Rakyatmerdekanews.co.id, Jakarta – Dinamika kebijakan energi nasional yang tengah menyita perhatian publik—mulai dari fluktuasi harga bahan bakar hingga kompleksitas distribusi batu bara—menuntut urgensi mendasar yang tidak boleh ditunda: menjaga kedaulatan energi sebagai pilar utama ketahanan nasional. Sebagai tulang punggung pelayanan energi dari Sabang sampai Merauke, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) memegang peran vital yang sangat strategis.
Chairman Mubarok Institute, Fadhil As. Mubarok (yang akrab disapa Gus Fadhil), menegaskan bahwa langkah efisiensi operasional dan penghematan teknis yang dilakukan PLN tidak boleh dipandang sekadar sebagai rutinitas birokrasi atau kebijakan administratif yang dingin.
“Langkah-langkah tersebut harus dimaknai sebagai instrumen politik ekonomi vital untuk memastikan setiap unit energi yang dihasilkan negara benar-benar menggerakkan produktivitas rakyat, sekaligus secara tegas menutup ruang bagi praktik pemburu rente (rent-seeking behavior) yang mencederai keadilan sosial,” ujar Gus Fadhil dalam pernyataan persnya di Jakarta, (14/6).
Tiga Poin Strategis Transformasi Sektor Energi
Gus Fadhil, yang juga merupakan akademisi ekonomi dan hukum, menjabarkan tiga poin krusial yang harus menjadi perhatian bersama dalam tata kelola energi nasional:
• Kepastian Hukum Ekonomi sebagai Pondasi: Kedaulatan energi akan menjadi narasi kering tanpa kepastian hukum yang kokoh. Regulasi tidak boleh menjadi alat yang dapat dipermainkan oleh pemain rente di rantai pasok batu bara maupun oknum politisi. Dibutuhkan konsistensi hukum yang tidak tebang pilih, integritas aparat yang bersih, serta sistem pengawasan yang tidak berkompromi terhadap penyelewengan.
• Waspadai Politisasi Gerakan Mahasiswa: Kritik mahasiswa secara historis adalah denyut nadi aspirasi rakyat untuk mendukung penguatan PLN sebagai agen pembangunan yang mandiri. Namun, realitas lapangan menunjukkan adanya indikasi aksi demonstrasi yang ditunggangi oleh oknum politisi demi agenda pragmatis merongrong kekuasaan. Ketika aksi kehilangan kemurniannya, fungsi kontrol sosial bergeser menjadi alat sabotase terhadap agenda pembangunan yang pro-rakyat.
• Momentum Pembersihan Praktik Koruptif: Tantangan pembengkakan beban operasional PLN dan kelangkaan batu bara harus dijadikan momentum krusial bagi negara untuk melakukan pembersihan besar-besaran terhadap praktik koruptif yang menyumbat saluran kesejahteraan masyarakat.
Menyelaraskan Visi Asta Cita Prabowo Subianto
Menurut Gus Fadhil, program visioner Presiden Prabowo Subianto yang mencakup transformasi taktis-strategis serta penegakan hukum tanpa pandang bulu hanya akan berdampak nyata jika setiap regulasi dan alokasi anggaran dijalankan secara transparan dan jujur.
Pemerintahan yang kuat didefinisikan oleh kemampuannya menyelaraskan visi besar pimpinan dengan disiplin eksekusi di level teknis, termasuk mengorkestrasi birokrasi di tubuh PLN agar bekerja melampaui rutinitas yang monoton melalui terobosan inovatif yang mandiri.
Menuju Indonesia Terang di Panggung Global
Menutup keterangannya, Chairman Mubarok Institute ini optimis bahwa dengan kepemimpinan yang berjiwa patriotik dan komitmen pada pemerintahan yang bersih, Indonesia akan mampu menghadapi segala tantangan dan manuver politik yang mencoba membajak aspirasi murni masyarakat.
“Jika kebijakan energi dan optimalisasi peran PLN dipastikan berpihak pada rakyat melalui pengawasan yang ketat, maka visi Indonesia Terang akan bertransformasi menjadi kekuatan nyata. Energi tidak lagi menjadi beban, melainkan lokomotif utama yang membawa bangsa menuju kejayaan, kemandirian global, dan kemakmuran hakiki yang selaras dengan semangat Asta Cita,” pungkas Gus Fadhil.(Red)
