Rakyatmerdekanews.co.id, Jakarta — Karut-marut kesejahteraan tenaga pendidik di level perguruan tinggi terus menjadi sorotan tajam. Fenomena rendahnya upah para intelektual bergelar Doktor dinilai telah berada pada titik nadir yang mengkhawatirkan dan mengancam mutu pendidikan nasional secara struktural.
Menyikapi realitas sosiologis tersebut, Chairman of Mubarok Institute, Fadhil As. Mubarok, menegaskan bahwa momentum kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto merupakan peluang emas untuk melakukan reformasi radikal terhadap sistem pengupahan dosen yang telah mandek selama hampir dua dekade.
“Dosen bukan sekadar pekerja administratif, melainkan lokomotif utama yang menggerakkan roda inovasi, riset dan penciptaan sumber daya manusia unggul. Membiarkan dosen hidup di bawah bayang-bayang kecemasan finansial hanya akan mempertahankan lingkaran setan mutu pendidikan yang rendah,” ujar Gus Fadhil sapaan akrabnya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jum’at (19/6/2026).
Kesejahteraan dan Mutu Kampus
Menurut Fadhil, ada hubungan kausalitas yang tidak terbantahkan antara kesejahteraan dosen dengan kualitas luaran perguruan tinggi. Ketika negara hadir memberikan penghargaan finansial yang layak dan kompetitif, para dosen Doktor tidak perlu lagi menghabiskan energi untuk mencari pekerjaan sampingan demi menyambung hidup. Ketenangan ekonomi ini secara otomatis akan mendongkrak produktivitas akademik dan memicu riset inovatif yang berdampak pada industri.
Lebih lanjut, ia memperingatkan adanya ancaman krisis regenerasi dosen dan fenomena pelarian modal intelektual (brain drain) ke luar negeri jika kebijakan pengupahan ini terus diabaikan. Minat generasi muda untuk mengabdi di dunia akademik kian tergerus oleh ketakutan akan masa depan finansial yang suram di lingkungan kampus.
“Dengan kepastian hukum dan perbaikan sistem pengupahan yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo, profesi dosen akan kembali menjadi magnet bagi talenta-talenta terbaik bangsa, termasuk para lulusan program doktor luar negeri untuk pulang dan mengabdi di Tanah Air,” tambahnya.
Langkah Taktis Lewat Visi Astacita
Mubarok Institute mendorong pemerintahan baru untuk segera mengambil langkah taktis berupa reformasi regulasi yang komprehensif. Kebijakan afirmatif dari Presiden Prabowo dinilai harus mampu menyentuh akar permasalahan dengan merumuskan ulang standar upah minimum nasional khusus akademisi yang disesuaikan dengan tingkat inflasi dan beban kerja riil saat ini.
Langkah ini juga dipandang sebagai ujian nyata bagi implementasi program visioner pro-rakyat yang tertuang dalam Astacita. Kepastian hukum dalam pemenuhan hak-hak dosen akan menjadi bukti bahwa jargon pembangunan kualitas manusia dijalankan secara jujur, bersih dan tanpa pandang bulu di semua lini sektor publik.
“Presiden Prabowo memiliki kapasitas dan keberanian eksekutif untuk memutus rantai ketidakadilan ini, memastikan bahwa anggaran negara dialokasikan secara proporsional untuk memajukan sektor paling fundamental bagi masa depan peradaban bangsa,” tegas Fadhil.
Menuju Indonesia Emas yang Bermartabat
Di akhir keterangannya, Fadhil menekankan bahwa masa depan mutu pendidikan Indonesia yang berdaya saing global sepenuhnya bergantung pada bagaimana negara memperlakukan para Doktor dan ilmuwannya hari ini. Harapan besar kini disandarkan pada ketegasan sang kepala negara.
“Ketika kesejahteraan dosen berhasil ditingkatkan, maka motivasi, dedikasi dan integritas akademik akan tumbuh subur di seluruh koridor perguruan tinggi dari Sabang sampai Merauke. Dengan demikian, visi besar menuju Indonesia Emas tidak lagi sekadar menjadi utopia, melainkan sebuah realitas yang bergerak pasti,” pungkasnya. (Rat/Red)
