penyajian makanan.
‎”Kami turut prihatin atas kejadian keracunan massal yang terjadi. Semoga anak-anak lekas membaik, segera diberikan kesehatan dan bisa kembali bersekolah,” kata Ivan, Jumat (25/9/2026).
‎
‎Menurut Ivan, kejadian tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius bagi seluruh SPPG. Ia meminta setiap dapur SPPG benar-benar menjalankan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
‎”Semua SPPG harus mematuhi SOP dapur. Karena fakta di lapangan masih banyak dapur yang belum berstandar,” tegasnya.
‎
‎Ia juga meminta Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Purworejo meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh SPPG. Menurutnya, pengawasan tidak cukup dilakukan setelah terjadi persoalan, tetapi harus dilaksanakan secara berkala dan proaktif.
‎”Kami meminta Korwil BGN Purworejo melakukan pengawasan lebih ketat dan pembinaan kepada semua SPPG secara berkala,” ujarnya.
‎
‎Selain itu, Ivan mendorong Satgas MBG tingkat kabupaten lebih aktif turun langsung ke lapangan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengetahui persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan program sekaligus mendengar keluhan masyarakat.
‎”Satgas tingkat kabupaten harus bertindak tegas. Jangan hanya bergerak setelah terjadi kasus keracunan, tetapi juga memantau langsung ke lapangan dan mendengarkan suara masyarakat,” imbuhnya.
‎
‎Ivan menyebut masih ada persoalan yang tidak terungkap karena siswa maupun orang tua merasa khawatir menyampaikan keluhan.
‎”Realitanya, banyak masalah yang tidak terekspos karena siswa dan orang tua merasa takut akan terjadinya intimidasi,” ungkapnya.
‎Sekolah Diminta Tak Tutupi Persoalan
‎
‎Komisi IV DPRD Purworejo juga mengingatkan kepala sekolah di semua jenjang pendidikan penerima program MBG agar tidak menutup-nutupi apabila terjadi persoalan dalam pelaksanaannya.
‎Pihak sekolah, kata Ivan, harus menyampaikan setiap kejadian secara terbuka agar dapat segera ditindaklanjuti dan ditangani.
‎”Jangan sampai kepala sekolah bermain mata dengan pemilik SPPG dengan menutupi kejadian ketika terjadi permasalahan. Ini menyangkut nyawa anak bangsa,” tegas Ivan.
‎
‎Tak hanya menyoroti aspek keamanan makanan, Ivan juga menyinggung pengelolaan anggaran pembelian bahan baku oleh yayasan atau pengelola SPPG.
‎Ia meminta anggaran untuk pembelian bahan baku benar-benar digunakan sesuai peruntukannya dan tidak terjadi penggelembungan harga.
‎”Uang belanja bahan baku makanan harus betul-betul dibelanjakan. Jangan sampai terjadi mark up atau penggelembungan harga dengan modus belanja di koperasi yayasan itu sendiri,” katanya.
‎
‎Ivan juga meminta mekanisme penunjukan pemasok dilakukan secara transparan. Menurutnya, proses tersebut tidak boleh digunakan untuk kepentingan pihak tertentu yang masih memiliki hubungan dengan yayasan pengelola SPPG.
‎”Jangan seolah-olah menunjuk supplier, padahal orang tersebut masih bagian dari yayasan sendiri,” tegasnya.
‎
‎Politisi Partai NasDem itu menegaskan, program MBG memiliki tujuan yang baik. Karena itu, pelaksanaannya di lapangan harus diawasi agar tujuan program tidak terganggu oleh persoalan dalam pengelolaan maupun keamanan makanan.
‎
‎”Jangan sampai program yang bertujuan baik dari Presiden justru pada tataran pelaksanaan menimbulkan masalah akibat para pelaku di lapangan tidak profesional dan hanya mengejar keuntungan semata,” tandas Ivan. (Kun)