Rakyatmerdekanews, PURWOREJO – Upaya mencegah masyarakat menjadi korban perdagangan orang dan migrasi nonprosedural terus diperkuat Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Purworejo. Salah satunya melalui program Desa Binaan Imigrasi yang kini menyasar langsung masyarakat di tingkat desa/kelurahan.
Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Desa Binaan Imigrasi sekaligus Penyuluhan Keimigrasian yang digelar di Aula Kelurahan Boro Kulon, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, Selasa (21/9/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Purworejo Irwan Oktora Putra, Lurah Boro Kulon, Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Banyuurip, unsur RT/RW, Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta perwakilan LPK XJapan Career Global.
Melalui program tersebut, Imigrasi Purworejo menghadirkan Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) sebagai jembatan informasi dan komunikasi antara masyarakat dengan pihak keimigrasian.
PIMPASA diharapkan dapat mempermudah masyarakat memperoleh informasi keimigrasian yang sah sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana
Penyelundupan Migran (TPPM).
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Purworejo, Irwan Oktora Putra, mengatakan penetapan Boro Kulon sebagai Desa Binaan Imigrasi merupakan bagian dari komitmen untuk memberikan perlindungan dan edukasi kepada masyarakat, khususnya warga yang memiliki rencana bekerja ke luar negeri.
“Pemilihan Boro Kulon sebagai Desa Binaan Imigrasi juga didasari oleh perhatian kami terhadap kasus hukum yang dialami salah satu warga setempat di luar negeri. Kami telah menelusuri kasus tersebut dan berupaya meminta akses konsuler agar negara hadir memberikan dukungan sesuai kewenangan,” ujar Irwan.
Menurutnya, peran Imigrasi tidak hanya berkaitan dengan pengawasan, tetapi juga pelayanan dan edukasi kepada masyarakat agar memahami prosedur keimigrasian secara benar.
“Kehadiran Imigrasi Purworejo ditujukan untuk memperkuat pelayanan dan pengawasan, serta berkolaborasi dengan instansi terkait seperti P2MI dan P3MI untuk mengedukasi masyarakat agar selalu menggunakan jalur yang legal dan prosedural,” tambahnya.
Dalam sesi diskusi, warga turut aktif menyampaikan pertanyaan mengenai cara mengenali oknum atau calo ilegal yang menawarkan pekerjaan di luar negeri.
Petugas dari Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Purworejo mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dengan proses cepat dan berbagai kemudahan yang tidak jelas.
“Ciri utama tawaran kerja ilegal biasanya adalah iming-iming proses instan tanpa ribet, adanya permintaan data diri yang tidak benar seperti pemalsuan nama atau tanggal lahir, serta pemungutan uang di awal tanpa kejelasan.
Jika menemui penawaran mencurigakan, warga diharapkan segera memverifikasi legalitas perusahaan atau bertanya kepada petugas kami,” jelas perwakilan Seksi Intelijen dan Penindakan Kanim Purworejo.
Selain materi keimigrasian, penyuluhan juga menghadirkan LPK XJapan Career Global yang memberikan informasi mengenai peluang kerja dan pemagangan resmi ke Jepang.
Perwakilan LPK XJapan Career Global mengingatkan masyarakat agar memastikan legalitas lembaga pelatihan kerja sebelum mengikuti program atau menyerahkan sejumlah uang.
“Masyarakat harus waspada terhadap modus LPK abal-abal yang bergerak dari pintu ke pintu dengan meminta dana di awal. LPK yang resmi wajib memiliki legalitas usahanya melalui sistem OSS dan terverifikasi oleh Dinas Tenaga Kerja. Seluruh proses bekerja ke luar negeri wajib prosedural agar terhindar dari permasalahan hukum di kemudian hari,” paparnya.
Melalui kolaborasi program desa binaan, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya prosedur resmi dalam bekerja atau bepergian ke luar negeri serta mampu mengenali berbagai modus yang berpotensi mengarah pada migrasi nonprosedural, TPPO, maupun TPPM.
(Kun)
