Rakyatmerdekanews, Jakarta – Belanda menukar penjara dengan rompi kerja sosial.
Di Belanda, sejumlah fasilitas penjara tua justru beralih fungsi menjadi hotel butik, pusat kebudayaan, hingga hunian sosial.
Ada kondisi kontras yang seringkali sulit dicerna oleh nalar hukum konvensional kita yang terlampau lama akrab dengan kultur tembok tinggi dan kawat berduri.
Di Belanda, sejumlah fasilitas penjara tua justru beralih fungsi menjadi hotel butik, pusat kebudayaan, hingga hunian sosial. Fenomena ini bukan terjadi karena angka kriminalitas di negara tersebut mendadak nihil, melainkan akibat adanya kesadaran kolektif negara untuk mengakhiri orientasi retributif yang mengagungkan angka pemenjaraan.
Ketika delegasi Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) yang dipimpin langsung Hakim Agung Kamar Pidana sekaligus Plt. Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Kumdil MA RI, Dr. H. Syamsul Arief, S.H., M.H. tanggal (9/11/2026) menginjakkan kaki di kantor cabang Reclassering Nederland, Amsterdam, mereka mendapati sebuah kenyataan peradilan yang telah lama ditinggalkan oleh paradigma kolonial kita: sel-sel penjara dikosongkan secara sistematis sejak periode 2018–2019 melalui optimalisasi kerja sosial (taakstraf/werkstraf) dan pengawasan kemasyarakatan.
IRONI 107 TAHUN WARISAN KOLONIAL
Ironi sejarah ini terasa kian menusuk ketika ditarik ke garis masa ke belakang. Lebih dari seabad lalu, dari tanah Eropa inilah Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie (WvS 1918) dilegasikan ke Nusantara yang kemudian setelah kemerdekaan Indonesia disahkan melalui Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Warisan kolonial itu kita rawat selama lebih dari 107 tahun sebagai kompas pemidanaan nasional.
Kini, di tengah gelombang pemberlakuan KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) dan KUHAP baru yang melahirkan pidana pengawasan (Pasal 75–77) serta pidana kerja sosial (Pasal 85) sebagai pidana pokok alternatif, pertanyaan mendasarnya menggelegar di ruang batin para penegak hukum kita: Dapatkah keadilan disebut paripurna ketika palu penghukuman diketuk, namun kesempatan bagi pelanggar hukum untuk memperbaiki dirinya justru ditutup rapat oleh tembok-tembok penjara?
FAKTA MEMPRIHATINKAN: OVERCROWDING 81,4%
Mari menatap data dengan jujur tanpa harus membungkusnya dengan retorika birokratis. Data statistik sistem pemasyarakatan di Indonesia menunjukkan situasi yang memprihatinkan akibat krisis overcrowding yang kronis. Berdasarkan data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan per 19 Oktober 2026, jumlah penghuni Lapas dan Rutan di Indonesia mencapai 281.136 orang, jauh melampaui kapasitas hunian sebesar 154.991 orang, sehingga terjadi overcrowding sebesar 81,4% atau kelebihan penghuni sebanyak 126.145 orang.
Angka 279.000 jiwa di balik jeruji bukan sekadar statistik administratif di atas kertas. Ia adalah sebuah beban kemanusiaan yang melumpuhkan esensi utama dari pemasyarakatan itu sendiri.
Sebaliknya, Belanda membaca kalkulasi makro ini melalui kacamata ekonomi kriminologi yang dingin namun sangat manusiawi. Dalam sesi dialog di Amsterdam, terungkap riset tim ekonom universitas yang menghitung nilai manfaat dari setiap satu euro dana publik yang diinvestasikan pada program Reclassering.
Hasilnya mencengangkan: ketika seorang pelaku kejahatan dialihkan dari sel penjara ke program pidana kerja sosial yang terarah, negara secara langsung menghemat hingga 300 juta Euro dari pos pengeluaran biaya operasional penjara (avoided costs), proses peradilan lanjutan, hingga biaya logistik pengawalan.
Lebih jauh lagi, riset kriminologi jangka panjang membuktikan bahwa anak-anak dari narapidana yang mendekam di penjara memiliki probabilitas yang jauh lebih tinggi untuk jatuh ke dalam lingkaran hitam kriminalitas antargenerasi (intergenerational crime cycle).
PELAJARAN REVOLUSIONER: YAYASAN SWASTA, BUKAN DINAS PEMERINTAH
Satu hal paling revolusioner yang diserap delegasi Mahkamah Agung dari kunjungan ini adalah meruntuhkan mitos birokrasi sentralistik.
Jawaban narasumber Raymond di Reclassering Nederland membuka cakrawala berpikir yang radikal. Lembaga tersebut bukanlah instansi pemerintah, melainkan sebuah yayasan swasta independen (stichting) yang beroperasi di 5 wilayah regional dan menaungi 11 distrik pengadilan. Akar historisnya bermula pada tahun 1823, di mana kelompok masyarakat sipil dan gerakan keagamaan tergerak oleh nurani kemanusiaan untuk menuntun para mantan narapidana kembali hidup bermartabat. Negara baru hadir pada tahun 1915 untuk memberikan pengakuan hukum dan kucuran subsidi setelah sistem pidana bersyarat diperkenalkan.
Status sebagai yayasan independen ini memberikan mereka posisi tawar moral dan kebebasan intelektual yang mutlak. Hampir 100 persen pendanaannya memang disuplai oleh APBN melalui skema subsidi berbasis kinerja (output-based subsidy) dari Kementerian Kehakiman dan Keamanan, namun mereka bebas dari intervensi birokrasi harian.
Bagi Mahkamah Agung RI, khususnya Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Kumdil pembelajaran lintas batas ini menjadi fondasi krusial dalam merumuskan kebijakan diklat hakim ke depan. Bahwa penegakan hukum modern tidak lagi diukur dari seberapa angkuh palu diketuk untuk memenjarakan, melainkan dari seberapa tangguh institusi keadilan merajut kembali martabat manusia yang tersesat agar kembali memberi arti bagi masyarakatnya.
(Red)
