Rakyatmerdekanews, Jakarta – Pengadilan tidak boleh menjadi ruang yang anti terhadap kritik. Masyarakat berhak mempertanyakan, menyampaikan kekecewaan, bahkan mengungkapkan dugaan pelanggaran. Namun, kebebasan menyampaikan pendapat tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengancam keselamatan atau menekan hakim dalam menjalankan tugasnya.
Peristiwa intimidasi hakim PN Pati menjadi pengingat bahwa batas antara kritik dan intimidasi perlu dipahami secara jernih. Persoalannya bukan hanya membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat, melainkan juga memberikan jaminan dan perlindungan bagi hakim dari intimidasi dan kekerasan.
Kebebasan Berekspresi dalam Negara Hukum
Kebebasan berekspresi tidak hanya menyangkut hak individu, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang memungkinkan masyarakat menerima informasi, bertukar gagasan, dan berpartisipasi dalam kehidupan publik. Komite HAM PBB melalui General Comment No. 34 menegaskan kebebasan berpendapat merupakan fondasi masyarakat yang bebas dan demokratis serta prasyarat transparansi dan akuntabilitas.
Mahkamah HAM Inter-Amerika dalam Advisory Opinion OC-5/85 membedakan dimensi individual kebebasan berekspresi dari dimensi sosialnya, yakni hak masyarakat untuk menerima informasi. Pembatasan ekspresi tidak hanya berdampak pada orang yang dibatasi hak bicaranya, tetapi berpotensi mengurangi kesempatan masyarakat membentuk pendapat secara mandiri.
Pengadilan pun tidak berada di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Independensi hakim tidak berarti setiap putusan harus diterima tanpa pertanyaan.
Ketidakpuasan terhadap peradilan dapat disampaikan melalui berbagai cara. Ada yang menulis kritik, mengajukan pengaduan pada SIWAS Mahkamah Agung, atau melakukan audiensi. Namun ada pula tindakan yang melampaui penyampaian pendapat dan berpotensi mengancam keselamatan. Peristiwa PN Pati mengajak merenungkan: bagaimana membedakan kritik yang harus dilindungi, tuduhan yang perlu diperiksa, dan tindakan intimidatif yang tidak dapat dibenarkan atas nama kebebasan berekspresi?
Menentukan Batas Konseptual
Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28J UUD 1945, serta Pasal 19 ICCPR yang diratifikasi melalui UU Nomor 12 Tahun 2005, menegaskan kebebasan berekspresi merupakan hak yang dilindungi, dengan pembatasan berdasarkan hukum, kebutuhan, dan proporsionalitas.
Hakim Mattias Guyomar mengingatkan prinsip Handyside v. United Kingdom bahwa kebebasan berekspresi juga melindungi gagasan yang menyinggung, mengejutkan, atau mengganggu. Karena itu, kritik keras tidak serta-merta dapat dilarang. Namun perlindungan tersebut bukan pembenaran bagi intimidasi.
Kerangka analisis untuk menentukan batas kritik dan intimidasi meliputi empat dimensi:
1. Bentuk ekspresi. Kritik lisan, tulisan, demonstrasi damai, tuduhan faktual, ancaman, dan tindakan fisik tidak dapat disamakan.
2. Konteks peristiwa. Pernyataan dalam diskusi publik, audiensi, demonstrasi, atau ruang sidang dapat memiliki makna dan risiko berbeda.
3. Tujuan dan cara penyampaian. Meminta penjelasan, melaporkan dugaan pelanggaran, dan memaksakan kehendak melalui ancaman merupakan tindakan yang berbeda.
4. Dampak dan risiko. Penilaian perlu memperhatikan apakah suatu ekspresi sekadar menimbulkan ketidaknyamanan karena kritik, atau justru menciptakan ancaman terhadap keselamatan dan pelaksanaan tugas hakim.
Ketika Proses Hukum Menimbulkan Chilling Effect
Hakim Rodrigo Mudrovitsch menyoroti risiko chilling effect. Efek gentar muncul ketika seseorang mengurangi atau menghentikan ekspresi yang sebenarnya sah karena takut konsekuensi hukum.
Apabila kritik diperlakukan tidak proporsional sebagai pelanggaran, masyarakat dapat memilih diam. Di sisi lain, intimidasi terhadap hakim berisiko mengganggu independensi. Hakim Blaise Tchikaya menempatkan kebebasan berekspresi dalam kaitannya dengan perdebatan demokratis dan independensi peradilan.
Pandangan Prof. Sandra Fredman juga memberi dimensi penting bahwa kesempatan berbicara tidak selalu setara karena perbedaan kekuasaan dan akses.
Karena itu, perlindungan hakim tidak boleh berubah menjadi alasan membungkam kritik yang sah. Sebaliknya, kebebasan berekspresi tidak dapat digunakan untuk membenarkan intimidasi.
Membuka Jalan Aspirasi Bermartabat
Peristiwa PN Pati seharusnya menjadi momentum memperkuat dua hal sekaligus: perlindungan terhadap hakim dan tersedianya mekanisme pengaduan yang dapat dipercaya.
Pengadilan tidak berkewajiban memenuhi setiap tuntutan masyarakat, terlebih apabila bertentangan dengan hukum. Namun pengadilan perlu menyediakan komunikasi publik yang jelas, prosedur audiensi yang tertib, serta saluran pengaduan yang mudah diakses.
Kesimpulan
Martabat peradilan tidak lahir dari ketiadaan kritik, melainkan dari keberanian menghadapi kritik secara terbuka dan adil. Masyarakat berhak menyuarakan keberatan, sementara hakim berhak menjalankan tugas tanpa ancaman.
Peristiwa PN Pati menjadi pengingat bahwa menghormati hakim bukan berarti membungkam suara masyarakat, sebagaimana kebebasan berekspresi bukan pembenaran untuk memaksakan kehendak.
Penulis: Urif Syarifudin – Hakim PN
