Rakyatmerdekanews, Jakarta – Fragmentasi regulasi dan ketiadaan izin pengadilan (judicial authorization) dalam tindakan penyadapan di Indonesia mendesak unifikasi hukum demi melindungi hak privasi warga negara.
Dalam ekosistem ketatanegaraan modern, penyadapan berada di titik simpul yang paling sensitif antara dua kewajiban konstitusional negara, kewajiban menjaga keamanan serta menegakkan hukum dan kewajiban melindungi hak asasi manusia.
Ketika ruang digital dengan algoritmanya telah berkembang menjadi ruang hidup utama, penyadapan tidak lagi sekadar perekaman suara via saluran telepon konvensional, melainkan penembusan mendalam terhadap privasi kognitif dan data digital warga negara.
Landasan Konstitusional & Three-Part Test
Di dalam UUD 1945, kedua kepentingan ini sama-sama memiliki legitimasi konstitusional. Jaminan privasi di Pasal 28G ayat (1) dan hak berkomunikasi di Pasal 28F, serta mandat keamanan dan pembatasan hak melalui undang-undang di Pasal 28J ayat (2).
Berdasarkan instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia khususnya Pasal 17 ICCPR (UU Nomor 12 Tahun 2005), setiap penyadapan yang membatasi privasi wajib memenuhi three-part test:
1. Ditetapkan oleh Undang-Undang, bukan diskresi pejabat
2. Tujuan yang Sah (Legitimate Aim) untuk kejahatan luar biasa
3. Diperlukan dan Proporsional sebagai upaya terakhir
Problem: Fragmentasi dan Tanpa Izin Hakim
Meskipun normatif jelas, praktik penegakan hukum menghadapi persoalan krusial:
Kondisi aktual norma perizinan penyadapan tersebar terpisah-pisah di berbagai undang-undang – UU ITE, UU KPK, UU Narkotika, UU Intelijen, UU BNPT, dan KUHP 2023. Fragmentasi ini menciptakan standar ganda, sebagian instansi perlu izin pengadilan, sebagian cukup izin internal pimpinan penyidik.
Melalui Putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010, MK secara tegas menimbang, penyadapan yang membatasi hak konstitusional warga negara harus diatur dalam sebuah Undang-Undang Penyadapan tersendiri yang menerapkan prinsip perizinan hakim atau judicial authorization.
Tanpa kontrol yudisial independen, peradilan berisiko menjadi corong eksekutif yang hanya mengesahkan hasil pembuktian dari tindakan penembusan privasi yang cacat hukum. Hal ini menimbulkan ketakutan kolektif bagi publik, aktivis, maupun akademisi dalam menyuarakan pendapat di ruang digital.
Tindak Pidana Penyadapan Ilegal
Artikel ini memetakan landasan hukum pidana penyadapan ilegal:
1. Pasal 40 jo Pasal 56 UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi: Larangan penyadapan informasi via jaringan telekomunikasi (telepon, SMS, WhatsApp, Zoom). Ancam pidana 15 tahun penjara dan/atau denda Rp600 juta.
2. Pasal 258 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP: Larangan mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik. Ancam 10 tahun penjara. Dikecualikan jika alat rekam dipasang sah oleh penghuni rumah dan terekam tidak sengaja.
3. Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) UU No. 1 Tahun 2023 jo UU Penyesuaian Pidana: Tindakan mengakses komputer/sistem elektronik milik orang lain tanpa hak. Ancam 6 tahun (ayat 1) dan 7 tahun (ayat 2) penjara.
Rekonstruksi Ideal: 4 Pilar Reformasi
Untuk menyelaraskan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi digital, penulis mengusulkan:
1. Mutlak Judicial Authorization: Penyadapan hanya setelah izin tertulis Hakim Pemeriksa Pendahuluan via sidang tertutup yang uji probable cause.
2. Klausul Keadaan Mendesak: Untuk OTT korupsi/terorisme, sadap boleh dulu, wajib disahkan hakim dalam waktu tertentu. Jika ditolak, rekaman wajib dimusnahkan dan tidak sah sebagai alat bukti (exclusionary rule).
3. Mekanisme Pengawasan Independen: Komite pengawas independen audit perangkat penyadapan di seluruh instansi penegak hukum secara berkala.
4. Hak atas Pemberitahuan dan Pemulihan:* Kewajiban notifikasi kepada subjek setelah penyidikan selesai, sehingga korban sadap ilegal bisa tuntut ganti rugi.
“Penyadapan adalah dua sisi mata koin, di satu sisi instrumen ampuh bongkar kejahatan luar biasa, di sisi lain berpotensi jadi alat represi yang meluluhlantakkan demokrasi dan privasi,” tulis penulis.
Rancangan undang-undang tentang penyadapan merupakan instrumen krusial namun stagnasi panjang di Prolegnas. Padahal pembentukannya adalah amanat langsung MK Nomor 5/PUU-VIII/2010. Tanpa UU tunggal, penyadapan berisiko berubah dari sarana pembuktian menjadi alat pengawasan massif dan intimidasi politik yang menyasar warga sipil, aktivis, jurnalis, dan penegak hukum itu sendiri.
(Red)
Penyadapan Bukan Sekadar Rekam Suara: MA Ingatkan Ini Penembusan Privasi Kognitif – Butuh Payung Hukum Tunggal
