Kemenpar Berkomitmen Perluas Akses Informasi Publik dan Partisipasi Masyarakat

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana saat sambutan pada "Forum Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026" di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta (19/11/2026).

Rakyatmerdekanews.co.id, Jakarta – 19 November 2026, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan komitmen Kementerian Pariwisata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui perluasan akses informasi publik serta peningkatan partisipasi masyarakat.

‎Menteri Pariwisata dalam sambutannya pada “Forum Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026″ di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Kamis (19/11/2026), mengatakan informasi publik merupakan hak dasar setiap warga negara. Di era keterbukaan informasi, masyarakat membutuhkan hubungan yang transparan, interaktif, dan responsif dengan pemerintah.

‎”Forum ini menegaskan komitmen Kementerian Pariwisata dalam memberikan akses informasi seluas-luasnya dan sebenar-benarnya,” kata Menteri Pariwisata.

‎Menteri Pariwisata menjelaskan Forum Keterbukaan Informasi Publik juga menjadi sarana penting untuk mengevaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi sekaligus meningkatkan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Pariwisata.

‎Kehadiran narasumber yang kompeten, yakni Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM) Hamdan Hamedan dan Praktisi Komunikasi Publik Wicaksono, turut memberikan wawasan dan menyamakan persepsi mengenai pentingnya keterbukaan informasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

‎”Melalui forum ini, saya berharap pelayanan informasi publik dapat meningkat secara lebih optimal dan berkelanjutan,” kata Menteri Pariwisata.

‎Sebagai wujud komitmen terhadap keterbukaan informasi, Menteri Pariwisata menjelaskan Kementerian Pariwisata telah mengoperasikan platform layanan informasi terpadu bernama Halo Wonderful sejak Agustus 2025.

‎Platform ini menjadi pusat layanan informasi pariwisata yang melayani permintaan informasi, pengaduan, penyampaian aspirasi, hingga konsultasi.

‎Layanan tersebut dapat diakses seluruh ekosistem pariwisata, mulai dari akademisi, industri, pemerintah, komunitas, media, hingga masyarakat melalui WhatsApp, call center, email, aplikasi, situs web, media sosial, serta layanan langsung (front desk) di kantor Kementerian Pariwisata.

‎”Dengan pengelolaan informasi yang baik, tentu harapannya program dan kebijakan di Kementerian Pariwisata dapat tersampaikan secara efektif, memberi dampak positif bagi masyarakat luas khususnya untuk ekosistem pariwisata,” kata Menteri Pariwisata.

‎Kemenpar juga terus mengoptimalkan berbagai saluran digital untuk mempermudah akses informasi publik, di antaranya situs web resmi Kemenpar yang menyajikan informasi mengenai kegiatan dan program kerja kementerian.

‎Selain itu, situs promosi Indonesia Tourism telah mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan (AI) agar wisatawan memperoleh informasi mengenai destinasi, event, dan atraksi wisata secara lebih akurat dan cepat. Melalui kanal YouTube, Kemenpar juga menyampaikan laporan bulanan, data statistik, capaian pariwisata, serta dokumentasi kegiatan kementerian.

‎Sepanjang 2021 hingga 2025, Kementerian Pariwisata secara konsisten meraih predikat Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP) berdasarkan ketentuan yang berlaku.

‎”Mari kita pertahankan prestasi tersebut di tahun-tahun mendatang. Predikat ini bukan hanya tanggung jawab PPID utama, tetapi juga seluruh PPID, baik tingkat I maupun pelaksana, serta kita semua. Sinergi dan konsistensi menjadi kunci peningkatan pelayanan informasi publik sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,” tegas Menteri Pariwisata.

‎Forum Keterbukaan Informasi Publik juga menjadi momentum pemberian apresiasi kepada PPID di lingkungan Kementerian Pariwisata yang telah mengikuti Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengelolaan Layanan Informasi Publik Tahun 2026.

‎Predikat “Informatif” kategori PPID Tingkat I (Kedeputian) diraih Deputi Bidang Pemasaran, Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events), Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Deputi Bidang Industri dan Investasi, serta Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan.

‎Sementara itu, predikat “Informatif” kategori PPID Pelaksana (Politeknik Pariwisata dan Badan Pelaksana Otorita) diraih Politeknik Pariwisata Makassar, Badan Pelaksana Otorita Borobudur, Politeknik Pariwisata Bali, Politeknik Pariwisata Lombok, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, Politeknik Pariwisata Palembang, Politeknik Pariwisata NHI Bandung, dan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba.

‎Adapun Politeknik Pariwisata Medan meraih predikat “Menuju Informatif” pada kategori PPID Pelaksana.

‎Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Hafidhah Farwa mengatakan PPID bukan sekadar pelaksana administrasi, melainkan garda terdepan pelayanan informasi publik sekaligus representasi komitmen badan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas.

‎Hafidhah menyampaikan tiga strategi utama peningkatan keterbukaan informasi, yakni meningkatkan komitmen pimpinan, memastikan informasi yang disampaikan akurat dan akuntabel, serta membangun sistem informasi terintegrasi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

‎”Dengan adanya keterbukaan informasi, memang tujuannya adalah bagaimana memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” kata Hafidhah.

‎Hafidhah juga mengapresiasi penyelenggaraan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pariwisata. Penghargaan tersebut merupakan pengakuan atas komitmen dan kinerja unit kerja dalam mewujudkan tata kelola yang transparan.

‎”Bagi unit kerja yang memperoleh penghargaan, saya mengucapkan selamat. Jadikan capaian tersebut sebagai motivasi untuk terus berinovasi karena informasi tidak stagnan, tetapi terus berkembang. Maka, perlu ada inovasi-inovasi yang terus Bapak Ibu kembangkan. Yang juga saya tekankan adalah informasi yang inklusif,” ujarnya.

‎Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM) Hamdan Hamedan menekankan bahwa keberhasilan komunikasi pariwisata harus diukur berdasarkan dampak nyata, seperti peningkatan kunjungan wisatawan dan pendapatan masyarakat, bukan sekadar jumlah tayangan (views) atau tanda suka (likes).

‎Oleh karena itu, Hamdan menekankan pentingnya pembuatan konten media sosial maupun siaran pers yang berorientasi pada kebutuhan audiens, menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami dan merangkul masyarakat, serta membangun interaksi aktif melalui tanggapan terhadap komentar.

‎Menurutnya, keberhasilan komunikasi pada akhirnya ditentukan oleh bagaimana masyarakat menerima, memahami, dan meneruskan pesan tersebut.

‎”Jadi by the end of the day, it is not us communication. It is them,” kata Hamdan.

‎(Red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *