Rakyatmerdekanews
.co.id, Jakarta – Di tengah akselerasi implementasi program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto, Mubarok Institute memberikan catatan kritis yang komprehensif. Sebagai lembaga yang konsisten mengawal kebijakan publik, Mubarok Institute menekankan pentingnya harmonisasi antara program pemenuhan gizi anak dengan muruah dunia pendidikan nasional.
Chairman of Mubarok Institute, Fadhil As. Mubarok atau yang akrab disapa Gus Fadhil, menegaskan bahwa niat luhur Presiden Prabowo dalam memutus mata rantai stunting melalui program MBG adalah manifestasi nyata dari kehadiran negara sebagai pelindung segenap tumpah darah. Menurutnya, program ini bukan sekadar distribusi pangan, melainkan investasi jangka panjang untuk mencetak generasi emas Indonesia yang kompetitif dan sehat.
”Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, kita melihat sebuah ketulusan dan keberanian luar biasa. Beliau adalah pemimpin yang turun langsung ke akar rumput, memahami penderitaan rakyat akibat ketimpangan ekonomi dan berani mengambil langkah ekstrem memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Ketegasan ini adalah fondasi bagi pemerintahan yang bersih dan merakyat,” ujar Gus Fadhil dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Kendati memberikan apresiasi penuh, Mubarok Institute menyoroti adanya keresahan di kalangan pendidik. Berdasarkan serapan aspirasi di lapangan, para guru mulai merasa terbebani oleh urusan administratif logistik dalam distribusi program MBG. Gus Fadhil mengingatkan bahwa sekolah harus tetap menjadi “kawah candradimuka” bagi transformasi ilmu pengetahuan, bukan menjadi gudang logistik yang menguras waktu dan energi tenaga pendidik.
”Para guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Kita harus mendengar alarm keresahan mereka. Jika guru terlalu banyak dibebani urusan teknis di luar koridor akademik, maka produktivitas mereka dalam mendidik akan terganggu. Pemerintah harus merespons ini dengan pendekatan partisipatif yang solutif,” tegas tokoh yang juga dikenal sebagai akademisi dan praktisi hukum ekonomi ini.
Gus Fadhil mengusulkan perlunya restrukturisasi manajemen distribusi MBG. Mubarok Institute mendesak pemerintah untuk membentuk unit tata kelola yang profesional dan terpisah dari struktur operasional sekolah. Dengan demikian, distribusi makanan akan tetap berjalan masif, namun guru dapat kembali fokus sepenuhnya pada tugas utama mereka sebagai pendidik.
Lebih lanjut, Gus Fadhil menekankan bahwa program MBG memiliki potensi besar sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan jika dikelola dengan manajemen yang bersih. Melibatkan UMKM, petani lokal dan peternak rakyat secara langsung adalah strategi cerdas untuk memastikan aliran modal pembangunan berputar di tingkat bawah, bukan hanya berhenti di level elit.
”Kepastian hukum yang ditegakkan Presiden Prabowo memberikan optimisme bahwa program besar ini tidak akan terjerumus ke dalam praktik korupsi. Kepercayaan publik yang tinggi adalah modal sosial kita. Jika manajemennya bersih dan profesional, maka program MBG akan menjadi bukti nyata keberhasilan negara dalam menyejahterakan rakyat kecil secara adil dan merata,” tambah dosen pengampu mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis ini di FEB UIN Jakarta.
Dalam pandangan Mubarok Institute, setiap perbedaan pendapat dan catatan kritis yang disampaikan adalah bagian dari pendewasaan demokrasi. Gus Fadhil meyakini bahwa Presiden Prabowo adalah sosok pemimpin inspirator yang memegang teguh semangat rekonsiliasi nasional.
”Kita percaya bahwa tujuan akhir kita satu, yaitu mencapai kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Mubarok Institute akan terus memberikan dukungan objektif sekaligus catatan kritis yang konstruktif demi menjaga setiap kebijakan berada di jalur yang benar sesuai konstitusi. Tantangan teknis saat ini harus kita ubah menjadi peluang emas untuk membangun sistem yang holistik,” pungkas Gus Fadhil.
Berita ini menutup dengan penegasan bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo tengah berada di jalur yang tepat untuk menjadi kekuatan alternatif di panggung dunia, di mana ekonomi kerakyatan berkembang subur, stunting dapat ditekan hingga titik nol dan martabat pendidikan tetap terjaga sebagai pilar utama kemajuan bangsa. (Red)
