Rakyatmerdekanews, JAYAPURA – Perjuangan peningkatan tunjangan panitera dan juru sita, sudah mendapatkan izin prinsip dari Menteri Keuangan per 15 September 2026. Jika dipersentasikan, perjuangannya telah mencapai 85-90 persen, selanjutnya tinggal menunggu pembahasan oleh Menpan RB dan diharmonisasi dalam bentuk Perpres.
Hal tersebut disampaikan Dr. Sobandi, S.H., M.H., Hakim Agung yang sekaligus menjabat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung (Sekma) saat menjabarkan berbagai capaian dan program kesekretariatan MA di sela pembinaan teknis yudisial.
“Perjuangan peningkatan tunjangan panitera dan juru sita, sudah mendapatkan izin prinsip dari Menteri Keuangan per 15 September 2026. Jika dipersentasikan, perjuangannya telah mencapai 85-90 persen, selanjutnya tinggal menunggu pembahasan oleh Menpan RB dan diharmonisasi dalam bentuk Perpres,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan untuk peningkatan tunjangan kinerja seluruh ASN MA, sudah mendapatkan izin prakarsa dan tahapan selanjutnya akan mendapatkan izin prinsip. Namun, jangan khawatir karena peningkatan tunjangan kinerja ASN MA menjadi salah satu perhatian dan instruksi Presiden.
“Semoga tahun ini atau paling lambat tahun depan, sudah meningkat tunjangan kinerja ASN MA menjadi 100 persen,” tambahnya.
Selain menyampaikan terkait perjuangan peningkatan kesejahteraan tenaga kepaniteraan dan kesekretariatan, ia juga menyampaikan rencana pengadaan calon hakim dari unsur ASN MA.
“Guna mengatasi krisis hakim, Insyaallah Oktober nanti akan dirilis pengadaan calon hakim dari unsur ASN. Sedangkan untuk Provinsi Papua dan Aceh, akan terdapat formasi khusus yang syaratnya lebih mudah dibandingkan formasi umum,” ujar mantan Kepala Badan Urusan Administrasi (BUA) MA.
Dr. Sobandi juga menerangkan untuk formasi CPNS MA, sudah diajukan sekitar 4.800 formasi yang sudah diajukan ke Kemenpan RB dan masih menunggu persetujuan.
Selain itu, ia juga menyampaikan tahun ini MA mendapatkan anggaran yang cukup besar dari negara sekitar Rp23 triliun. “Adapun Rp5 triliunnya digunakan untuk belanja modal, nantinya para hakim, panitera dan sekretaris akan mendapatkan laptop baru yang dapat menunjang pelaksanaan tugas kelembagaan,” ujar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Sriwijaya tersebut.
Demikian juga, MA sedang menyiapkan rumah flat negara bagi aparatur peradilan untuk menjawab permasalahan ketersediaan dan kelayakan rumah dinas.
Menutup pemaparan, Dr. Sobandi juga menegaskan Ketua MA dan pimpinan lainnya terus berkomitmen untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan seluruh aparatur peradilan dan meningkatkan kepercayaan publik, melalui penguatan kapasitas serta integritas aparatur peradilan, termasuk menguatkan digitalisasi peradilan melalui anggaran yang diberikan negara kepada MA.
Paparan Dr. Sobandi ini disampaikan dalam rangka pembinaan daerah bagi hakim dan aparatur peradilan yang dilaksanakan secara hybrid di Pengadilan Tinggi Jayapura, Selasa (29/9).
Sebagai informasi, selain Dr. Sobandi, Hakim Agung lainnya yang hadir di Bumi Cenderawasih adalah Dr. Achmad Pudjoharsoyo, S.H., M.H. (Hakim Agung Kamar Pidana) selaku ketua delegasi dan Dr. L.Y. Hari Sih Advianto,S.ST., S.H., M.M., M.H. (Hakim Agung Kamar TUN Khusus Pajak).
(Red)
Dari Papua, Plt. Sekma Ungkap Rencana Pengadaan Cakim dari ASN dan Anggaran 23 Triliun untuk MA






