Skandal Korupsi UPI Bandung: PPK Tak Verifikasi Jaminan Bodong BRI & Mandiri, Kontraktor D.W.R Diperiksa di Lapas Timika ‎

‎Rakyatmerdekanews, Bandung  –  Nyidik Kejati Jabar melakukan penahanan terhadap tersangka B.K dalam dugaan korupsi pembangunan Civil Work for Convention and Exhibition Center (CWP-03) Universitas Pendidikan Indonesia Bandung.
‎
‎Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat terhadap tersangka B.K Nomor: PRINT-2392/M.2/Fd.2/07/2026 tanggal 29 Juli 2026 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-660/M.2/Fd.2/07/2026 serta Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-4533/M.2/Fd.2/11/2026 tanggal 13 November 2026.
‎
‎Sementara itu, terhadap tersangka D.W.R. penyidikan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor: PRINT-3242/M.2/Fd.2/11/2025 tanggal 21 November 2025 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-652/M.2/Fd.2/07/2026 tanggal 29 Juli 2026.
‎
‎KRONOLOGI KORUPSI CWP-03 UPI:
‎
‎Pada Tahun 2024, Universitas Pendidikan Indonesia melaksanakan pekerjaan CWP-03 yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri Asian Development Bank (ADB) dan masuk dalam APBN melalui DIPA Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dengan nilai kontrak sebesar Rp47.165.742.000.
‎
‎Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh PT Arkindo selaku penyedia jasa (kontraktor) yang ditetapkan sebagai pemenang lelang, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 210 hari kalender, terhitung sampai dengan tanggal 30 Desember 2024, berdasarkan Dokumen Kontrak Nomor 187/E4.5.3/10/2024 tanggal 3 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Tersangka B.K. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Tersangka D.W.R. selaku Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta.
‎
‎Dalam pelaksanaannya, terdapat addendum pekerjaan tambah kurang yang mengakibatkan perubahan nilai kontrak menjadi Rp52.484.000.000, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 231 hari kalender atau sampai dengan tanggal 20 Januari 2025.
‎
‎Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, Tersangka D.W.R. diduga menggunakan sejumlah dokumen jaminan yang tidak sah atau palsu (bodong) yang diterbitkan atas nama Bank BRI Tbk. dan Bank Mandiri. Dokumen tersebut meliputi jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan untuk kontrak perubahan, jaminan pembayaran 100%, jaminan retensi, serta revisi jaminan pembayaran.
‎
‎Sementara itu, Tersangka B.K. selaku PPK diduga tidak melakukan verifikasi maupun klarifikasi terhadap keabsahan dokumen jaminan tersebut kepada pihak bank sebelum penandatanganan kontrak.
‎
‎Lebih lanjut, pekerjaan yang dilakukan oleh Tersangka D.W.R. mengalami deviasi minus sehingga tidak dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan kontrak. Berdasarkan hasil pemeriksaan, bobot kuantitas pekerjaan yang telah terpasang hanya mencapai 75,34%, sehingga terdapat kekurangan bobot pekerjaan sebesar 24,66%.
‎
‎Meskipun demikian, Tersangka B.K. selaku PPK tetap merealisasikan pembayaran sebesar 100% dari nilai kontrak kepada Tersangka D.W.R., padahal progres fisik pekerjaan pada saat pembayaran tersebut baru mencapai 75,34%.
‎
‎Berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 001/PKKN/Insp.Inves/V/2026 tanggal 26 Mei 2026, ditemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp25.982.542.357,20.
‎
‎Sebelumnya, Tim Penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka D.W.R. selaku Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta pada hari Selasa sampai dengan Rabu, tanggal 10 sampai dengan 11 November 2026. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Mimika yang beralamat di Jalan Agimuga Nomor 07, Mile 32, Distrik Kuala Kencana, Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Pemeriksaan dilakukan di lokasi tersebut karena Tersangka D.W.R. saat ini sedang menjalani hukuman pidana badan dalam perkara lain di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Timika.
‎
‎Perbuatan Tersangka D.W.R. dan Tersangka B.K., sebagaimana diatur dan diancam Pidana:
‎
‎Primair Pasal 603 Jo Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor. Subsidiair Pasal 604 Jo Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 20 huruf c UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.
‎
‎Pada Hari Jumat, 13 November 2026, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (Tsk B.K.) sebagai tersangka. Pemeriksaan terhadap tersangka berlangsung kurang lebih 6 jam.
‎
‎Setelah menjalani pemeriksaan, penyidik melakukan penahanan terhadap Tsk B.K. di Rumah Tahanan Negara Kelas I A Bandung selama 20 hari, terhitung sejak tanggal 13 November 2026 sampai dengan 02 Desember 2026. Penahanan tersebut dilakukan untuk kepentingan penyidikan dan mempermudah proses penanganan perkara lebih lanjut.
‎
(Red)