Rakyatmerdekanews.co.id, Jakarta – Penangkapan 12 tersangka terorisme oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam operasi serentak sejak Jumat, 2 Oktober 2026 yang tersebar di enam provinsi meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Riau, hingga Maluku Utara menjadi bukti empiris bahwa negara tidak pernah melanggengkan ruang kompromi terhadap ancaman nirmiliter.
Operasi penegakan hukum berskala nasional ini secara langsung mengonfirmasi komitmen politik kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam memagari ideologi bangsa dari infiltrasi paham radikal yang terafiliasi dengan jaringan Daulah Islamiyah maupun konsolidasi kelompok ekstremis lainnya.
Penindakan di berbagai kawasan strategis tersebut menegaskan bahwa kita sebagai warga negara mendapat jaminan keamanan yang berlanjut dari negara melalui ketegasan mengawal ruang publik dan kehidupan beragama agar tetap steril dari ancaman terorisme. Tindakan tegas ini bukan sekadar rutinitas operasional kepolisian, melainkan bentuk konkret dari kehadiran negara (state presence) dalam menjaga eksistensi Pancasila sebagai kalimatun sawa’ atau titik temu berbangsa.
Dalam tinjauan akademis saya menilai bahwa upaya memutus rantai radikalisme tidak akan pernah cukup jika hanya mengandalkan tindakan hukum represif di lapangan, melainkan harus ditopang oleh penguatan paradigma beragama yang inklusif, rasional dan humanistis di tengah masyarakat.
Di sinilah letak urgensi penyemaian moderasi beragama yang berlandaskan pada tiga pilar utama, yaitu tawasuth (mengambil jalan tengah yang rasional), tawazun (keseimbangan proporsional dalam berpikir dan bertindak), serta tasamuh (toleransi yang aktif dan konstruktif terhadap perbedaan).
Ketika paham radikal berusaha membelah tatanan masyarakat melalui propaganda kekerasan dan eksklusivisme doktrinal, kita perlu mengembalikan agama ke khitahnya sebagai pendorong utama rasa cinta, empati dan kasih sayang antarsesama manusia dalam proses pembangunan nasional.
Keagamaan yang tercerahkan tidak boleh berhenti pada ritus formal belaka, melainkan harus mengejawantah menjadi energi transformatif yang memperkuat solidaritas sosial dan mengokohkan integrasi nasional.
Keterkaitan erat antara keberhasilan operasi penindakan terorisme tersebut dan komitmen politik Presiden Prabowo menyingkap narasi besar tentang pentingnya menjaga agama agar senantiasa berorientasi pada nilai rahmatan lil’alamiin (rahmat bagi semesta alam).
Beragama secara rahmatan lil’alamiin menuntut kita untuk menjadikan pesan keagamaan sebagai sumber kedamaian, keadilan dan kemaslahatan umum, bukan sebagai alat legitimasi konflik, instrumentalisasi politik, atau kekerasan sektarian.
Tindakan tegas pemerintah terhadap kelompok radikal pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan paling nyata terhadap kesucian ajaran agama itu sendiri agar tidak disalahgunakan oleh kelompok ekstrem demi agenda ideologis yang memecah belah. Ketika negara hadir menindak aksi teror, negara sejatinya sedang menyelamatkan wajah agama yang ramah dari stigma radikalisme yang destruktif.
Dalam perspektif sosiologi politik dan kaji-keamanan modern, kita memahami bahwa radikalisme sering kali tumbuh subur dalam celah ketimpangan sosial, alienasi politik serta lemahnya kehadiran negara dalam mengawal diskursus publik di ruang siber maupun fisik.
Kepemimpinan Presiden Prabowo menunjukkan orientasi strategis yang kuat dengan mengintegrasikan penegakan hukum (hard approach) melalui aksi presisi Densus 88 dan pendekatan keagamaan serta kebudayaan (soft approach) melalui penguatan ideologi Pancasila.
Sinergi antara ketegasan hukum dan pelembagaan nilai tawasuth, tawazun serta tasamuh menciptakan benteng pertahanan ganda (double layer defense) yang efektif menekan ruang gerak serta merobohkan basis doktrinal kelompok ekstrem secara berkelanjutan.
Apabila kita menilik aspek ketahanan nasional dari sudut pandang geopolitik, stabilitas ideologi merupakan prasyarat mutlak bagi pelaksanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan. Kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia dengan luas wilayah kepulauan yang membentang luas, secara historis rentan terhadap penyebaran ideologi transnasional yang memanfaatkan dinamika global demi merongrong kedaulatan domestik.
Langkah konkrit pemerintah di Bawah Komando Presiden Prabowo menunjukkan respons negara yang adaptif dan proaktif dalam membaca potensi kerentanan tersebut.
Dengan menindak tegas elemen-elemen ekstremis sebelum mereka mampu melakukan tindakan teror yang masif, negara tidak hanya menyelamatkan nyawa manusia tetapi juga menjaga stabilitas makroekonomi, kepercayaan investor serta tatanan sosial yang menjadi pijakan kemajuan Indonesia di era kompetisi global.
Implementasi moderasi beragama memerlukan peran aktif kita bersama, mulai dari tokoh agama, akademisi, pimpinan lembaga pendidikan, hingga masyarakat umum untuk mentransformasikan ajaran agama menjadi aksi nyata kemanusiaan.
Agama yang membumi adalah agama yang hadir memberikan solusi atas persoalan riil masyarakat seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan, bukan agama yang disibukkan oleh perdebatan dogmatis yang menghabiskan energi kebangsaan.
Ketika kita merasakan bahwa nilai-nilai keagamaan mewujud dalam rasa aman, keadilan sosial dan kemakmuran bersama, narasi-narasi radikal secara otomatis akan kehilangan relevansi serta daya pikatnya di tengah masyarakat.
Penangkapan para tersangka di enam provinsi tersebut memberikan sinyal politik-keamanan yang amat kuat bahwa bangsa kita di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo tidak memberikan ruang sekecil apa pun bagi berkembangnya paham yang mengancam konsensus nasional.
Empat konsensus dasar berbangsa yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika adalah pilar fundamental yang harus kita jaga bersama dari segala bentuk rongrongan ideologis.
Ketegasan pemerintah dalam memelihara konsensus ini menjadi fondasi utama dalam menciptakan iklim sosial-politik yang kondusif bagi percepatan pembangunan ekonomi dan kedaulatan nasional.
Dalam konteks tata kelola pemerintahan (good governance), konsistensi memberantas radikalisme sekaligus mempromosikan moderasi beragama mencerminkan visi kepemimpinan yang berjangka panjang dan berkesinambungan.
Kepemimpinan nasional yang kuat tidak hanya berfokus pada pencapaian indikator-indikator fisik pembangunan seperti infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, melainkan juga pada penjagaan benteng moral, spiritual dan kebudayaan bangsa.
Dengan memastikan bahwa kehidupan keagamaan dijalankan dengan penuh kasih sayang antarsesama manusia, pemerintah bersama kita turut membangun peradaban bangsa yang matang, di mana tingkat keimanan seseorang berbanding lurus dengan kepedulian sosial dan kepatuhan pada hukum yang berlaku.
Tantangan menjaga keamanan ideologis ke depan akan semakin kompleks seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi, kecerdasan buatan dan media sosial yang kerap dimanfaatkan oleh jaringan ekstremis untuk rekrutmen digital dan konsolidasi virtual.
Ketegasan pemerintah dan Densus 88 harus terus kita imbangi dengan penguatan literasi digital, kontra-narasi ideologis serta kurikulum pendidikan yang berorientasi pada pemikiran kritis dan inklusif.
Kampanye mengenai pentingnya tawasuth, tawazun dan tasamuh harus diartikulasikan secara adaptif dan kreatif agar dapat menjangkau generasi muda yang menjadi sasaran utama doktrinasi radikal di alam digital.
Sesungguhnya analisis saya menegaskan bahwa peristiwa penangkapan ini adalah pengingat sejarah bahwa perjuangan merawat ideologi bangsa memerlukan kewaspadaan nasional yang tidak boleh padam.
Kepemimpinan Presiden Prabowo telah menunjukkan arah strategis yang jelas dalam menegakkan hukum dan menjaga Pancasila dari bahaya laten paham radikal. Dengan membumikan moderasi beragama yang menjaga prinsip rahmatan lil’alamiin, kita tidak hanya mengamankan stabilitas dalam negeri tetapi juga memperkokoh fondasi Indonesia sebagai negara hukum yang berdaulat, maju, damai dan bermartabat di hadapan dunia.
Oleh: Fadhil As. Mubarok | CEO. Mubarok Institute
