Rakyatmerdekanews.co.id, Jawa Timur – Akar Peradaban Bangsa dan Kembalinya Marwah Nahdlatul Ulama ke Pangkuan Dzuriyah Pendiri melalui Muktamar Ke-35 di Jombang merupakan tonggak sejarah baru Indonesia bermartabat.
Menjaga kesinambungan peradaban dan identitas budaya bangsa kita di tengah gelombang modernisasi yang begitu masif serta tarikan arus globalisasi yang sering kali mendegradasi nilai-nilai lokal telah menjadi tantangan eksistensial utama bagi kita saat ini.
Dalam bentang sejarah penataan moral dan sosial Nusantara, Nahdlatul Ulama (NU) bukan sekadar organisasi kemasyarakatan keagamaan, melainkan benteng kebudayaan serta pilar penyangga utama yang memelihara sintesis harmonis antara ajaran Islam ahlussunnah wal jama’ah dan tradisi luhur pribumi kita.
Tradisi keagamaan yang moderat, ramah terhadap kearifan lokal serta konsisten dalam mengawal paham kebangsaan merupakan akar peradaban yang terbukti tangguh menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pelbagai infiltrasi ideologi ekstrem.
Oleh karena itu, melestarikan tradisi NU pada hakikatnya adalah tindakan strategis kita untuk merevitalisasi pondasi kebudayaan nasional agar tidak tercabut dari akar historisnya.
Upaya kita dalam menjaga kesinambungan tradisi tersebut memperoleh momentum historis serta legitimasi spiritual yang sangat kuat melalui pelaksanaan Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan di tanah kelahiran para pendiri, yaitu Jombang.
Terpilihnya KH. Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) sebagai Ketua Umum Tanfidziyah PBNU bersama KH. Miftachul Akhyar sebagai Rais ‘Aam PBNU dalam perhelatan tertinggi tersebut memancarkan pesan politik-keagamaan yang sangat substansial bagi perjalanan Jam’iyyah kita ke depan. Kepemimpinan baru ini menandai titik balik penting dalam dinamika internal jam’iyyah, di mana kepemimpinan organisasi kembali bertaut secara langsung dengan sanad nasab dan sanad keilmuan para muassis kita.
Penyelenggaraan muktamar di bumi Jombang seolah menjadi panggilan sejarah untuk menyegarkan kembali ingatan kolektif kita tentang cita-cita awal pembentukan organisasi yang berlandaskan pada prinsip ketulusan, kemandirian dan khidmah kepada umat serta bangsa.
Penetapan kepemimpinan baru ini berakar kuat pada penyegaran spirit Qanun Asasi yang dirumuskan oleh Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari sebagai dokumen konstitusional fundamental dan panduan moral keagamaan bagi kita semua.
Qanun Asasi tidak hanya mengatur tata tertib organisatoris secara administratif, melainkan memuat filosofi mendalam mengenai pentingnya persatuan (al-ittihad), pemeliharaan tradisi keilmuan turats serta konsistensi kita dalam mengamalkan ajaran keagamaan yang bersambung hingga Rasulullah SAW.
Kembalinya pemaknaan mendalam terhadap Qanun Asasi dalam ruang kepemimpinan PBNU memastikan bahwa segala derap langkah kebijakan strategis organisasi, baik dalam bidang keagamaan, pendidikan, sosial maupun kemasyarakatan, senantiasa berpedoman pada kaidah-kaidah ajaran yang telah diletakkan dasar-dasarnya oleh para pendiri kita tanpa terombang-ambing oleh kepentingan pragmatis jangka pendek.
Terpilihnya Gus Kikin sebagai manifestasi keterwakilan dzurriyah (garis keturunan) Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari mempertegas kembali kembalinya marwah serta orientasi perjuangan NU ke pangkuan para founding fathers kita.
Garis spiritual dan biologis dari Trilogi Pendiri NU, yaitu Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari, KH. Abdul Wahab Chasbullah dan KH. Bisri Syansuri, merupakan pilar utama yang membentuk karakter dasar pergerakan Nahdlatul Ulama sejak masa pergerakan nasional hingga era reformasi.
Kehadiran dzurriyah di puncak pimpinan Tanfidziyah yang bersanding harmonis dengan ketokohan KH. Miftachul Akhyar di jajaran Syuriyah merefleksikan perpaduan utuh antara pemegang sanad keilmuan keislaman dan pewaris amanah sejarah yang siap memandu kita semua kembali pada khittah perjuangan yang murni dan berwibawa.
Dalam perspektif sosiologi keagamaan dan politik kebudayaan, kembalinya kepemimpinan ke tangan dzurriyah para muassis membawa dampak signifikan terhadap pemulihan legitimasi moral serta kewibawaan spiritual organisasi kita.
Selama beberapa dekade terakhir, pergeseran dinamika politik kerap menyeret jam’iyyah ke dalam arus pragmatisme kekuasaan yang berpotensi merenggangkan ikatan emosional serta kultural antara pimpinan pusat dengan akar rumput (grassroots).
Dengan mengembalikan kepemimpinan kepada pilar-pilar utama garis perjuangan Jombang, marwah NU sebagai lembaga pengayom umat yang independen, kritis dan berorientasi pada kemaslahatan publik (mashlahah ammah) dapat kita tegakkan kembali secara utuh tanpa terdistorsi oleh agenda-agenda partisan yang merugikan iklim kebangsaan.
Sinergi kepemimpinan antara Rais ‘Aam KH. Miftachul Akhyar dan Ketua Umum Gus Kikin mencerminkan model tata kelola organisasi yang ideal sesuai dengan pembagian peran struktural dalam Islam, yaitu antara fungsi bimbingan keagamaan (syuriyah) dan eksekusi program kemasyarakatan (tanfidziyah).
KH. Miftachul Akhyar dengan kedalaman ilmu keagamaan dan integritas moralnya menjadi pengawal ketaatan ajaran ahlussunnah wal jama’ah, sementara Gus Kikin dengan latar belakang manajerial dan kedekatan historisnya menghadirkan kemampuan manajerial modern untuk mentransformasikan potensi besar kita sebagai nahdliyin menjadi kekuatan riil pemberdayaan.
Perpaduan kepemimpinan ini menjamin bahwa modernisasi kelembagaan yang dijalankan PBNU tetap berpijak teguh pada ajaran tauhid, syariat dan akhlakul karimah yang diajarkan para ulama pendahulu kita.
Integrasi kembali nilai-nilai fundamental para pendiri NU ke dalam sistem tata kelola keorganisasian masa kini sangat relevan dalam menjawab tantangan kebangsaan Indonesia yang kian kompleks.
Nahdlatul Ulama di bawah kepemimpinan baru ini dipanggil untuk memainkan peran strategis dalam merekatkan kembali simpul-simpul kebangsaan kita yang sering kali terancam oleh polarisasi sosio-politik dan ideologis.
Dengan berpegang pada ajaran KH. M. Hasyim Asy’ari mengenai ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathaniyah dan ukhuwah basyariyah, NU terus berdiri tegak sebagai benteng utama dalam mengawal pilar-pilar bernegara kita yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika dari segala bentuk ancaman disintegrasi.
Ketahanan tradisi NU yang dipimpin oleh penerus legitimate para muassis juga berfungsi sebagai benteng perlindungan bagi kita terhadap penetrasi transnasionalisme keagamaan yang berpotensi merusak tatanan sosial kebudayaan Indonesia.
Tradisi seperti pengajian kitab kuning, majlis shalawat, tahlilan, ziarah kubur serta kebiasaan pesantren bukan sekadar ritual keagamaan rutin, melainkan instrumen edukasi publik dan perekat sosial yang membangun keadaban kita sebagai warga negara.
Melalui pemeliharaan tradisi yang dibingkai dalam semangat pembaharuan bernilai substantif, NU membuktikan kepada kita bahwa keberagamaan yang taat dapat berjalan beriringan secara selaras dengan rasa cinta tanah air yang mendalam (hubbul wathan minal iman).
Secara keseluruhan terpilihnya kepemimpinan baru hasil Muktamar Ke-35 di Jombang merupakan momentum sejarah yang menandai kebangkitan kembali marwah keagamaan dan kebangsaan Nahdlatul Ulama menuju peradaban dunia.
Dengan memadukan prinsip keteguhan menjaga tradisi lama yang baik (al-muhafazhatu ‘alal qadimish shalih) dan keberanian mengambil hal baru yang lebih baik (al-akhdzu bil jadidil ashlah), NU di tangan dzurriyah dan ulama sepuh siap memimpin transformasi kita menuju kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran.
Melalui cara inilah akar peradaban Bangsa Indonesia akan tetap kokoh merujuk pada keteladanan Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari, KH. Abdul Wahab Chasbullah dan KH. Bisri Syansuri dalam menjaga harmoni antara keislaman dan keindonesiaan secara berkelanjutan.
Oleh: Fadhil As. Mubarok | Chairman of MUBAROK INSTITUTE
(M.Ichsan/Red)
