Raperda Stunting di Purworejo Tak Dilanjutkan Jadi Perda, Pengaturan Dialihkan ke Perbup ‎

‎Rakyatmerdekanews, Purworejo – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanggulangan Stunting di Kabupaten Purworejo dipastikan tidak dapat dilanjutkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
‎
‎Sebagai gantinya, materi pengaturan yang masih diperlukan akan dituangkan dalam Peraturan Bupati (Perbup).
‎
‎Keputusan tersebut disampaikan Ketua sekaligus Juru Bicara Panitia Khusus (Pansus) 13 DPRD Kabupaten Purworejo, Muh Dahlan, dalam Rapat Paripurna DPRD Purworejo, Kamis (12/11/2026).
‎
‎Muh Dahlan menjelaskan, keputusan itu berdasarkan hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah melalui surat tertanggal 21 September 2026.
‎
‎Menindaklanjuti hasil tersebut, Pansus 13 menggelar rapat pada 8 Oktober 2026 dan menyepakati agar substansi pengaturan stunting dilanjutkan melalui penyusunan Perbup.
‎
‎Penyusunan Perbup tersebut direncanakan masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.
‎
‎Sementara itu, Raperda tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mendapat rekomendasi untuk melanjutkan proses pembentukan regulasi.
‎
‎Pansus 13 menilai aturan tersebut penting untuk memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja di Kabupaten Purworejo, khususnya pekerja rentan.
‎
‎Dalam pembahasannya, sejumlah materi telah disempurnakan, mulai dari kewajiban pemberi kerja, sanksi administratif, perluasan kepesertaan, pemutakhiran data pekerja, hingga mekanisme perlindungan bagi pekerja rentan.
‎
‎Pansus juga mendorong penguatan peran pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran serta kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
‎
‎Menurut Muh Dahlan, jaminan sosial ketenagakerjaan sangat penting untuk melindungi pekerja dari berbagai risiko sosial dan ekonomi akibat pekerjaan.
‎
‎Selanjutnya, Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan akan diproses sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk pengajuan nomor registrasi kepada pemerintah provinsi.
‎
Dengan demikian, dari dua raperda yang dibahas Pansus 13, Raperda Penanggulangan Stunting diarahkan menjadi Perbup, sedangkan Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan direkomendasikan untuk melanjutkan proses pembentukan Perda.

‎(Kun)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *