Rakyatmerdekanews, Jakarta – Problematika Penerapan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Tulisan ini membahas secara singkat problematika penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 dari waktu ke waktu hingga diakomodirnya kedua pasal tersebut dalam Pasal 603 dan 604 KUHP Nasional.
Sejak disahkan pada tanggal 16 Agustus 1999, Undang-undang No. 31 Tahun 1999 (dirubah dengan Undang-undang No 20 Tahun 2001) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), telah menimbulkan problematika dalam penerapannya.
Problematika tersebut terjadi khususnya dalam penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999, dikarenakan terdapat multitafsir atau tumpang-tindih rumusannya dan adanya perbedaan ancaman pidananya.
RUMUSAN MULTITAFSIR DAN PERBEDAAN ANCAMAN PIDANA
Rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 berbunyi: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00.
Sedangkan rumusan Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 berbunyi: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00.
Dalam praktik peradilan acapkali timbul problematika dalam penerapan kedua pasal tersebut, karena rumusan unsurnya bersifat multitafsir atau tumpang-tindih serta terdapat perbedaan ancaman pidananya, baik pidana penjara maupun denda.
Problematika penerapan kedua pasal tersebut terutama terjadi ketika dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk subsidiaritas, yakni primair melanggar Pasal 2 ayat (1), sedangkan subsidiair melanggar Pasal 3.
Hal ini terjadi, karena kedua pasal tersebut memiliki unsur yang berbeda tetapi tidak mudah dipisahkan atau tumpang-tindih, sedangkan terhadap dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, hakim harus membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, sebelum membuktikan dakwaan subsidiair.
Lazimnya dakwaan yang berbentuk subsidiar, antara dakwaan primair dan subsidiair memiliki kesamaan unsur dan yang membedakan hanyalah terdapat unsur pemberat dalam dakwaan primair. Contoh dalam Tindak Pidana Pencurian: Pencurian dengan pemberatan sebagai dakwaan primair (Pasal 363 ayat (4) KUHP atau Pasal 477 KUHP Nasional), sedangkan dakwaan subsidiair Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP atau Pasal 476 KUHP Nasional). Dalam perkara pembunuhan, jika dakwaan primair Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP atau Pasal 459 KUHP Nasional), maka sebagai dakwaan subsidiair adalah Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP atau 458 KUHP Nasional).
Berkaitan dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas dalam Tindak Pidana Korupsi tersebut, permasalahan timbul karena dalam praktik peradilan tidak mudah membedakan atau memisahkan unsur “melawan hukum” dan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”.
Unsur “menyalahgunakan kewenangan…” sesungguhnya juga termasuk unsur “melawan hukum”. Dengan kata lain, salah satu wujud unsur “melawan hukum” adalah “menyalahgunakan kewenangan…”. Demikian pula, dalam praktik peradilan sulit membedakan/memisahkan unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”.
Selain terdapat multitafsir atau tumpang-tindih dari rumusan unsur kedua pasal tersebut, kesulitan juga terjadi dalam penerapan pidananya, karena kedua pasal tersebut mencantumkan ancaman minimum khusus yang berbeda jauh, yakni 4 (empat) tahun untuk Pasal 2 ayat (1) dan 1 (satu) tahun untuk Pasal 3.
Singkatnya, dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas tersebut, seolah-olah hakim dipaksa harus menyatakan terbukti dakwaan primair dan menjatuhkan pidana sesuai dengan ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (1).
Namun demikian, dalam banyak perkara, dengan mempertimbangkan fakta yang terbukti di persidangan dan jika hakim akan menjatuhkan pidana yang relatif ringan, maka lazim terhadap terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3, sedangkan jika hakim akan menjatuhkan pidana 4 (empat) tahun ke atas, maka terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1).
EMPAT SOLUSI DARI WAKTU KE WAKTU
Guna mengatasi problematika penerapan kedua pasal tersebut, dalam praktik peradilan dari waktu ke waktu telah diberikan solusi.
Pertama: Dakwaan subsidiaritas dibaca alternatif. Dengan dibaca alternatif tersebut, maka hakim dapat langsung memilih dakwaan yang dinilai terbukti. Sebagai contoh, dalam perkara pengadaan barang dan jasa, seorang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat langsung dinyatakan terbukti melanggar dakwaan subsidiair (Pasal 3), sedangkan penyedia jasa dapat dinyatakan terbukti melanggar dakwaan primair (Pasal 2 ayat (1)). Namun demikian, cara pandang seperti ini pada akhirnya dinilai tidak sejalan dengan pembuktian dakwaan subsidiaritas, sehingga tidak dibenarkan dalam praktik peradilan.
Kedua, diterbitkannya SEMA No. 7 Tahun 2012. Di dalam SEMA tersebut, selain melarang dakwaan subsidiaritas dibaca sebagai dakwaan alternatif, juga diberikan pedoman ambang batas kerugian negara sebesar Rp. 100.000.000,-. Di bawah Rp 100 juta dapat dinyatakan terbukti Pasal 3, di atas Rp 100 juta dapat dinyatakan terbukti Pasal 2 ayat (1).
Ketiga, diterbitkannya SEMA No. 3 Tahun 2018. Ambang batas tersebut diubah dari Rp. 100.000.000,- menjadi Rp. 200.000.000,- karena dinilai tidak memadai lagi dengan perubahan nilai rupiah.
Keempat, diterbitkannya PERMA No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Di dalam PERMA ini, ditentukan bahwa dalam menjatuhkan pidana hakim harus mempertimbangkan secara berurutan: a. kategori kerugian keuangan negara; b. tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan; c. rentang penjatuhan pidana; d. keadaan yang memberatkan dan meringankan; e. penjatuhan pidana; dan f. ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana (Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2020).
Sekalipun PERMA No. 1 Tahun 2020 lebih komprehensif, namun PERMA ini juga tidak mengatur secara eksplisit, bagaimana hakim harus membuktikan atau menerapkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dalam dakwaan subsidiaritas. Oleh karenanya, pertimbangannya diserahkan kepada hakim berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh di persidangan.
RUMUSAN SOLUTIF: PASAL 603 DAN 604 KUHP NASIONAL
Problematika tersebut rupanya menjadi perhatian para pembentuk undang-undang, sehingga diadakan perubahan sebagaimana tertuang dalam Pasal 603 dan 604 KUHP Nasional.
Adapun rumusan Pasal 603 KUHP Nasional adalah: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.
Sedangkan rumusan Pasal 604 KUHP Nasional berbunyi: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.
Dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, maka rumusan Pasal 603 dan 604 KUHP Nasional terdapat perbedaan yang cukup signifikan, terutama ancaman pidananya, baik ancaman pidana penjara, yakni sama-sama minimal 2 (dua) tahun maupun ancaman pidana denda, minimal kategori II atau Rp.10.000.000,- dan maksimal kategori VI atau Rp.2.000.000.000,-.
Dengan ancaman pidana yang sama antara Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Nasional, maka bisa memperkecil problematika dalam penjatuhan pidananya, sehingga hakim bisa menjatuhkan pidana yang lebih adil dengan mempertimbangkan fakta yang terbukti di persidangan, tanpa terbebani perbedaan ancaman pidana minimum khusus.
Selain itu, dengan dirumuskannya Pasal 603 dan 604 KUHP Nasional sebagai delik materiil, yakni tanpa kata “dapat”, maka penerapan UU Tipikor bisa lebih menjamin keadilan dan mewujudkan kepastian hukum, karena kerugian keuangan negara atau perekonomian negara harus riil atau nyata (actual loss) dan bukan lagi perkiraan atau kemungkinan (potential loss).
Semoga rumusan Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Nasional dapat menjadi rumusan solutif terhadap problematika penerapan UU Tipikor, khususnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 sebagaimana diuraikan di atas.
Penulis: Jupriyadi
Dakwaan Subsidiaritas Korupsi Bikin Hakim Dilema, KUHP Nasional Samakan Ancaman Pidana 2 Tahun





