Rakyatmerdekanews.co.id, Purworejo — Pemerintah Kabupaten Purworejo terus menggencarkan upaya pencegahan pernikahan dini yang masih ditemukan di sejumlah wilayah.
Langkah ini dilakukan secara persuasif dan berkelanjutan, salah satunya melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan bagi perangkat desa.
Kegiatan bertajuk Sosialisasi
Pencegahan Pernikahan Anak dan Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPPAPMD) Kabupaten Purworejo.
Acara berlangsung di Aula PKK Kabupaten Purworejo pada Selasa (14/4/2026).
Acara ini dibuka langsung oleh Bupati Yuli Hastuti, yang hadir didampingi Kepala DPPPAPMD, Laksana Sakti. Kegiatan tersebut diikuti oleh perangkat desa dari delapan kecamatan, yakni Purworejo, Gebang, Ngombol, Bayan, Banyuurip, Kaligesing, Bener, dan Loano.
Dalam sambutannya, Bupati Yuli Hastuti menyampaikan apresiasi kepada para peserta yang dinilai memiliki komitmen tinggi dalam melindungi anak sebagai generasi penerus bangsa.
“Anak merupakan aset bangsa yang harus kita lindungi bersama. Pemerintah Kabupaten Purworejo berkomitmen untuk menjamin pemenuhan hak anak serta mencegah praktik perkawinan usia anak,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pernikahan dini membawa dampak negatif yang luas, tidak hanya bagi anak yang bersangkutan, tetapi juga bagi pembangunan daerah. Dampak tersebut antara lain terhambatnya pendidikan, meningkatnya risiko kemiskinan, hingga ancaman kesehatan bagi ibu dan bayi.
Melalui pelatihan KHA ini, diharapkan para perangkat desa dapat menjadi garda terdepan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, sekaligus memperkuat upaya perlindungan anak di tingkat desa.
Pemerintah Kabupaten Purworejo pun menegaskan akan terus melakukan berbagai langkah strategis guna menekan angka pernikahan dini, demi menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. (Kun)
