Rakyatmerdekanews.co.id, Jakarta — Isak pelan terdengar memecah keheningan ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 10 Desember 2025. Di hadapan majelis hakim, dua karyawan lapangan PT Wana Kencana Mineral (WKM), Awwab Hafidz dan Marsel Bialembang, berdiri dengan tangan bergetar. Pledoi yang mereka bacakan bukan sekadar pembelaan hukum, melainkan jeritan batin dua pekerja kecil yang merasa dikorbankan dalam konflik korporasi yang tidak pernah mereka pahami.
Awwab mencoba tegar saat menyebut bahwa ia hanya melaksanakan tugas di lapangan sesuai perintah atasan. Namun suaranya pecah ketika ia menyebut ibunya, yang setiap hari berdoa agar anaknya segera pulang dan terbebas dari status terdakwa. Marsel pun tak kuasa menahan tangis ketika menceritakan malam-malam gelisah yang ia lalui, memikirkan masa depan dan keluarganya yang kini ikut menanggung malu dari perkara yang bukan ia ciptakan.
Pledoi keduanya seperti memukul nurani siapa pun yang hadir. Mereka bukan pejabat, bukan figur berpengaruh, bukan pula pemilik kepentingan. Mereka hanyalah dua karyawan lapangan yang setiap hari bekerja keras untuk hidup sederhana, tetapi kini duduk di kursi pesakitan karena sebuah konflik yang diduga kuat dipicu oleh PT Position, perusahaan yang selama ini dikenal sangat agresif dalam memperluas klaim lahan.
“Jika bukan karena manuver PT Position, kasus ini tidak akan pernah terjadi. Dua anak muda ini hanyalah korban,” ujar seorang pengunjung sidang yang mengikuti perkara sejak awal.
Dalam pledoi itu pula, tampak jelas bagaimana keduanya berulang kali menegaskan bahwa mereka tidak pernah berniat melakukan tindakan kriminal. Mereka hanya mengikuti instruksi pekerjaan, tanpa sedikit pun membayangkan bahwa hal tersebut akan berujung pada jerat pidana. Namun kini, nama mereka tercoreng, keluarga mereka sakit hati, dan masa depan mereka terancam.
Sementara dari luar ruang sidang, kritik keras datang dari Koordinator Perkumpulan Aktivis Maluku Utara, Yohanes Masudede, S.H., M.H, yang sejak awal memantau kasus ini. Yohanes menyebut perkara ini sebagai “contoh telanjang bagaimana pekerja kecil dijadikan tameng oleh perusahaan besar.”
Menurutnya, langkah hukum yang ditempuh PT Position justru memperlihatkan pola kriminalisasi terhadap pihak yang paling lemah.
“PT Position tidak berani berhadapan dengan struktur manajemen perusahaan. Mereka cari yang paling bawah, yang paling tidak punya daya tawar, yang paling mudah ditekan, dua karyawan WKM ini,” tegas Yohanes.
Ia juga menilai bahwa ada upaya membentuk opini bahwa Awwab dan Marsel bertindak sebagai pelaku utama. Padahal, kata Yohanes, kriminalisasi seperti ini hanya menciptakan ketakutan di kalangan pekerja dan menutup mata dari akar persoalan sebenarnya.
“Kami di Perhimpunan Aktivis Maluku Utara melihat ini sebagai permainan kotor. Akar persoalannya adalah konflik kepentingan PT Position, tetapi yang diseret justru orang-orang paling tak bersalah,” lanjutnya.
Yohanes meminta majelis hakim untuk melihat bahwa kedua terdakwa hanyalah korban dari dinamika korporasi yang jauh lebih besar dari kapasitas mereka.
“Kami meminta tindakan hukum yang adil, bukan sekadar menghukum yang lemah,” tegasnya.
Kini, setelah pledoi yang menggetarkan hati itu, publik menunggu apakah majelis hakim dapat melihat sisi kemanusiaan dari perkara ini. Awwab dan Marsel bukan kriminal. Mereka tidak merencanakan kejahatan, tidak mencari keuntungan pribadi, dan tidak pernah berniat merugikan siapa pun. Mereka hanya dua pekerja yang mendadak terjebak dalam pusaran konflik perusahaan-perusahaan besar, konflik yang sama sekali bukan urusan mereka.
Ketika sidang ditutup, langkah keduanya tampak gontai. Namun di mata mereka masih tersisa secercah harapan: bahwa kebenaran pada akhirnya berpihak kepada mereka, dan bahwa pengadilan akan melihat mereka sebagai manusia yang layak mendapatkan keadilan, bukan korban permainan korporasi.
Dan pada hari ini, lewat air mata yang jatuh di ruang sidang, dua nama sederhana, Awwab dan Marsel, menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan yang lahir dari kerakusan PT Position. (Red/Tim)
