Rakyatmerdekanews.co.id, Cilacap – Citra Pulau Nusakambangan yang selama ini melekat sebagai “Alcatraz Indonesia”—sebuah pulau penjara berisiko tinggi yang terisolasi dan menakutkan, kini resmi bergeser. Kawasan pemasyarakatan legendaris di selatan Jawa ini sukses bertransformasi menjadi pusat produktivitas baru yang menyokong ketahanan pangan nasional sekaligus wadah pembinaan kemandirian bagi para warga binaan.
Transformasi besar ini mendapat apresiasi tinggi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, menyampaikan pujian tersebut saat memimpin kunjungan kerja spesifik ke Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Sabtu (20/6/2026). Dalam kunjungan tersebut, Titiek didampingi langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas), Agus Andrianto.
Titiek Soeharto mengaku terkesan dengan perubahan radikal yang terjadi di dalam kawasan lapas. Menurutnya, pemanfaatan lahan dan pembinaan yang berjalan di Nusakambangan melampaui ekspektasi publik yang selama ini hanya mengenal pulau tersebut dari sisi seramnya.
“Atas nama Komisi IV, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri beserta jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Selama ini kita membayangkannya seperti Alcatraz yang menyeramkan. Namun, setelah datang langsung ke sini, lingkungannya sangat tertata rapi dan mampu menghasilkan berbagai produk yang berguna bagi masyarakat luas,” ujar Titiek.
Politisi senior ini berharap model keberhasilan yang diterapkan di pulau penjara ini bisa menjadi cetak biru (blueprint) yang diadopsi oleh lembaga pemasyarakatan lain di seluruh Indonesia. “Semoga upaya luar biasa ini dapat ditiru dan diterapkan di tempat lain,” tambahnya.
Dalam peninjauannya, rombongan Komisi IV DPR RI melihat langsung integrasi berbagai program unggulan berbasis padat karya dan lingkungan. Saat ini, kawasan Nusakambangan telah mengelola sekitar 135 hektare lahan tidur menjadi wilayah produktif dengan melibatkan ratusan warga binaan.
Beberapa sektor strategis yang berhasil dikembangkan di antaranya:
Sektor Agrobisnis & Peternakan: Optimalisasi lahan untuk pertanian pangan, peternakan, serta produksi pupuk organik secara mandiri.
Akuakultur Unggulan: Budidaya perikanan skala produktif tinggi, termasuk tambak udang vaname dan pemeliharaan sidat yang berorientasi pasar.
Teknologi Hijau & Sirkular Ekonomi: Pengolahan sampah terpadu serta pemanfaatan abu terbang dan abu dasar pembangkit (Fly Ash Bottom Ash/FABA) menjadi material bermanfaat.
Industri Kreatif: Balai Latihan Kerja (BLK) bidang konveksi yang melatih keterampilan warga binaan agar siap bersaing di dunia kerja.
Merespons dukungan parlemen, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menegaskan bahwa seluruh masukan dari Komisi IV DPR RI akan menjadi bahan evaluasi strategis untuk memperkuat program yang ada. Agus menyatakan bahwa optimalisasi aset lapas merupakan bagian dari komitmen kementeriannya dalam mendukung agenda ketahanan pangan nasional yang dicanangkan pemerintah.
“Kami akan segera menindaklanjuti segala arahan yang diberikan. Saat ini, seluruh Lapas dan Rutan di Indonesia sudah kami instruksikan untuk memanfaatkan lahan yang tersedia agar diolah secara produktif, utamanya guna memenuhi kebutuhan pangan di lingkungan pemasyarakatan sendiri terlebih dahulu,” jelas Menimipas.
Melalui program ini, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tidak hanya berkontribusi pada kedaulatan pangan, tetapi juga menjalankan fungsi pemasyarakatan yang hakiki: membekali warga binaan dengan keterampilan nyata agar mereka dapat kembali diterima dan berkontribusi positif di tengah masyarakat setelah masa pidananya usai.(FN)
