Rakyatmerdekanews.co.id, Pekanbaru Riau – Gubernur Riau Abdul Wahid M.Si, menegaskan pentingnya keterlibatan tenaga kerja dan mitra lokal dalam tata kelola industri minyak dan gas (Migas) di daerah. Menurutnya, pelibatan unsur lokal secara aktif akan menciptakan ekosistem migas yang inklusif dan memberi dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Riau.
“Saya meminta pertumbuhan ekonomi di Riau juga disumbangkan oleh sektor Migas. Supaya ada efeknya terhadap ekosistem, tata kelola migas harus melibatkan tenaga kerja lokal dan mitra lokal,” ujar Wahid saat menghadiri Sosialisasi Satgas Kelancaran Operasional Migas di Balai Serindit, Senin (30/9/2025).
Wahid menyampaikan bahwa sektor migas selama ini menjadi salah satu penopang utama ekonomi Riau. Namun, untuk mempercepat pertumbuhan yang merata, dibutuhkan strategi agar masyarakat lokal dapat terlibat tidak hanya sebagai penerima manfaat pasif, melainkan juga pelaku aktif dalam rantai industri migas.
“Saya ingin perkembangan ekonomi di Riau ini bukan hanya dari hasil minyaknya saja, tapi bagaimana proses mendapatkan hasil minyak itu juga menjadi salah satu cara untuk meningkatkan ekonomi lokal,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya perusahaan migas memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Riau, agar kontribusi dalam bentuk pajak badan dapat dirasakan langsung oleh pemerintah daerah. Selain itu, ia meminta agar rekrutmen tenaga kerja mengutamakan masyarakat setempat.
“Perusahaan migas harus punya NPWP di Riau. Selain itu, dominasi tenaga kerja juga harus dari lokal, jangan sampai malah lebih banyak dari luar daerah,” ucapnya.
Wahid mengingatkan bahwa kekayaan sumber daya alam tidak serta-merta menjamin kesejahteraan masyarakat, jika tidak diikuti dengan tata kelola yang adil dan berkelanjutan. Ia menyoroti masih adanya ketimpangan antara potensi SDA dan angka kemiskinan di daerah penghasil migas.
“Kalau kekayaan alam tidak dikelola dengan baik, itu bukan membawa berkah, tapi bisa jadi bencana. Ada sumber daya melimpah, tapi masyarakatnya masih miskin. Ini bisa menimbulkan gejolak kesenjangan sosial,” ujarnya.
Secara terpisah, Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau (MKA LAMR), Datuk Seri H.M. Marjohan Yusuf, mendukung keterlibatan tenaga kerja lokal dalam industri migas. Ia menilai, selama sesuai dengan kualifikasi dan prosedur yang berlaku, putra-putri daerah layak diberi ruang dalam pengelolaan migas.
“Riau sangat terbuka, asalkan semua sesuai alur dan patut terhadap ketentuan yang ada,” ungkap Datuk Seri Marjohan.
Ia juga mendorong agar perusahaan migas memberikan beasiswa bagi anak-anak daerah untuk menempuh pendidikan tinggi di bidang perminyakan, bahkan hingga jenjang profesor.
“Ini bukan hal yang mengada-ada. Pada masa Sultan Syarif Kasim II, ketika izin pengelolaan minyak diberikan kepada Belanda, dibangun juga sekolah bagi anak-anak setempat,” ujar Datuk Seri Marjohan.
Dengan demikian, diharapkan industri migas di Riau dapat menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat lokal. Pemerintah Riau berkomitmen untuk terus meningkatkan kontribusi sektor migas terhadap perekonomian daerah melalui pelibatan tenaga kerja dan mitra lokal.(FN)
