Bangli-RMNews: Pemerintah Kabupaten Bangli mulai memperkuat evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menitikberatkan pada hasil kerja dan pencapaian target organisasi. Penilaian pegawai tidak lagi sekadar dilihat dari kelengkapan administrasi, tetapi harus mencerminkan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangli, I Dewa Bagus Riana Putra, saat memimpin Apel Disiplin ASN di halaman Kantor Bupati Bangli, Selasa (17/11/2026).
Dalam arahannya, Sekda meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) segera menuntaskan penyusunan dan pembaruan cascading kinerja. Langkah ini diperlukan agar target organisasi dapat diterjemahkan secara jelas ke dalam target kerja masing-masing pegawai.
Menurutnya, keselarasan target tersebut menjadi penting untuk memastikan setiap ASN memahami tanggung jawab dan hasil kerja yang harus dicapai. Capaian kinerja juga menjadi salah satu bahan evaluasi organisasi sekaligus pertimbangan dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Selain evaluasi kinerja individu, Sekda turut menyoroti kedisiplinan ASN dalam menjalankan tugas. Ia mengingatkan bahwa profesionalisme harus tercermin dalam perilaku sehari-hari, termasuk ketertiban berpakaian dan penggunaan atribut dinas sesuai ketentuan.
Pimpinan OPD juga diminta memberikan teladan kepada bawahannya. Menurutnya, penerapan disiplin akan lebih efektif apabila dimulai dari komitmen para pejabat sebagai pemimpin organisasi.
Memasuki penghujung tahun anggaran 2026, perhatian pemerintah daerah juga diarahkan pada percepatan realisasi anggaran. Seluruh OPD diminta mempercepat proses pengadaan barang dan jasa serta memastikan kegiatan yang telah direncanakan dapat diselesaikan sesuai ketentuan.
Para Asisten diminta melakukan koordinasi dan evaluasi bersama pimpinan OPD untuk mengidentifikasi kendala pelaksanaan program. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa juga diminta memberikan pendampingan kepada perangkat daerah yang membutuhkan.
Sekda menegaskan, pada Desember mendatang, OPD harus memprioritaskan penyelesaian pekerjaan yang telah memiliki kontrak sah dan tidak lagi mengajukan kegiatan baru.
Kesiapan menghadapi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada awal 2027 juga menjadi perhatian. Seluruh perangkat daerah diminta menertibkan dokumen pertanggungjawaban keuangan, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), serta neraca agar proses pemeriksaan dapat berjalan dengan baik.
Dalam hal administrasi perjalanan dinas, ASN yang melaksanakan tugas ke luar daerah diwajibkan menyampaikan laporan dan melengkapi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) paling lambat lima hari setelah kembali. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, pengajuan administrasi perjalanan dinas berikutnya tidak akan dilayani.
Apel rutin yang dilaksanakan setiap tanggal 17 tersebut diikuti para Asisten, Staf Ahli Bupati, pimpinan OPD, Kepala Bagian, ASN, serta tenaga pendukung di lingkungan Pemkab Bangli.
Menutup arahannya, I Dewa Bagus Riana Putra mengapresiasi dedikasi seluruh ASN dalam mendukung pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Ia mengajak seluruh jajaran memperkuat koordinasi, menjaga kekompakan, serta terbuka menyampaikan kendala dalam pelaksanaan tugas.
Pemkab Bangli berharap penguatan evaluasi kinerja tersebut dapat mendorong budaya kerja yang lebih profesional dan terukur. Dengan demikian, pemberian penghargaan kepada pegawai dapat sejalan dengan tanggung jawab dan hasil kerja yang dicapai, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. (skr/ips)






