Menolak Politik Kebencian Merawat Demokrasi Berkeadaban
Oleh: Fadhil As. Mubarok | Chairman & CEO. Mubarok Institute
*Sebuah Antitesis*
Perselingkuhan politik Indonesia kerap kali melahirkan polarisasi yang tajam di ruang publik. Ungkapan yang melabeli kelompok tertentu sebagai “manusia celaka” hanya karena perbedaan pilihan politik terutama dalam menyikapi figur seperti Prabowo Subianto dan Joko Widodo, mencerminkan betapa emosi sering kali mengalahkan esensi demokrasi itu sendiri. Narasi yang menyerukan pemutusan hubungan sosial demi menjaga kemurnian pandangan politik adalah bentuk kemunduran dalam merawat kebinekaan berpikir.
Kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia hari ini kerap kali diwarnai oleh gelombang polarisasi yang kian mengkhawatirkan. Sebagai masyarakat yang hidup di dalam ekosistem demokrasi yang besar dan kompleks, kita sering kali diuji oleh berbagai narasi yang memecah belah, melabeli sesama anak bangsa secara sempit serta mengorbankan rasionalitas demi sentimen politik sesaat. Ketika ruang-ruang digital dipenuhi dengan ujaran kebencian, cap negatif hingga seruan untuk memutuskan tali silaturahmi atau pertemanan hanya karena perbedaan preferensi politik dalam menyikapi figur kepemimpinan nasional seperti Prabowo Subianto dan Joko Widodo, kita sedang dihadapkan pada sebuah krisis moral kewargaan yang serius.
Fenomena di mana kaum terdidik, kaum intelektual dan individu-individu dari latar belakang terhormat ikut terjebak dalam arus permusuhan emosional adalah sebuah ironi yang patut direnungkan bersama. Saya memandang bahwa polarisasi semacam ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut menggerus sendi-sendi kebersamaan kita. Melalui esai panjang ini, saya mengajak kita semua untuk menelaah kembali esensi berdemokrasi, mendudukkan kritik dan dukungan secara proporsional serta merawat nalar sehat agar perbedaan pandangan politik tidak pernah menjadi alasan untuk merusak persaudaraan kemanusiaan yang jauh lebih utama.
*Memahami Akar Polarisasi dan Jebakan Biner Politik Hitam-Putih*
Dalam mengamati konstelasi politik nasional, kita sering kali terjebak dalam cara pandang biner yang sangat simplistik. Kelompok yang satu dianggap benar secara mutlak sementara kelompok yang lain dianggap salah sepenuhnya. Karikatur dan perdebatan yang berseliweran di ruang publik kerap menggambarkan ketegangan antara berbagai kritik terhadap kebijakan pemerintah di satu sisi, dengan pembelaan atau serangan personal terhadap figur tertentu di sisi lain. Polaritas semacam ini melahirkan atmosfer psikologis yang toksik, di mana ruang dialog tertutup rapat oleh tembok-tembok kecurigaan dan kebencian.
Sebagai bagian dari masyarakat yang mendambakan kemajuan bangsa, saya merasa penting untuk mempertanyakan kembali mengapa polarisasi ini begitu mudah merasuk ke dalam benak kaum terdidik. Universitas-universitas ternama dan institusi pendidikan tinggi seharusnya menjadi inkubator nalar kritis, tempat di mana gagasan diuji dengan argumen yang matang, bukan tempat di mana sentimen kelompok dipelihara untuk saling menjatuhkan. Ketika seseorang mulai melabeli pihak yang berbeda pandangan sebagai “manusia celaka” atau menyerukan pemutusan hubungan sosial yang runtuh sebenarnya bukan hanya hubungan pertemanan, melainkan fondasi keadaban publik itu sendiri.
Demokrasi yang sehat tidak menuntut keseragaman pikiran. Keberagaman pandangan dalam menyikapi arah kebijakan negara, baik dalam sektor ekonomi, penegakan hukum, kesejahteraan sosial maupun tata kelola pemerintahan, adalah sebuah keniscayaan yang justru memperkaya khazanah diskursus publik. Ketika kita melihat pendukung maupun pengkritik pemerintah saling berbalas hujatan, kita harus kembali pada kesadaran kolektif bahwa cinta kepada tanah air tidak dimonopoli oleh satu kubu saja. Baik mereka yang berada di barisan pendukung maupun mereka yang mengambil posisi sebagai pengawas kritis, sebagian besar memiliki niat dasar yang sama, yaitu mengharapkan Indonesia yang lebih baik, adil dan sejahtera.
Oleh karena itu, langkah pertama yang harus kita ambil untuk keluar dari jebakan biner ini adalah dengan membongkar cara berpikir yang sempit. Kita perlu belajar untuk memisahkan antara substansi kebijakan yang dikritik atau didukung dengan pribadi manusia yang menjalankannya. Kritik terhadap suatu kebijakan publik adalah hak konstitusional yang dijamin dan dibutuhkan dalam negara hukum, sementara rasa hormat kepada sesama warga negara adalah kewajiban moral yang tidak boleh luntur hanya karena perbedaan pilihan politik. Dengan cara pandang yang lebih luas dan objektif, kita dapat melihat bahwa dinamika politik hanyalah siklus lima tahunan, sedangkan persaudaraan kebangsaan adalah ikatan abadi yang harus kita rawat bersama melampaui batasan kekuasaan.
*Peran Strategis Kaum Intelektual dalam Menjaga Objektivitas Ruang Publik*
Kaum terdidik, akademisi, peneliti dan mahasiswa memegang peranan yang sangat sentral sebagai penjaga gawang moral dan intelektual bangsa. Di tangan merekalah standar diskursus publik seharusnya diangkat ke level yang lebih substansial, bukan justru direduksi menjadi perang urat saraf di media sosial yang penuh dengan emosi dan prasangka. Namun realitas hari ini menunjukkan bahwa tidak sedikit kaum terdidik yang ikut larut dalam arus polarisasi, menggunakan atribut akademik mereka bukan untuk mencerahkan masyarakat, melainkan untuk memperkuat tembok pemisah antarkelompok.
Saya berpandangan bahwa objektivitas adalah mata uang paling berharga dalam membangun peradaban yang cerdas. Ketika seorang akademisi atau profesional bersikap kritis terhadap jalannya pemerintahan, sikap tersebut harus didasarkan pada data yang akurat, metodologi yang sahih serta analisis kebijakan yang mendalam, bukan atas dasar kebencian personal atau afiliasi buta. Sebaliknya ketika seseorang memberikan apresiasi dan dukungan terhadap program-program strategis negara, hal itu pun harus berpijak pada capaian yang terukur dan rasionalitas objektif.
Ruang publik kita sering kali keruh karena dominasi opini yang digerakkan oleh sentimen emosional ketimbang argumen rasional. Di sinilah pentingnya bagi kita untuk mengembalikan marwah perguruan tinggi dan pusat-pusat studi sebagai ruang deliberasi yang sehat. Kita harus mendorong budaya akademik yang menghargai perbedaan pendapat sebagai kekayaan intelektual. Diskusi yang konstruktif tidak akan pernah lahir dari kultur yang menuntut kepatuhan buta atau, sebaliknya kultur yang memandang pihak lain sebagai musuh abadi yang harus dihancurkan reputasinya.
Lebih dari itu kaum terdidik memiliki tanggung jawab moral untuk menerjemahkan persoalan-persoalan politik yang rumit menjadi bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat luas tanpa harus memprovokasi kebencian. Tantangan-tantangan besar bangsa ini mulai dari pemerataan ekonomi, perlindungan lingkungan, penegakan keadilan sosial hingga penguatan institusi demokrasi membutuhkan curahan gagasan yang bernas dari berbagai kepala. Apabila energi kaum intelektual habis terbuang untuk saling menghujat di ruang digital maka yang rugi adalah bangsa ini secara keseluruhan karena kehilangan momentum untuk mendapatkan solusi-solusi konkrit atas masalah nyata yang dihadapi rakyat.
Oleh sebab itu sudah saatnya kita merefleksikan kembali peran kita masing-masing di ruang publik. Mari kita jadikan kapasitas intelektual yang kita miliki sebagai jembatan untuk merajut dialog, bukan sebagai pentungan untuk memukul mereka yang berbeda pandangan. Dengan mengedepankan objektivitas, integritas ilmiah dan kedewasaan berfikir, kita dapat membuktikan bahwa masyarakat terdidik Indonesia mampu menjadi teladan dalam mengelola perbedaan secara elegan dan bermartabat.
*Merajut Kembali Solidaritas Sosial di Tengah Perbedaan Politik*
Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan kehadiran orang lain di luar dirinya. Ikatan persahabatan, kekeluargaan dan rekan kerja yang telah dibangun selama bertahun-tahun melalui proses yang panjang tentu memiliki nilai yang jauh lebih tinggi daripada sekadar kesamaan pandangan terhadap seorang tokoh politik atau kebijakan tertentu. Ketika ada ajakan untuk memutuskan pertemanan atau mengucilkan sesama hanya karena berbeda pilihan politik, kita sedang menyaksikan sebuah bentuk alienasi sosial yang sangat disayangkan.
Saya sering merenungkan betapa rapuhnya ikatan sosial kita jika mudah sekali koyak oleh dinamika elektoral yang sifatnya sementara. Teman-teman yang dahulu membersamai kita dalam proses belajar, berdiskusi, berjuang atau meniti karier tiba-tiba menjadi “orang lain” di mata kita hanya karena status media sosial mereka tidak sejalan dengan keinginan kita. Ini adalah sebuah bentuk kemunduran emosional yang harus segera kita akhiri. Solidaritas sosial dan kebersamaan antargenerasi bangsa ini dibangun di atas fondasi sejarah perjuangan bersama, bukan di atas keseragaman pendapat politik.
Merajut kembali solidaritas sosial menuntut kearifan dan kebesaran jiwa dari setiap kita. Memaafkan perbedaan, menahan diri untuk tidak membalas hujatan dengan hujatan serta tetap membuka pintu silaturahmi adalah bentuk nyata dari kedewasaan bernegara. Kita perlu menyadari bahwa di luar perbedaan pilihan politik tersebut, kita masih berbagi ruang hidup yang sama, menghirup udara yang sama dan memiliki impian yang serupa tentang masa depan anak cucu kita di bumi Indonesia.
Di dalam interaksi sosial sehari-hari, kita seyogianya mampu menempatkan politik pada tempat yang proporsional. Politik adalah instrumen untuk mencapai kesejahteraan bersama, bukan tujuan akhir yang harus merusak kemanusiaan kita. Ketika kita bisa duduk bersama, minum kopi, berdiskusi tentang hal-hal ringan di luar politik atau saling membantu dalam kesusahan dengan seorang teman yang berbeda pandangan politik. Pada saat itulah kita sedang merawat kemenangan sejati atas ego sektoral dan fanatisme sempit.
Mari kita buktikan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang matang yang mampu merayakan perbedaan tanpa harus saling meniadakan. Dengan memperkuat empati sosial, saling mendengarkan alih-alih saling menghakimi dan menumbuhkan kembali semangat gotong royong, kita dapat memulihkan retakan-retakan sosial yang diakibatkan oleh polarisasi politik. Persaudaraan kebangsaan kita terlalu berharga untuk dipertaruhkan demi ketegangan-ketegangan politik yang akan berlalu seiring bergantinya waktu.
*Menatap Masa Depan Indonesia dengan Nalar Jernih dan Harapan Bersama*
Menatap masa depan bangsa Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar optimisme buta. Dengan demikian ia menuntut kesadaran kritis, kerja keras bersama dan komitmen yang kokoh terhadap nilai-nilai kebangsaan yang inklusif. Perjalanan sejarah bangsa kita membuktikan bahwa setiap kali kita mampu mengatasi perbedaan dan bersatu padu menghadapi tantangan zaman, setiap kali pula kita melompat lebih tinggi sebagai sebuah bangsa yang besar. Sebaliknya setiap kali energi kita terkuras oleh konflik internal dan kebencian antarkelompok, saat itulah kita mengalami stagnasi.
Saya mengajak kita semua untuk mengalihkan fokus dari perdebatan-perdebatan artifisial yang memecah belah menuju ikhtiar-ikhtiar substantif yang membangun. Tantangan nyata di hadapan kita sangatlah besar. Bagaimana memastikan keadilan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bagaimana menjaga kelestarian lingkungan hidup, bagaimana meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan nasional serta bagaimana memastikan bahwa hukum benar-benar menjadi panglima yang melindungi setiap warga negara tanpa pandang bulu? Semua agenda besar ini tidak akan pernah dapat terwujud jika bangsa ini terus menerus terjebak dalam kubangan sentimen politik yang toksik.
Nalar yang jernih merupakan kompas terbaik kita dalam melewati masa-masa transisi dan dinamika sosial yang kerap memanas. Kita harus belajar untuk menghargai setiap iktikad baik dari mana pun datangnya, sekaligus tetap memelihara fungsi kontrol yang konstruktif terhadap setiap kebijakan publik. Tidak ada pemerintahan yang sempurna dan tidak ada pula kelompok oposisi atau pengkritik yang selalu benar dalam segala hal. Oleh karena itu sinergi antara pemerintah yang berkuasa, masyarakat sipil, kaum intelektual dan seluruh elemen rakyat adalah kunci utama untuk menciptakan keseimbangan yang dinamis dan produktif.
Mari kita tutup ruang bagi politik kebencian, caci maki dan polarisasi destruktif yang hanya melemahkan daya tahan bangsa kita. Kita bangun ruang publik yang dipenuhi oleh pertukaran gagasan yang mencerahkan, karya-karya yang solutif serta teladan-teladan ketulusan dalam mengabdi kepada masyarakat. Dengan merawat warisan luhur kebersamaan, menjunjung tinggi etika berdemokrasi, dan senantiasa mengedepankan akal sehat di atas amarah, saya yakin kita bersama-sama dapat mengantar Indonesia menuju masa depan yang gemilang, adil, makmur dan berkeadaban.(*)
